by

Antara Jumras, Agung Sucipto dan Nurdin Abdullah

Ket. Foto: Nurdin Abdullah/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Nama Agung Sucipto menjadi viral khususnya di Sulsel, ketika Mantan Kepala Biro Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Jumras memberikan keterangan pada saat sidang Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (9/7/2019).

Jumras dalam sidang itu menceritakan dua pengusaha bernama Agung Sucipto dan Ferry T menemui dirinya untuk bisa dimenangkan dalam tender proyek. Namun, kala itu Jumras mengakui, meminta kedua pengusaha itu untuk ikut lelang.

‘FooterBanner’


Namun, setelah pertemuan itu, Jumras mengakui dipanggil ke Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, 20 April 2019. Menurut Jumras, dalam pertemuan itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengungkapkan, dirinya dicopot karena meminta fee. “Saya bilang, saya terima ini pencopotan. Pak Agung bilang ke saya, Pak Gubernur dibantu Rp 10 miliar saat Pilkada,” kata Jumras.

Masih dalam sidang hak angket selanjutnya, pada pada Senin (15/7/2019), data tender yang didapatkan oleh tim Pansus Angket Gubernur Sulsel, pemenang proyek ruas jalan itu PT Putra Utama Global milik Hartawan, dan bukan PT Agung Perdana Bulukumba. Jumras pun mengaku sudah tidak mengetahui terkait pemenang tender ini, karena terlebih dahulu dipecat oleh Gubernur dari jabatannya. “Saya tidak tahu siapa, saya tidak ikut perkembangan,” tutur Jumras, pada sidang hak angket, Senin (15/7/2019).

Penjelasan Gubernur Sulsel Soal Jumras

Gubernur Nurdin Abdullah menjelaskan alasan pencopotan Kepala Biro Pembangunan Setda Pemprov Sulsel Jumras, pada Sidang Hak Angket yang digelar DPRD Sulsel pada Jumat (2/8/2019). Nurdin menyebutkan, pencopotan Jumras didasarkan pada rekomendasi KPK. Dalam laporan KPK, Jumras terbukti melakukan praktek gratifikasi dengan menetapkan fee sebesar 7,5 persen untuk setiap proyek. Praktek ini telah Jumras lakukan sejak ia menduduki jabatan Kepala Dinas PU. “Saya buka saja Ketua. Sebenarnya rentetannya dari awal. Beliau sejak jadi Kadis PU, terus membawa data-data kegiatan (peserta tender proyek) ke saya. Berkali-kali minta petunjuk (saya) siapa dikasih menang?” ungkap Gubernur Nurdin.

Atas fakta ini, Gubernur Nurdin pun menyebutkan dirinya telah berkali-kali mengingatkan Jumras agar berhenti mempermainkan tender proyek untuk mendapatkan fee yang belakangan diketahui nilainya 7,5 persen dari nilai proyek. “Saya sudah sampaikan, jangan masuk ke wilayah itu. Dan itu berkali-kali. Setelah jadi Kabiro Pembangunan, dia bawa lagi (data peserta tender proyek),” papar Gubernur.

Puncak dari permasalahan gratifikasi yang dilakukan Jumras adalah pertemuan Gubernur dengan dua pengusaha Anggu Sucipto dan Ferry di pesawat saat pergi ke Jakarta. “Mereka bilang, Pak Gubernur kok jadi berubah di provinsi? Kok berbeda ya dengan saat Bapak di Bantaeng? Di provinsi kami harus menyelesaikan sesuatu yang diberikan (fee 7,5 persen),” papar Gubernur.

Gubernur Nurdin Abdullah menyarankan kedua pengusaha tersebut melakukan laporan tertulis perihal fee yang dibebankan kepada mereka. “Saya bilang, supaya tidak jadi fitnah, sebaiknya dilaporkan secara tertulis,” jelas Gubernur Sulsel.

Sebelumnya, terkait dengan surat kedua pengusaha tersebut, Mulawarman ipar Jumras yang juga merupakan wartawan senior, telah membagikan fotocopy surat Anggu (Agung Sucipto) Direktur PT Agung Perdana Bulukumba yang menjadi bukti menjadi koktraktor langganan Pemkab Bantaeng selama 10 tahun.

“Gubernur tidak bisa membantah bahwa dia tidak pernah bertemu atau tidak mengenal Anggu. Surat ini bukti nyata, dan bisa menjadi bukti kalau Anggu datang atau menemui Jumras untuk meminta proyek,” kata Mulawarman mengungkapkan, di Warkop Dg Sija Mall Pannakukang, (12/7/2019) sore.

Berdasarkan surat itu, menurut Mulawarman membuktikan Anggu dan Feri pernah beberapa kali mendatangi Jumras dan meminta 3 proyek ruas jalan di Soppeng, Sinjai-Bulukumba dan Palopo.

“Anggu minta proyek, tetapi ditolak oleh Jumras. Karena ditolak Jumras, menyuratlah Anggu ke Gubernur melapor bahwa Jumras tidak mau memberikan proyek itu, karena Jumras minta fee,” jelas Mulawarman.

BACA JUGA:  Survei SMRC Sebut Ada 59 Persen Warga Setuju Pembubaran FPI

Lebih lanjut menurut Mulawarman, sesuatu yang gila, jika Jumras menolak kontraktor langganan Gubernur Nurdin Abdullah selama 10 tahun di Bantaeng, lalu meminta fee 7,5.

“Ipar saya bilang, bunuh diri saya dek. Kalau saya menolak kemudian minta fee langsung kemereka, sementara mereka datang menemui saya dengan mengatasnamakan Pak Gub,” kata Mulawarman mengutip pengakuan Jumras.

Rekam Jejak Perusahaan Milik Agung Sucipto

Bertempat di Ruang Sidang KPPU Kantor Perwakilan Daerah Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (19/2/2019), sidang Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap dugaan persekongkolan pada dua paket tender jalan di Kabupaten Bantaeng berlangsung.

Ini mengenai Perkara No 16/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satker Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017.

“Para terlapor adalah PT Agung Perdana Bulukumba, PT Yunita Putri Tunggal, dan PT Nurul Ilham Pratama. Dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No 5/1999 dengan nilai HPS Rp 44.413.000.000,” kata anggota majelis, Guntur S Saragih usai sidang dalam siaran pers KPPU Makassar, Selasa (19/2/2019).

Selain itu, perkara No. 17/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No 5/1999 terkait Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakarra-Sabbannyang pada Satker Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018, dengan nilai HPS Rp. 32.303.000.000.

Dalam LDP terhadap kedua perkara tersebut, Investigator menyampaikan adanya indikasi yang kuat tentang telah terjadinya persekongkolan tender secara horisontal atau antar sesama peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara ini.

Persekongkolan tersebut dilakukan oleh para Terlapor untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dimana PT Agung Perdana Bulukumba menjadi pemenang dalam paket lelang yang menjadi objek baik dalam Perkara No. 16/KPPU-I/2018 maupun Perkara No. 17/KPPU-I/2018.

Sedangkan PT Yunita Putri Tunggal dan PT Nurul Ilham Pratama diduga kuat keikutsertaanya hanya sebagai pendamping.

“Atas adanya indikasi persekongkolan tersebut, Investigator merekomendasikan perkara tersebut untuk dapat dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan,” kata Guntur

Soal Agung Perdana, sejumlah mahasiswa asal Sulsel, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih kasus yang ditangani oleh pihak polisi dan kejaksaan di Bantaeng. Desakan itu disampaikan saat mahasiswa wa Anti Korupsi Sulsel (AMAK-SS) berunjuk rasa di depan kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta selatan Jumat  (6/4/2018) kemarin. 

Koordinator Lapangan Aksi, Yudha Jaya bahkan menjelaskan secara rinci proyek indikasi korupsi di Bantaeng. “Indikasi korupsi di Kabupaten Bantaeng itu sangat besar, mengingat banyaknya mega proyek yang diduga tidak sesuai prosedur. Diantaranya adalah proyek pengaspalan jalan ruas Kampung Bakara-Sabbanyang yang di kerjakan oleh PT. Agung perdana bulukumba senilai 32 milyar Tahun Anggaran 2018,” kata Yudhan Jaya.

“Proyek ini diduga tidak melakukan lelang anggaran konsultan, yakni 2 persen dari nilai anggaran fisik,” sambungnya.

Dugaan Korupsi di Bantaeng

“Selain itu, ada 16 item proyek yang turut dilaporkan ke KPK yang diduga ada indikasi korupsi di Bantaeng. diantaranya proyek Perpipaan Batu Massong, Alih fungsi UPTD Pariwisata menjadi Hotel Marina, penimbunan pantai seruni, PLTMH Sungai Jambi, Pembangunan pasar rakyat Ulu Ere, beasiswa dana bansos, proyek rest area perbatasan. Selanjutnya, alih fungsi (Pengsertifikatan) hutan lindung kawasan Gunung Lompo Battang menjadi hak milik, Pencetakan sawah gantarang keke,” kata Yudhan Jaya, masih didepan KPK. (IB/IP)

‘PostBanner’

Comment