by

Menpan-RB Minta Gubernur Sulsel Kompromi dengan KASN, Ini Kata Nurdin Abdullah

Ket. Foto: Nurdin Abdullah/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin, meminta Gubernur Sulel, Nurdin Abdullah untuk kompromi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mengenai rekomendasi pengembalian tiga pejabat eselon II yang pernah dicopot Nurdin. Diketahui, tiga pejabat tersebut masing-masing Lutfie Natsir (Kepala Inspektorat Sulsel), Jumras (Kepala Biro Pembangunan) dan Muh Hatta (Kepala Biro Umum dan Perlengkapan).

Baca Juga:  Presiden RI ke 3 Tutup Usia, Wagub Sulsel Turut Berduka Cita

Bahkan Syafruddin, mengungkapkan sudah merencanakan untuk mempertemukan KASN dan Nurdin Abdullah. Dalam pertemuan itu, akan disepakati kedua belah pihak terkait jalan tengah atas rekomendasi KASN. 

‘FooterBanner’


“Akan diadakan kompromi. Sudah saya tanyakan ke KASN. Akan diadakan dialog dengan gubernur Sulsel,” kata Syafruddin saat ditemui di Kampus UMI Makassar, Senin (9/9/2019).

Namun, Syafruddin tidak tahu pasti kapan kompromi itu akan dilakukan. Termasuk kemungkinan apa saja hasil dari pertemuan itu. 

“Saya tidak tahu, mereka yang atur, KASN sama Pemprov Sulsel. Mereka yang selesaikan,” pungkas Syafruddin.

Menanggapinya, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menjelaskan, rekomendasi KASN itu tidak mengharuskan dirinya untuk mengembalikan ketiga pejabat itu ke posisinya semula. Sebab katanya, surat KASN itu, hanya sebatas rekomendasi, bukan perintah. 

“Makanya saya bilang, rekomendasi diubah jadi perintah,” kata Nurdin saat ditemui wartawan di rumah jabatannya, Selasa malam (11/9/2019).

Nurdin Abdullah mengakui, dalam surat KASN itu, sama sekali tidak meminta Nurdin mencabut keputusannya yang sudah mencopot ketiga pejabat Pemprov Sulsel. 

“(Harus diganti redaksinya) memerintahkan gubernur. Jadi bukan rekomendasi. Kalau cuma rekomendasi saja, bagaimana caranya kita mau kembalikan,” jelasnya. 

“Nanti saya lakukan, tiba-tiba oleh KPK atau penegak hukum bilang, ‘loh kok orang bermasalah dikembalikan’. Saya minta KASN untuk tanggung jawab. ‘Loh saya kan cuma merekomendasikan, tidak mengharuskan,” pungkas Nurdin Abdullah. (Ib/Ip)

‘PostBanner’

Comment