by

Soal Hak Angket DPRD Sulsel, Ini Tanggapan KPK

Ket. Foto: ilustrasi Hak Angket Sulsel/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Menanggapi Hak Angket DPRD Sulsel khususnya fakta fakta dalam persidangan, Kordinator Korsupgh KPK Wilayah Sulawesi, Dwi Aprilia Linda mengatakan tidak bersifat temuan hukum. Ia mengakui, menyebutkan ini juga telah ia sampaikan kepada Pansus DPRD Sulsel, saat melakukan audiens di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Kalau rekomendasi KPK secara hukum tidak ada. Kita juga tidak bisa lakukan pendalaman, lantaran tidak adanya aduan dan dokumen untuk syarat pendalaman kasus,” ujar Linda, Selasa (13/8/2019).

Linda menjelaskan, sejumlah pertanyaan dilayangkan Pansus di kantor rasuah itu, diantaranya soal pencopotan pejabat Pemprov Sulsel. Juga pembentukan pokja pengadaan barang dan jasa, serta aturan mengenai paket penunjukan langsung (PL).

Terkait dengan rekomendasi pencopotan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) eselon II, itu dibenarkan oleh Linda. KPK merekomendasikan ke Gubernur untuk mencopot pejabat yang diindikasi melakukan tindakan yang berlawanan hukum.

Baca Juga:  Termasuk Pemakzulan, Inilah 7 Rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD Sulsel

“Memang ada berapa pejabat yang direkomendasikan untuk diberikan sanksi,” ujarnya.

Menurut Linda, sanksi yang diberikan oleh oknum pimpinan OPD itu atas dasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat atas temuan penyalahgunaan keuangan daerah.

” Pokja itu tidak boleh merangkap ke OPD lain, dan mereka (Pokja) harus melakukan review terkait paket proyek yang ada di Pemprov Sulsel agar tidak ganda,” kata Linda.

“Setelah kami paparan kepada Pansus, mereka merasa sudah terjawab apa yang mereka ingin tanyakan,” sambungnya.

Linda pun mengapresiasi kepada Pansus yang telah melakukan pengawasan demi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ia mengharapkan, Pansus juga memberikan dokumen atas rekomendasi hasil hak angket ke KPK.

“Kiranya kami juga disampaikan apa rekomendasinya, sebagai bahan pertimbangan kami yang melakukan pe ndampingan ke Pemprov Sulsel,” pungkasnya. (Aan/IP)

‘PostBanner’/

Comment