by

Lelang Jabatan Pemprov Tergantung Izin KASN, Ini Berhubungan dengan Pengembalian Jumras, Luthfie dan Hatta

Ket. Foto: Jumras/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Seperti diketahui, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sudah mempersiapkan lelang jabatan eselon II lingkup Pemprov Sulsel, termasuk sudah menunjuk Tim Seleksi (Timsel) untuk menilai.

Baca Juga:  Pimpinan Dewan Sebut Rekomendasi Hak Angket Sulsel ke APH dan Kemendagri, Fraksi PDIP: Hanya ke Kemendagri Soal SK 193

“Ini timsel sudah dipersiapkan. Nanti lelangnya kita harus serentak. Tapi melihat juga kondisi, itu tergantung kebutuhan pak,” kata Nurdin Abdullah, beberapa waktu yang lalu.

‘FooterBanner’


Menurut Nurdin Abdullah, yang sementara dilakukan adalah memetakan OPD mana saja yang sangat mendesak untuk segera diisi. Pasalnya terdapat beberapa OPD yang membutuhkan kepala dinas definitif, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bappeda, Inspektorat serta sejumlah dinas lainnya.

“Makanya kita tidak definitif-kan kemarin, karena kita menunggu itu. Masih sementara proses kan, kita menghargai, jadi tidak ada yang sulit ini pak,” ujar Nurdin Abdullah.

Namun lelang tersebut, hingga saat ini masih terkendala, utamanya masih menunggu izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal tersebut diungkapkan Kabid Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Widyawati.

“Belum ada izin KASN, sehingga kita belum buka lelang jabatan,” ujarnya, saat dikonfirmasi wartawan mengenai jadwal lelang jabatan eselon II Pemprov Sulsel, Minggu (8/9/2019).

Sementara itu, Kepala BKD Sulsel, Andi Asri Syahrun Said mengatakan jika saat ini proses lelang jabatan sementara dipersiapkan. Hanya saja dirinya belum bisa memberikan secara detail terkait waktu dan pelaksanaannya.

“Kita lagi proses dan siapkan dulu, terkait itu saya tidak bisa berikan gambaran seperti apa. Tapi kita tetap siapkan saja, tunggu-tunggu mi,” katanya.

Asri juga mengatakan jika perombakan baik pejabat eselon II,III dan IV akan dilakukan dalam tahun ini.

“Kita selalu dengar ji toh kalau bapak (NA) selalu bilang kita akan lakukan reshuffle atau perubahan jabatan,” tutupnya.

Adakah Hubungannya dengan Rekomendasi Pengembalian Jumras, Lutfie dan Hatta?

Sebagai informasi, diketahui sebanyak 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat oleh Plt, diantaranya:

1. Dinas Kesehatan,

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 3. Dinas Pendidikan

4. Dinas Kehutanan

5. Sekertaris Dewan DPRD Sulsel

6. Dinas Sosial

7. Dinas Perhubungan.

Termasuk 3 OPD yang sebelumnya direkomendasikan KASN agar pejabat yang dicopot (Jumras, Lutfie dan Hatta) dikembalikan, yakni:

8. Biro Umum, dan Biro Pembangunan.

9. Inspektorat.

10. Biro Umum

KASN menilai, pencopotan 3 pejabat yang dilakukan Gubernur Sulsel dianggap telah melanggar undang-undang terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). Antara lain, UU No 5 tahun 2014 tentang Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi. Juga melanggar PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 

Gubernur Lapor Kemenpan-RB, KASN Akan Teruskan ke Presiden

Bahkan asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN, Nurhasni menanggapi langkah Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengadukan rekomendasi itu ke Kementerian Pemberdayaan Aaparatur Negara, Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Nurhasni mengaku tidak mempersoalkan langkah yang diambil Nurdin Abdullah.

“Tidak masalah. Kemenpan-RB juga merupakan pilar yang mengawal Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya saat dihubungi, Senin (9/9/2019).

Lebih lanjut, Nurhasni mengaku sampai saat ini Pemprov Sulsel belum memberikan jawaban terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh KASN pada Agustus lalu.

“Belum ada,” ujar Nurhasni.

Nurhasni lalu menyebutkan, jika Nurdin Abdullah bersikeras menolak menjalankan rekomendasi hingga batas waktu yang ditentukan, maka pihaknya bakal menyampaikan hal itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang ASN.

“Tentunya sesuai dengan ketentuan ada batas waktunya, kalau tidak akan kami teruskan ke presiden untuk ditelaah. Sesuai ranah kewenangan presiden,” tegasnya. (Ib/Ip)

‘PostBanner’

Comment