by

Di Era Nurdin Abdullah, Stadion AMM Bakal Diambil Alih Pemprov Sulsel, Begini Sejarah Stadion Bersejarah Ini

Ket. Foto: Stadion Andi Mattalatta Mattoangin/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Kuasa Hukum Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS), Hasan, menegaskan berita yang menyatakan bahwa Stadion Andi Mattlatta Mattoangin adalah milik Pemprov Sulsel tidak benar.

“Kami melihat bahwa sertifikat Nomor 40, sertifikat hak pakai tahun 87 itu memang bukan palsu, itu benar diterbitkan BPN Kota Makassar. Tapi penerbitan sertifikat tersebut ada beberapa aturan yang dilanggar,” ujar Hasan saat menggelar konferensi pers di Kampung Poepsa, Jalan Ujung Pandang Makassar, Rabu (04/09/2019) lalu.

‘FooterBanner’


Hasan menganggap, alas hak yang selama ini menjadi pegangan pemprov mengklaim aset itu tidak berkekuatan hukum tetap. Sertifikat hak pakai Pemprov Sulsel atas Stadion Mattoangin yang diterbitkan tahun 1987, dinilai cacat prosedur.

Itulah mengapa, Hasan menegaskan YOSS berencana melaporkan permasalahan kepemilikan dan pengelolaan aset tersebut ke pengadilan.

“Nah, saya sampaikan, kalau pemprov terus menerus melakukan tekanan kepada klien kami, kami juga akan lakukan langkah hukum dan kami akan melaporkan hal itu,” tegas Hasan. 

Menanggapi rencana jalur hukum yang akan ditempuh pihak YOSS, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mempersilahkan YOSS untuk mengambil langkah hukum tersebut.

“Silakan, yang pasti kita punya alas hukum. Ya gugat saja, gak apa-apa. Nanti dibuktikan di pengadilan,” kata Nurdin kepada wartawan di rumah jabatannya, pada Kamis (5/9/2019) lalu.

Nurdin Abdullah mempunyai alasan kuat untuk bisa mengambil alih pengelolaan stadion tersebut dari YOSS. Makanya kata Nurdin Abdullah, lebih baik dibuktikan di pengadilan. Yang pasti menurut Nurdin Abdullah, KONI sudah mencabut izin pengelolaan stadion Mattoanging dari YOSS. Jadi otomatis YOSS tidak punya kewenangan lagi mengelola stadion tersebut.

“Jadi sebenarnya urusannya YOSS sama KONI, bukan sama Pemprov. Sementara KONI sudah menerbitkan surat pencabutan pengelolaan,” kata Nurdin Abdullah.

Hari ini dipasang Plang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Sulawesi Selatan datang ke Stadion Mattoanging Makassar, Selasa (10/9/2019). Terlihat juga di mobil satpol PP ada plang.

Ket. Foto: plang pemprov yang dipasang di Stadion AMM/ist

“Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan sertifikat hal pakai Nomor 40 Tanggal 1 Oktober 1987”, bunyi dari tulisan plang tersebut.

Bagaimanakah Sejarah Stadion Kandang PSM ini?

Dari berbagai sumber yang dihimpun, adapun sejarah stadion Mattoanging atau yang kini bernama stadion Andi Mattalatta, dulunya dibangun oleh 600 anggota TNI dalam jangka waktu enam bulan.

Menurut Wakil Ketua YOSS, DR H Baharuddin M yang juga pelaku sejarah Stadion Andi Mattalatta di pelataran kantor YOSS, Rabu siang (13/3/2019), mengatakan, stadion yang berada di tengah kota Makassar, tepatnya jalan Mappanyukki, kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, dibangun pada 17 April – 17 September 1957.

Sebelum dibangun, wilayah tersebut merupakan lahan peternakan sapi untuk menghasilkan susu perah. Sapi didatangkan dari Belgia beserta peternaknya di masa penjajahan Belanda. Aktifitas peternakan berhenti setelah penjajah Jepang memasuki ke Indonesia.

Saat laskar-laskar pejuang Sulsel memberontak saat itu, akhirnya Jepang berhasil diusir saat itu dari lahan tersebut. Dan laskar pejuang yang tergabung dari berbagai daerah di Sulsel, yakni Jeneponto, Takalar, Gowa dan beberapa daerah lainnya, selanjutnya menduduki lahan itu.

Lanjut Baharuddin, pada tahun 1955, Olimpiade Olahraga Indonesia (OLI) akan dihelat, dan beberapa daerah menolak untuk menjadi tuan rumah kala itu, seperti Medan dan Surabaya karena alasan tidak mempunyai tempat untuk menggelar pertandingan.

“Kebetulan, OLI ditangani oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), termasuk Mayjen (Purn) H. Andi Mattalatta sebagai pengurus,” katanya.

Menurut Baharuddin, karena mengemban budaya Bugis Makassar (Siri’ na Pacce), Andi Mattalatta tanpa berpikir panjang meminta kepada Presiden Soekarno agar perhelatan OLI dilaksanakan di Sulsel. Padahal, jika ingin melakukan perhelatan OLI ada ketentuan dan syarat utama yang harus terpenuhi, yaitu harus memiliki stadion, kolam renang dan gedung olahraga. Tapi, semua kategori tersebut belum dimiliki Pemerintah Provinsi Sulsel saat itu.

Lanjutnya, neski demikian, dengan kepiawaian Andi Mattalatta dalam berfikir, dia langsung memilih lahan di jalan Mappanyukki. Akan tetapi, keputusan itu sempat ditentang oleh laskar pejuang yang menduduki daerah tersebut. Mendengar kabar penentangan, Andi Mattalatta langsung meninjau lokasi. Setelah bertemu para laskar pejuang yang menduduki wilayah itu dan menjelaskan intisari permasalahan, laskar pejuang langsung berujar “Ikatte karaeng, Pammoporang nga, ka ikatteji kupilangeri”, kata Baharuddin meniru ucapan laskar pejuang saat bertemu dengan Andi Mattalatta.

Kata Baharuddin, setelah negosiasi dilakukan, para laskar siap dipindahkan ke jalan Baji Dakka dengan menggunakan 60 truk dan dibangunkan rumah. Singkat cerita katanya, pembangunan gedung olahraga, stadion dan kolam renang mulai dilakukan. Waktu itu Andi Mattalatta mengerahkan 600 anggota TNI Bugis Makassar untuk bekerja siang dan malam.

“Siri na Pacce (karena merasa malu jika ditunjuk oleh pusat menjadi tuan rumah dan tidak mampu menunaikannya, Red),” kata Baharuddin mengenang ucapan Andi Mattalatta kepada anak buahnya.

“Akhirnya tiga gedung berhasil terselesaikan dalam jangka waktu enam bulan,” sambungnya.

Baharuddin kemudian menegaskan, bahwa saat membangun Stadion yang dipelopori Andi Mattalatta, tidak ada sepeser pun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel yang ikut menyumbang kala itu. Stadion dan gedung olahraga yang diresmikan oleh Presiden RI Soekarno pada tahun 1958 itu, pembangunannya menggunakan dana pribadi Andi Mattalatta tanpa bantuan dari pemerintah.

“Pernah Puang (sebutan Jend Andi Mattalatta, Red) dikasih uang Rp 30 juta dari pemerintah pusat, saat pembangunan selesai, tapi ditolak,” pungkas Baharuddin.

Keanehan Hak Guna Pakai

Jauh hari sebelumnya, Kuasa Hukum YOSS Andi Rudiyanto Asapa SH juga telah menegaskan, status Stadion Gelora Andi Mattalatta Mattoanging, Makassar, bukan merupakan aset Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Saya perlu tegaskan bahwa kepemilikan tanah dan bangunan di atas Kompleks Mattoanging mutlak milik almarhum Andi Mattalatta. Jika Pemprov mengaku hak milkinya maka perlihatkan apa dasar hukumnya,” jelas Andi Rudiyanto, yang juga mantan Bupati Sinjai dua periode, Senin, (1/12/2014).

Rudiyanto Asapa menjelaskan, YOSS menjadi pemilik kompleks Mattoanging karena pada saat pembebasan lahan memang dilakukan Andi Mattalatta dengan menggunakan biaya pribadi. Saat itu, kata dia, kompleks Mattoanging merupakan peternakan sapi perah namun kemudian dibebaskan.

Pemerintah provinsi Sulsel, tegas Rudiyanto Asapa bahkan tidak mengeluarkan biaya satu sen pun untuk membantu dalam pembebasan lahan yang diatasnya terdapat sejumlah sarana olahraga itu seperri stadiaon, kolam renang dan GOR.

Untuk itu, tegas Rudiyanto Asapa, jika ada yang mengatakan atau mengklaim bahwa kompleks itu milik pemprov Sulsel maka tentu terasa aneh. Pertama kalau itu dianggap milik pemprov, mengapa seusai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 1957, seluruh sarana dan prasarana yang dikelolah YOSS tidak dimasukkan dalam aset Sulsel.

Keanehan kedua, menurutnya, tentu saja terkait dasar hukumnya terkait penerbitan sertifikat hak pakai. Ia menjelaskan, dalam undang-undang pokok agraria ditetapkan bahwa sertifikat hak pakai itu hanya berlaku 20 tahun. Hak pakai ini dikeluarkan sejak 1987 dan seharusnya pada 2007 lalu sudah tidak berlaku lagi.Jika ingin diperpanjang tentu harus dilakukan verifikasi kembali.

Selain itu yang juga aneh, kata dia, mengapa Stadion Andi Mattalatta saja, sedangkan Lapangan Karebosi, lapangan tenis, basket Karebosi serta arena pacuan kuda kenapa tidak dimasukkan juga sebagai aset pemprov Sulsel.

“Tentu ada kejanggalan yang muncul sehingga kita lihat aneh jika ada pihak yang klaim bahkan mau mengambil alih. Saya juga tidak tahu apa yang menjadi alasan dari penasehat hukum dari pemprov,” ujarnya.

Waktu lalu, kata dia, pihak pemprov dibawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Amuruddin juga mau mengambil alih. Tapi hal itu gagal setelah pihak YOSS memperlihatkan bukti yang dimiliki. Gubernur Amiruddin ketika itu juga menerima dengan lapang dada sekaligus mengakui milik YOSS.

“Kita punya bukti pembebasan lahan, bukti pembangunan stadion, gedung olahraga kolam renang. Semuanya lengkap,” jelasnya. (Ib/Ip)

‘PostBanner’

Comment