by

Wiranto: Orang Asing Sementara Dibatasi ke Papua

(Keterangan: Wiranto / foto: Ist.)

Smartcitymakassar.com, Makassar. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan kebijakan pembatasan warga negara asing ke Papua untuk sementara waktu itu diambil guna menjaga keselamatan mereka.

Baca Juga:  ICW Anggap Jokowi Tolak 4 Poin Revisi KPK Adalah Penyebaran Informasi yang Menyesatkan

Wiranto khawatir situasi di Papua akan menjadi semakin keruh jika ada korban warga negara asing. Pembatasan warga negara asing juga untuk mencegah mereka ikut memperkeruh situasi di Papua.

‘FooterBanner’


“Jangan sampai nanti kita tidak bisa membedakan mana orang asing yang ikut campur tangan dengan orang yang menjadi wisatawan. Kan tidak bisa dibedakan, karena mukanya sama saja, karena itu sementara dibatasi,” jelas Wiranto saat menggelar konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/9), seperti dilansir dari VOA Indonesia.

Wiranto menambahkan, kebijakan tersebut bukan berarti semua orang asing tidak boleh datang ke Papua. Menurutnya, warga negara asing tetap bisa datang ke Papua dengan melalui persyaratan tertentu dari pemerintah. Namun, ia tidak menjelaskan siapa saja yang diperbolehkan datang ke Papua dan bagaimana mekanismenya.

Menko Polhukam ini juga enggan menanggapi apakah kebijakan pembatasan warga negara asing ini berkaitan dengan keberadaan empat warga Australia yang ikut unjuk rasa di kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat pada 27 Agustus 2019 lalu. Keempat warga Australia tersebut telah dideportasi melalui bandara Kota Sorong menuju Bali, dan selanjutnya akan dipulangkan ke Australia Senin lalu (2/9/19).

Ia juga menegaskan, pemerintah tidak pernah meminta bantuan ke Amerika untuk menangani gejolak di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, Indonesia tidak ingin urusan dalam negeri Indonesia dicampuri oleh negara lain.

“Tidak ada minta tolong, minta tolong. Ini kondisi negara kita sendiri, antar negara saling menghormati teritorial negara lain. Dan tidak dibenarkan suatu negara ikut campur urusan negara lain,” tambahnya.** (Ib/VOA Indonesia)

‘PostBanner’

Comment