by

Bagaimana Ujung Rekomendasi Hak Angket DPRD Sulsel ke MA?

Ket. Foto: penyerahan rekomendasi hak angket/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Hak angket DPRD Sulsel terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, sampai saat ini masih menyisahkan berbagai isu. Diantaranya terkait dengan 2 versi rekomendasi, dimana ada yang versi 7 poin. Sementara versi lain menyebutkan, yang disepakati di paripurna hanya satu poin rekomendasi.

Namun dari itu semua, yang menjadi sorotan saat ini adalah rekomendasi pansus hak angket kepada pihak Mahkamah Agung (MA) dan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

‘FooterBanner’


Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengatakan yang harus dilakukan membahas langkah maju dengan menunggu waktu yang tepat untuk rapat pimpinan, karena saat ini Ketua DPRD Sulsel HM Roem lagi berhalangan.

“Jadi kami menunggu Pak Roem dulu datang karena lagi mengantar anaknya berobat di luar negeri sama Pak Kahfi (Ashabul Kahfi) yang lagi ikut Lemhanas untuk persiapan pelantikan DPR RI. Makanya, untuk langkah majunya kami menunggu jadwal untuk pimpinan rapat menindaklanjuti hasil panitia angket,” jelas Syaharuddin, Selasa (27/8/2019).

“Soal jadwalnya kemungkinan pekan depan, karena akhir pekan ini kita fokus di banggar APBD perubahan,” sambungnya.

Soal Rekomendasi ke MA dan APH

Syaharuddin menegaskan, hasil panitia angket jelas tujuannya yang pertama MA, kedua aparat penegak hukum, dan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, tidak boleh dibolak-balik.

“Kemana nanti arah tindak lanjutnya saya rasa kita tunggu pekan depan. Semua masyarakat Sulsel dengan sabar menunggu hasil keputusan, kami akan melakukan rapat pekan depan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Ni’matullah menjelaskan,saat ini hasil rekomendasi pansus yang diserahkan ke pimpinan DPRD, untuk ditindaklanjuti kepihak yang bewenang belum selesai. DPRD masih akan merumuskan hasil laporan hak angket untuk mengambil langka langka selanjutnya.

“Kalau dianggap cukup data dan fakta dibawa ke MA ya dibawa ke MA. Kalau cukup ke Mendagri ya dibawa ke Mendagri,” jelas Ni’matullah, (25/8/2019).

Sebelumnya, Plt Sekretaris DPRD Sulsel, M Jabir pun meluruskan polemik yang terjadi di tengah masyarakat tentang 2 versi rekomendasi pansus hak angket DPRD Sulsel. Ia menuturkan tidak ada rekomendasi ganda. Hanya ada satu rekomendasi yang disetujui, bukan dua versi. Hasil revisi yang dibacakan di paripurna.

“Hanya satu poin rekomendasi. Itu yang 7 poin (versi Kadir Halid) diganti, dan direvisi saat di rapim,” tuturnya.

Jabir membantah isi rekomendasi yang dibacakan belakangan Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Halid. Sebelumnya Kadir menyebut ada usulan ke MA, APH dan Kemendagri. Jabir menegaskan naskah asli rekomendasi pansus hanya ada satu poin. 

“Dia ji (Kadir red.) tambah-tambahiki itu (narasi),” tuturnya.

Bahkan yang terkini, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, juga menyebut Pansus Angket hanya memberikan 2 rekomendasi. Nurdin Abdullah menepis 7 poin rekomendasi yang dibacakan Ketua Pansus Angket Kadir Halid dalam paripurna DPRD Sulsel. 

“Rekomendasinya hanya 2 kok,” kata Nurdin kepada wartawan di Denpasar, Bali, Selasa (27/8/2019). 

Nurdin menyebut Pansus menyerahkan laporan kinerja ke pimpinan DPRD. Hasil kerja ini kemudian dibawa ke paripurna DPRD Sulsel, Jumat (23/8/2019). 

BACA JUGA:  Dua Sosok Pejuang Kemerdekaan RI di Maros yang Terlupakan

“Tapi karena paripurna ini nggak kuorum makanya jadi laporan. Jadi disepakati di rapat pimpinan itu tidak ada 7 poin itu, jadi hanya ada dua rekomendasi dan kesimpulan,” tegas dia.

Golkar Desak Pimpinan DPRD

Partai Golongan Karya (Golkar) mendesak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, dimana salah satu rekomendasi tersebut yakni meminta kepada MA untuk memeriksa gubernur dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman.

 

“Golkar mendesak pimpinan DPRD untuk segera menindaklanjuti hal itu,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid, Selasa, (27 /8/2019).

Kadir menjelaskan, apa yang telah dilakukan selama kurang lebih dua bulan oleh seluruh Pansus Hak Angket dengan memeriksa sekitar 41 orang, mulai dari lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pengusaha, hingga akademisi itu  harus segera ditindaklanjuti. 

Kadir Halid juga menegaskan, bahwa polemik terkait jumlah rekomendasi yang dilahirkan oleh Pansus Angket. Kadir memastikan, tujuh rekomendasi itu ada dalam dokumen yang diberikan ke Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan saat Sidang Paripurna beberapa waktu lalu. 

“Saya sudah serahkan semuanya. Di dalam dokumen setebal 87 lembar itu ada laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ada bukti-bukti, dan ada kliping koran,” jelasnya. 

Kadir juga menjelaskan akan terus memantau perkembangan rekomendasi Pansus Hak Angket yang saat ini sudah berada di tangan Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan.

“Sekarang sudah dipimpinan, kita liat nanti perkembangan dulu lah,” katanya. 

Panasnya Rekomendasi ke MA

Diketahui, rekomendasi yang ditujukan ke MA untuk diperiksa memungkinkan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, diberhentikan dari jabatannya jika dalam pemeriksaan MA menilai dan memutuskan ada pelanggaran yang dilakukan Nurdin Abdullah.

Bahkan, sebelum rapat paripurna penetapan rekomendasi poin-poin hak angket, Jumat (23/8/2019) lalu, diduga memaksa Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bergelirya bersama Partai Politik (Parpol) pengusung, melakukan lobi-lobi dengan segala cara guna mengamankan dirinya sebelum pembahasan paripurna.

Berdasarkan informasi dihimpun awak media, sejumlah partai telah bertemu gubernur membicarakan deal penolakan rekomendasi hak angket pemakzulan agar tidak sampai ke Mahkamah Agung (MA).

Adapun fraksi yang hadir dari DPRD Sulsel, diantaranya PDIP, PAN, dan PKS. Sementara, partai lain, yakni Gerindra, PPP, dan PKB.

Pertemuan ini diakui salah satu elit partai juga anggota dewan yang enggan disebutkan nama atau inisialnya.

Sebagai informasi, adapun versi 7 poin rekomendasi pansus hak angket, pada poin 1 dan kedua diketahui merekomendasikan ke pihak MA dan APH:

1. Meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

2. Meminta kepada aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana. (Aan/IP)

Comment