by

KASN Sebut Rekomendasi Pengembalian 3 Pejabat Sulsel Sudah Final, Ini Jawaban Nurdin Abdullah

Ket. Foto: Nurdin Abdullah/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberi rekomendasi kepada Gubernur Sulsel agar mengembalikan posisi tiga orang yang telah dicopot jabatannya, yakni, Lutfie Natsir, Muh Hatta, dan Jumras.

Adapun rekomendasi KASN bersifat final dan mengikat. KASN meminta gubernur Sulsel mempelajari rekomendasi. Komisioner KASN, Made Suwandi menegaskan, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, rekomendasi KASN bersifat wajib dan mengikat. Bila tidak ditindaklanjuti, KASN bisa merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. Terutama karena melanggar prinsip sistem merit.

‘FooterBanner’


“Sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan,” urai Made Suwandi, Kamis, (29 /8/2019).

Rekomendasi atau pelaporan ke presiden juga sesuai pasal 33 UU No 5 tahun 2014 dimana, bila gubernur menolak meindaklanjuti.

Sedangkan sanksinya bermacam-macam. Ada peringatan atau teguran.

Ada juga perbaikan, pembatalan, atau pencabutan surat keputusan dan sebagainya. Juga ada ancaman hukuman disiplin ke pejabat berwenang.

“Dan juga sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian sesuai aturan yang berlaku. Soal sanksi, itu ranah presiden lagi. Bukan KASN. Intinya bila tidak dilaksanakan sesuai batas waktu, Pak Gubernur kami laporkan ke presiden,” tegasnya.

Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN, Sumardi juga menegaskan rekomendasi KASN bersifat final dan mengikat. Pemprov Sulsel tak bisa melakukan banding lagi. Bisa saja, kata Sumardi, jika pemprov ingin melakukan proses hukum. Hanya saja, dia meminta agar gubernur mengikuti aturan, yakni mengembalikan posisi ketiga pejabat yang dicopot jabatannya.

“Sebetulnya tidak ada masalah mencopot, asal sesuai prosedur. Dibuatkan pemanggilan, berita acara, dan sanksi disiplin. Persoalannya prosedur ini tidak diikuti,” tegasnya.

Sedangkan, asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN, Nurhasni juga mengatakan, pihaknya menunggu sikap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Sikap awal gubernur itu, kata Nurhasni, karena surat rekomendasi KASN belum dibaca. Isi rekomendasinya sudah gamblang penjelasannya.

“Jadi kami persilakan dahulu Pak Gubernur untuk mempelajari rekomendasi KASN. Sehingga bisa mengetahui dasar pertimbangan KASN merekomendasikan hal demikian,” jelas Nurhasni, Kamis, (29/8/2019).

BACA JUGA:  Pemdes Cenning Kecamatan Malbar Lutra Laksanakan Sosialisasi dan Pelatihan 2 Hari

Nurhasni menambahkan, dasar terbitnya rekomendasi cukup jelas. Pencopotan pejabat yang dilakukan Gubernur Sulsel dianggap telah melanggar undang-undang terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). Antara lain, UU No 5 tahun 2014 tentang Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi. Juga melanggar PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pemberian sanksi harus mengacu undang-undang ini.

“Sebelum dijatuhkan hukuman disiplin, harus dibentuk tim pemeriksa. Sebelum itu, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin mesti dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung. Ada mekanismenya. Itu tidak berjalan,” pungkas Nurhasni.

Soal rekomendasi KASN tersebut, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tak ingin gegabah menanggapinya. Apalagi, Nurdin Abdullah menganggap rekomendasi KASN bukan perintah.

Oleh karena bersifat bukan perintah, kata Nurdin Abdullah, masih ada waktu untuk menyanggah rekomendasi KASN. Sanggahannya lewat fakta-fakta terkait dasar pencopotan pejabat. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga akan mengkaji rekomendasi KASN. Nurdin Abdullah menegaskan, dirinya juga tak serta merta memberhentikan pejabat. Ada dasar temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP), bahkan rekomendasi dari KPK.

“Kita sementara kaji, mana saja syarat administrasi yang belum kami lalui untuk pencopotan pejabat. Apakah LHP itu kuat untuk menonjobkan. Mereka membuat pendekatan administrasi, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini,” jelasnya, Kamis (30/8/2019).

Adapun selama ini, hasil LHP menjadi dasar bagi Nurdin untuk memberhentikan pejabat. Termasuk pemberian sanksi penurunan pangkat dan lainnya. Apalagi jika ada arahan dari KPK. Nurdin Abdullah mengungkapkan, KASN juga harus memahami langkah yang diambil pemerintah. Misalnya saja, seperti permintaan fee kepada kontraktor. Menurutnya, permintaan fee itu mirip operasi tangkap tangan (OTT), yang tentu sangat merugikan pemerintah. Kemudian ada hasil pemeriksaannya. LHP ini pun tak main-main, lantaran masuk ke aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP). Hingga ada potensi pidana.

“Makanya, kita kaji ulang dahulu. Setelah itu saya akan ke BKN dan KASN untuk menjelaskan. Menurut KASN ini tidak sesuai. Kalau keputusannya bulat ada kesalahan, kita jalankan dengan cepat,” jelas Nurdin. (Ib/Ip)

Comment