by

Soal Dilaporkannya Jumras ke Polisi, Kadir Halid: Bagus, Supaya Terungkap Semua

Ket. Foto: Kadir Halid/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, rupanya diam-diam telah melaporkan mantan Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras ke polisi. Jumras dilapor lantaran dinilai melakukan pencemaran nama baik Gubernur Sulsel, saat memberikan keterangan di sidang hak angket DPRD Sulsel.

Baca Juga:  Gubernur Sulsel Sebut Hak Angket Bunuh Karakternya, Ini Tanggapan Ketua DPDR Susel

Kordinator Tim Hukum Gubernur Sulsel, Husain Junaid mengatakan, Jumras dilaporkan ke Polisi pertanggal 18 Juli 2019.

‘FooterBanner’


“Jadi ini berawal saat sidang angket tanggal 9 Juli lalu. Pak Jumras saat itu menyatakan bahwa Gubernur menerima fee dari pengusaha,” kata Husain saat dihubungi, Rabu (11/9/2019).

Husain menyebutkan, Jumras terpaksa dilaporkan ke Polisi karena tidak memberikan itikad baik kepada Gubernur Sulsel.

“Pak Gubernur waktu itu kasih ji keterangan ke media bahwa Jumras ini bohong. Dan saya (Gubernur) akan laporkan ke Polisi jika tidak minta maaf 2×24 jam,” jelas Husain.

“Dan tidak klarifikasi ke publik melalui media massa,” sambungnya.

Ditambahkan Husain, Jumras mengaku bahwa Gubernur menerima fee 10 miliar dari pengusaha Agung Sucipto, dan Ferry untuk memenangkan dirinya saat Pilgub Sulsel 2018 silam.

Adapun Jumras yang diketahui dilaporkan ke penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar, dibenarkan oleh Kasatreskrim Polrestabes Makassar AKBP Indratmoko. Menurut Indratmoko, dalam waktu dekat ini pihak penyidik mengagendakan pemeriksaan.

“Kalau sudah dilaporkan, kemungkinan ini dalam waktu dekat akan memeriksa yang bersangkutan, saya cek dulu,” kata AKBP Indratmoko, Rabu (11/9/2019) petang.

Indratmoko mengungkapkan, dia sudah menandatangani beberapa pemanggilan.Dan dimungkinkan, surat pemanggilan ke Jumras sudah termaksud didalam itu.

“Saya cek dulu ya, mungkin iya saya sudah tanda tangani surat pemanggilannya yang bersangkutan, karena banyak saya tanda tangani surat pemanggilan,” sambungnya.

Menanggapi dilaporkannya Jumras ke polisi, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Kadir Halid mengatakan itu haknya.

“Tapi bagus supaya terungkap semua,” kata Kadir Halid, di Makassar, Rabu, (11/9/2019).

Kadir Halid juga membenarkan pengakuan Jumras, terkait dugaan suap terhadap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Adapun Jumras menyebut jika Nurdin  Abdullah telah menerima suap senilai Rp 10 miliar dari salah seorang pengusaha untuk membiayai kampanye pada Pemilihan Gubernur 2018 tahun lalu.

“Ada bukti rekaman. Isi rekamanya seperti itu (Gubernur terima 10 miliar dari seorang pengusaha untuk biaya kampanye),” kata Kadir Halid.

Bukti rekaman video pernyataan  Jumras diambil pada saat dihadirkan menjadi saksi dalam sidang pansus hak angket DPRD Sulsel bergulir beberapa bulan lalu. (Ib/Ip)

‘PostBanner’

Comment