by

Pansus Angket Minta MA Periksa Gubernur Sulsel, Ketua DPRD Sulsel: Kami Tak Berubah, Akan Lanjutkan Rekomendasi

Ket. Foto: penyerahan rekomendasi pansus ke pimpinan DPRD Sulsel/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Salah satu rekomendasi pansus Angket DPRD Sulsel, agar DPRD Sulsel meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah terkait pelanggaran aturan UU dalam kebijakannya.

Baca Juga:  Kini Ancaman Nuklir Global Tertinggi Menghantui Dunia Sejak Tahun 1962

Menanggapinya, DPRD Sulsel menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi Pansus Angket

‘FooterBanner’


“Kami tidak berubah, kami akan melanjutkan (rekomendasi pansus),” kata Ketua DPRD Sulsel Moehammad Roem usai menerima laporan kerja Pansus Angket dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (23/8/2019). 

Roem menyebut kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket yang dibacakan di paripurna akan menjadi bagian dari produk DPRD Sulsel.

“Tentu kita akan buat surat, memformulasi dengan mengambil poin-poin. Tetapi itu semua yang setumpuk itu tadi adalah fakta fakta persidangan, tidak bisa kita mengubah itu,” ungkap Roem.

Lebih lanjut Roem menjelaskan, DPRD Sulsel, punya waktu hingga akhir September untuk menindaklanjuti laporan hasil kerja Pansus Angket terhadap gubernur Sulsel.

“Kami punya waktu sebelum tanggal 23 September Karena periode akan datang belum tentu dia tindaklanjuti,” ungkapnya.

Sebagai informasi, berikut 7 rekomendasi Pansus Angket ke DPRD Sulsel: 

1. Meminta kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan.

2. Meminta kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar mengambil langkah-langkah normalisasi sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Meminta kepada Gubernur Sulsel untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan substansi yakni: Asri Sahrun said, Reza Zharkasyi, Bustanul Arifin, Muh Basri, Sri Wahyuni Nurdin, Taufik Fachruddin, Salim AR

5. Meminta kepada Gubernur Sulsel agar melakukan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan staf khusus gubernur dan wakil gubernur Sulsel.

6. Meminta kepada Gubernur Sulsel agar mengembalikan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Meminta kepada DPRD Sulsel untuk menetapkan pendapat DPRD tentang adanya indikasi pelanggaran UU yang dilakukan Gubernur Sulsel. (IB/IP)

‘PostBanner’

Comment