by

Gubernur Sulsel Polisikan Jumras

Ket. Foto: Jumras/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Melalui tim hukumnya, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah mempolisikan eks Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras, terkait tudingan mahar Rp 10 miliar di Pilgub 2018.

“Laporan itu kami ajukan ke Polrestabes Makassar 18 Juli terkait dengan pencemaran nama baik,” kata Husain Djunaid selaku salah satu anggota tim hukum Gubernur Sulsel, saat dimintai konfirmasi, Rabu (11/9/2019).

‘FooterBanner’


Sebelumnya, Gubernur Nurdin Abdullah pun menuding pernyataan Jumras tersebut sebagai fitnah dan kebohongan besar. Nurdin saat itu meminta agar Jumras segera menghentikan ucapannya, jika tidak maka akan dilaporkan ke polisi.

“Itu bohong, itu bohong besar Jumras itu membuat sebuah kebohongan yang besar dan kalau dia tidak hentikan bicaranya itu saya akan laporkan ke polisi itu adalah pencemaran nama baik,” kata Nurdin yang ditemui wartawan usai HUT Bhayangkara di Lapangan Karebosi, Rabu (10/7/2019).

Sebagai informasi, Jumras berbicara soal mahar 10 milliar tersebut pada saat menjadi terperiksa pada sidang hak angket DPRD Sulsel, Selasa (9/7/2019). Jumras, mengungkapkan mengenai pengusaha yang meminta pekerjaan proyek. Agar dilancarkan, pengusaha itu “mengungkit” bantuan kepada Nurdin Abdullah di Pemilihan Kepala Daerah.

“Saya sampaikan bahwa Agung itu menunjuk bapak (Gubernur), bahwa pada saat Pilkada Bapak dibantu Rp10 miliar. Agung bilang begitu ke saya,” Jumras menerangkan.

Masih dalam sidang hak angket, Jumras juga mengungkapkan dia mulai menjabat Kabiro Pembangunan pada 18 Januari 2019. Tiga bulan berselang, tepatnya 18 April, dia diberhentikan melalui surat keputusan Gubernur Nurdin.

“Pencopotannya saya tidak menyangka dan tiba-tiba. Hari minggu, sepertinya tanggal 20 April saya dipanggil ke rumah jabatan (gubernur). Saya datang sendiri karena dipanggil di ruang tempat gubernur menerima tamu,” kata Jumras.

Kemudian Jumras mengungkapkan, dia mendengarkan langsung dari Gubernur alasan pencopotannya dari jabatan. Jumras disebut telah meminta upah atau commitment fee kepada pengusaha sebagai imbalan untuk sebuah proyek.

Gubernur Nurdin, kata Jumras, sempat memperlihatkan surat laporan dari dua pengusaha bernama Agung Sucipto dan Ferry Tandiari. Namun Jumras membantah dan menyatakan tidak pernah melakukan yang dituduhkan.

“Saya bilang tidak pernah, itu fitnah Pak. Tapi dia (Gubernur) tidak mau mendengar,” ujar Jumras.

“Kamu terima SK-mu, kamu saya copot,” kata Jumras menirukan ucapan Gubernur.

Kepada Pansus Angket, Jumras menyatakan tidak pernah menerima fee seperti yang dituduhkan Gubernur. Dia bahkan mengaku tidak mampu lagi menanggung beban di jabatan Kabiro Pembangunan karena banyaknya tekanan. (Ib/Ip)

‘PostBanner’

Comment