by

(Opini) Rakyat Sulsel Tunggu Janji Program Kerja Nurdin Abdullah, Bukan Kegaduhan

Ket. Foto: Muh. Saifullah/ist

Oleh: Muh. Saifullah*

NURDIN ABDULLAH resmi menjabat sebagai Gubernur Sulsel 2018-2023, Rabu (6/9/2018). Dengan tagline ‘Jujur, Cerdas dan Kerja Nyata’, berbagai janji telah diucapkan untuk Sulsel 5 tahun ke depan.

Soal janji program 100 hari kerja Nurdin Abdullah mengatakan, akan membenahi birokrasi dan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan yang paling bergaung adalah janji memuluskan seluruh jalan provinsi, termasuk memperlebar yang sempit.

Namun setelah hampir setahun Nurdin Abdullah memimpin Sulsel, dalan konteks membenahi birokrasi justru yang terjadi adalah kegaduhan demi kegaduhan. Apalagi setelah mencopot beberapa pejabat tinggi termasuk Jumras, yang diakui Nurdin Abdullah dilakukan tidak sesuai prosedur sesuai yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Pencopotan beberapa pejabat Sulse ini dinilai banyak kalanhan sangat tidak elok dan lazim karena diumumkan di tengah upacara. Ada juaga pencopotan yang diungkap ke media sambil menuding pengkhianat, duri dalam daging seperti yang dialami Lufhie Natsir. Demikian juga dengan pencopotan Hatta. Bahkan dari persoalan ini akhirnya berujung lahirnya hak angket oleh DPRD Sulsel.

Tak hanya itu, Gubernur juga pernah mengancam Pj Walikota dicopot karena tak hadir rapat, sidak ke Dinas Kehutanan dan mengumbar di media kekurangan kepala dinasnya. Mencopot Kadis Perhubungan juga dengan hebohnya.

Apakah itu yang dimaksud aksi bersih-bersih dengan mempermalukan orang? Apakah ini yang dimaksud program 100 hari kerja membenahi birokrasi?

Sementara itu, tentang pemulusan dan pelebaran jalan lintas provinsi juga belum signifikan terlihat. Apalagi diketahui masih minimnya serapan anggaran saat ini, yang juga menjadi salah satu dari 5 dasar hak angket.

Bicara soal Kegaduhan, ada versi yang terus digiring bahwa hak angket adalah opsi barisan sakit hati. Ataupun versi yang mendukung hak angket. Atau statement Gubernur soal isu ada uang besar yang ingin menjatuhkannya sehingga bisa menimbulkan kegaduhan baru. Terlepas dari itu semua, sejatinya yang diinginkan rakyat Sulsel adalah bukan hal seperti itu, tapi janji yang dibuktikan.

Baca Juga:  Studi Banding Ketua LPM se-Makassar Disuguhi Materi Sejarah Ketatanegaraan

Dengan pengalaman 2 periode menjadi Bupati, seharusnya Nurdin Abdullah setelah dilantik sudah bisa langsung berlari membuktikan janjinya. Bukannya menyuguhkan kehebohan aksi bersih bersihnya yang diumbar di Media misalnya. Sedangkan soal indikasi pejabat yang diduga nakal, serahkanlah pada pihak yang berwenang menilai atau memutuskan. Janganlah menjadi hakim sendiri, apalagi melabrak aturan yang ada.

Sulsel dari dulu baik baik saja. Infrastruktur juga berjalan baik. Misalnya pelebaran jalan Provinsi Makassar-Parepare, terbangunnya Bandara Hasanuddin yang megah, disulapnya daerah tanjung seperti sekarang ini, jadinya jalan tol pertama makassar- Bandara, dibangunnya saat ini jalan layang Pettarani, jalan layang Camba, underpass Mandai, bandara Bua, kereta api, dan sebagainya.

Sulsel dari dulu baik baik saja. Pertumbuhan ekonomi Sulsel selalu di atas rata-rata nasional, bahkan termasuk yang terbaik di Indonesia. Inflasi juga berjalan normal, tingkat lapangan kerja juga tak bermasalah. UMP juga tidak buruk, angka kemiskinan normal, ada pendidikan gratis, Sulsel juga masih menjadi lumbung padi nasional, dan lain lain.

Sulsel dari dulu baik baik saja. Tak segaduh saat ini. Sulsel dari dulu baik baik saja dan menghasilkan kerja nyata tanpa kehebohan.

(*Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik)

‘PostBanner’/

Comment