by

Beredar 2 Rekomendasi Hak Angket DPRD Sulsel, Mana yang Benar?

Ket. Foto: penyerahan rekomendasi hak angket dprd sulsel/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Kesimpulan atau rekomendasi hak angket DPRD Sulsel telah diparipurnakan di DPRD Sulsel, Jumat (23/8/2019).

Sempat beredar dua versi rekomendasi. Versi Kadir Halid ada tujuh poin. Sementara yang disepakati di paripurna hanya satu poin rekomendasi.

‘FooterBanner’


Menanggapinya, Plt Sekretaris DPRD Sulsel, M Jabir pun meluruskan polemik yang terjadi di tengah masyarakat itu. Ia menuturkan tidak ada rekomendasi ganda. Hanya ada satu rekomendasi yang disetujui, bukan dua versi. Hasil revisi yang dibacakan di paripurna.

“Hanya satu poin rekomendasi. Itu yang 7 poin (versi Kadir Halid) diganti, dan direvisi saat di rapim,” tuturnya.

Jabir membantah isi rekomendasi yang dibacakan belakangan Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Halid. Sebelumnya Kadir menyebut ada usulan ke MA, APH dan Kemendagri. Jabir menegaskan naskah asli rekomendasi pansus hanya ada satu poin. 

“Dia ji (Kadir red.) tambah-tambahiki itu (narasi),” tuturnya.

Senada dengan Jabir, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah, juga menegaskan paripurna hanya mengesahkan laporan pansus yang berisi dua poin kesimpulan dan satu rekomendasi. Itu yang disepakati di rapim terakhir sebelum disetujui diparipurnakan.

“Kita sepakat karena rekomendasi 7 poin itu mayoritas fraksi menolak. Kalau dipaksakan tidak bisa lanjut ke paripurna. Sehingga formula 2 kesimpulan dan 1 rekomendasi yang disetujui hampir semua fraksi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yusran Sofyan juga menyebut rekomendasi tunggal tersebut sudah jadi keputusan mayoritas fraksi. Kesepakatan ini diambil pada rapim diperluas yang dihadiri pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, AKD dan pansus angket

“Rekomendasi pansus hak angket yakni menyerahkan ke pimpinan DPRD untuk ditindak lanjuti ke pihak terkait, itu jika diperlukan,” tuturnya.

Versi Kadir Halid

Sementara itu, yang beredar versi Kadir Halid, diketahui ada tujuh poin rekomendasi telah disepakati, termasuk salah satunya rekomendasi yang akan diserahkan ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid, menegaskan rekomendasikan hak angket yang sah adalah tercantum tanda tangan para ketua hak angket. Sementara, yang tandingan tanpa tanda tangan.

“Yang sah yang dicopy dan sudah dibagikan ke pada teman pers, yang ada tanda tangan ketua pansus. Jika ada rekomendasi lain, itu jelas hoax (tidak benar),” terang Kadir Halid.

Kadir Halid juga menegaskan, sebagai pihak yang berinisiatif hak angket, maka rekomendasi yang sah dan akan diteruskan ke MA adalah sudah resmi setelah ditandatangani. Oleh sebab itu, Kadir Halid meminta agar masyarakat tak mempercayai selebaran hoax yang beredar.

“Jadi saya tegaskan, rekomendasi ada tanda tangan saya itu benar. Karena saya pansus, bahkan dipaksakan untuk tanda tangan direkomendasi lain, saya tidak mau. Yang hoax itu ingin melemahkan kinerja hak angket dan itu ingin melemahkan konstitusi,” tegasnya.

BACA JUGA:  Tahun Ini, 934 Perempuan Akan Menjanda di Gowa

Sementara itu tanggapan lain datang dari anggota pansus hak angket DPRD Sulsel, Imran Tenritata Amin. Ia bahkan menduga oknum pelaku pengedar rekomendasi palsu tersebut dari dalam (sesama anggota DPRD).

“Patut diduga itu dari dalam, sekarang penjelasan ketua pansus sangat jelas. Bahwa yang 7 poin ditandatangani itu adalah rekomendasi yang benar. Itu sama dengan yang kami usulkan sebagai anggota pansus dalam paripurna tadi,” kata Imran Tenritata yang juga ketua komisi A DPRD Sulsel.

Imran juga menegaskan, jika rekomendasi pansus hak angket tak bisa diubah. Sebab rekomendasi tersebut sesuai fakta sidang penyelidikan yang dilakukan pansus.

“Apa yang menjadi rekomendasi pansus tak bisa diubah, itu berdasarkan bukti – bukti dan hasil penyelidikan terhadap seluruh terperiksa di pansus. Yang hanya bisa menilai rekomendasi itu adalah Mahkamah Agung. Jadi hanya Mahkamah Agung yang bisa memeriksa dan menilai rekomendasi pansus yang mana terkait pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah,’ jelasnya.

Sebagai informasi, adapun hasil rekomendasi hak angket yang resmi memiliki tujuh poin. Berikut hasil Rekomendasi Panitia Hak Angket DPRD Sulsel, yang diterima:

1. Meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

2. Meminta kepada aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana

3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar mengambil langkah langkah norma sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan

4. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang pelanggaran prosedur dan substansi, yakni dokterandes Haji Andi Sahrun Asri sahrun Said, Reza Zharkasyi, Bustanul Arifin, Muhammad Basri, Sri Wahyuni Nurdin, Taufik Fachruddin, dan Ir. Salim.

5. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan agar melakukan pembubaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan dan staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

6. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan agar mengembalikan jabatan pimpinan tinggi Pratama jpt pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan pendapat DPRD tetap adanya indikasi pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. (IB/IP)

Comment