by

Pimpinan Dewan Sebut Rekomendasi Hak Angket Sulsel ke APH dan Kemendagri, Fraksi PDIP: Hanya ke Kemendagri Soal SK 193

Ket. Foto: ilustrasi hak angket/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Terkait perkembangan hak angket DPRD Sulsel terhadap pemerintahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif berjanji dalam waktu dekat, surat hasil rekomendasi pansus yang telah diparipurnakan akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga:  DPRD Sulsel Pertanyakan Usulan Pemprov Soal Hibah Lahan 7,2 Hektar untuk Yayasan Al-Markaz

“Pekan depan kita akan kirim,”kata Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai NasDem tersebut.

‘FooterBanner’


“Jadi biarlah mendagri dan APH yang menilai hasil temuan pansus selama ini,”sambungnya.

Adapun isi poin surat rekomendasi pansus hak angket tersebut, kata Syaharuddin, tidak jauh berbeda dengan beberapa poin yang disimpulkan di rekomendasi dan kesimpulan lewat Paripurna.

“Misalnya, pengangkatan Aparatur Sipil Negara, ketidakpatuhan dan ketaatan peraturan perundang undang, penggunaan dana APBD tidak sesuai peruntukanya dan lain lain,” jelas Syaharuddin.

“Bagaimana nanti hasilnya kita tunggu,” sambungnya.

Adapun DPRD meneruskan rekomendasi angket ke Mendagri dan APH berdasarkan hasil rapat pimpinan yang dihadiri sejumlah fraksi DPRD  Sulsel. Syaharuddin menjelaskan baru mengambil keputusan soal angket karena harus berbagi waktu.Dalam dua minggu terakhir, DPRD fokus pada pembahasan penyelesaian KUPA 2019 dan pembahasan KUA PPAS APBD Pokok 2020. 

Namun rekomendasi ke APH, dibantah oleh PDIP. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Alimuddin, menegaskan setuju dengan hasil keputusan rapat pimpinan, terkait tindak lanjut rekomendasi hak angket ke Kemendagri.

“Kalau ke Kemendagri tidak ada masalah karena kemendagri sebagai atasan pemerintah daerah,” kata Alimuddin kepada wartawan, Kamis (12/09/2019) malam.

Namun Alimuddin membantah pernyataan Syaharuddin yang menyebutkan, hasil keputusan rapat pimpinan terkait rekomendasi  hak angket, juga ditujukan kepada ke aparat penegak hukum (APH).Menurut Alimuddin, surat yang ditujukan ke APH tidak ada disebutkan dalam rapat pimpinan siang tadi (Kamis, 12 September 2019- red) yang digelar di DPRD Sulsel.

“Suratnya hanya 1 yaitu ditujukan ke Mendagri sebagai atasan pembina pemerintah daerah. Tidak ada ke APH secara langsung,” kata Bendahara DPD PDIP Sulset tersebut melalui pesan watshapnya kepada wartawan.

Adapun isi surat yang dikirim Kemendagri, bahwa Kemendagri sebagai pemerintah atasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Poin poin isi surat ke Kemendagri sebagian sudah dilaksanakan oleh kemendagri terkait SK 193,” pungkasnya. (Ib/Ip)

‘PostBanner’

Comment