by

Soal Usulan Pemprov Sulsel Terkait Hibah Lahan 7,2 Hektar untuk Yayasan Al-Markaz, Pengamat: Motif Apa lagi Ini?

Ket. Foto: Masjid Al-Markaz Makassar/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Bukan hanya mayoritas legislator DPRD Sulsel yang mempertanyakan usulan Pemprov Sulsel soal hibah lahan 7,2 hektar untuk Yayasan Al-Markaz, pengamat politik dan kebijakan publik Muhammad Saiful juga mempertanyakan apa motif dari usulan tersebut.

Menurut peneliti dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PKPK) ini apa yang diusulkan pemprov ini membingungkan.

‘FooterBanner’


“Masa hanya berdasar surat yang dilayangkan Badan Pengurus Yayasan Islamic Center Al Markaz Al Islami nomor 11/YIC/VI/2019 tanggal 18 Mei 2019 kepada Pemprov Sulsel untuk meminta penyerahan lahan tersebut untuk segera dihibahkan, Pemprov langsung mengusulkan Ranperda dan setahu saya publik sama sekali tidak tahu hal ini”, ujar Saiful ketika dihubungi via whatsapp, Rabu (18/9/2019)

Apalagi, kata Saiful, usulan ini informasinya hanya diteken oleh Sekretaris Daerah Sulsel dan bukan Gubernur Sulsel.

“Ini aneh, DPRD memang wajib mempertanyakan apa motifnya. Lagian apa pemerintah bisa mempertanggujawabkan bila kelak aset ini tiba-tiba beralih fungsi di kemudian hari”, tandasnya.

Menurut Saiful, seyogyanya pusat kendali agama dan sosial selalu dalam kontrol pemerintah sehingga bisa menghindari kepentingan golongan.

“Rumah ibadah dan unit sosial keagamaan lainnya itu kan pada prinsipnya untuk semua umat tanpa membeda-bedakan. Nah karena itu harus dalam kontrol pemerintah untuk memastikan pengelolaannya berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan jadi milik satu golongan dan setahu saya Jendral Jusuf sengaja membiarkan jadi milik negara agar tidak terjadi pertikaian setelah generasi berganti”,

Soal pernyataan Gubernur Sulsel yang mengatakan banyak aset yang tak terurus, menurut Saifullah selama ini dirinya melihat Masjid Al Markaz baik baik saja.

Baca Juga:  Wagub Sulsel: Mari Jaga Keamanan dan Ketertiban Tetap Kondusif Selama Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

“Kalau memang ingin melanjutkan cita-cita Alm Jendral Yusuf untuk membangun tempat studi dan perpustakaan yang bagus di Al Markaz, apakah tidak ada solusi lain selain menghibahkan tanah itu,” tanya Saifulah.

Saifullah kemudian membandingkan, stadion Andi Mattalatta yang ngotot diambil alih pemprov.

“Disatu sisi pak Gub bilang banyak aset yang tak terurus mending dihibahkan, di lain sisi justru pemprov ngotot kuasai penuh Stadion, bahkan saya lihat pemberitaan sudah disiapkan anggaran besar untuk renovasi. Ini yang saya kurang mengerti maksud dari pak Gub,” jelas Saifullah.

Sebagaimana di ketahui, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang hibah lahan/tanah kepada Yayasan Islamic Center Masjid Al Markaz Al Islami.

Adapun Ranperda itu, mulai dibahas pada rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda pandangan umum fraksi terkait Ranperda tersebut, Selasa 17 September 2019.

Hal itu berkaitan dengan surat yang dilayangkan Badan Pengurus Yayasan Islamic Center Al Markaz Al Islami nomor 11/YIC/VI/2019 tanggal 18 Mei 2019 kepada Pemprov Sulsel untuk meminta penyerahan lahan tersebut untuk segera dihibahkan.

Mayoritas fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPRD Sulsel mempertanyakan dan meminta penjelasan terkait keinginan gubernur menghibahkan aset Pemprov Sulsel berupa lahan seluas 7,2 hektar kepada Yayasan Al Markaz. (Ib/Ip)

‘PostBanner’

Comment