by

Beberapa Orang yang Hadir Sebut JK Tak Mau Campuri Hak Angket, Nurdin Halid: Beliau Arif Sekali

Ket. Foto: pertemuan JK bersama tokoh politik Sulsel/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla (JK) mengundang Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel M Roem, dan sejumlah elite partai, makan malam bersama di kediaman pribadinya, Jalan H Bau, kota Makassar, Minggu (11/8/2019).

Adapun sejumlah tokoh pimpinan parpol dan legislator DPRD Sulsel yang turut hadir diantaranya Nurdin Halid, Ni’matullah, Yusran Sofyan, Suzanna Kaharuddin, Muh Aras. Lalu ada sejumlah legislator anggota Panitia Angket maupun perwakilan fraksi. Masing-masing Yusran Paris (PAN), Haidar Madjid (Demokrat), Usman Lonta (PAN), Irfan AB (PAN), Alimuddin (PDIP), Ariyadi Arsal (PKS), Sri Rahmi (PKS), Muslimin Salam (NasDem), Djamaluddin Jafar (PAN), dan Irwan Hamid (PKB).

‘FooterBanner’


Menanggapi pertemuan tersebut khususnya pembahasan soal hak angket DPRD Sulsel, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Nurdin Halid (NH), menyatakan, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) tidak terlalu membahasnya secara teknis.

“Tadi Pak JK menegaskan tidak akan mencampuri soal itu (Hak Angket) secara teknis. Tapi harus ada ‘cek and balance’ terhadap eksekutif dan legislatif. Kalau ada mau bicara, ini bukan tempatnya itu kata JK, jadi beliau arif sekali,” kata NH.

Menurut NH, wapres JK meminta bila ada persoalan diselesaikan sesuai aturan dan perudang-undangan yang berlaku.

“Pak JK juga mengatakan jangan pula ada persoalan tidak diselesaikan, itu tidak bagus. Beliau tiga kali mengulang hal itu, dan tidak akan mencampuri itu secara teknis,” jelas Nurdin Halid.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel HM Roem, bahwa dari hasil silaturahmi itu, Wapres JK beberapa kali mengulangi bahwa dirinya tidak akan mencampuri itu. Kendati demikian, ia mendorong legislatif dan eksekutif agar membangun kerja sama dan saling bersinergi.

“Kalau Hak Angket, beliau tidak akan mencampuri. Itu urusan teknis, urusan dewan. Tapi menyarankan membangun kerja sama, dan beberapa kali diulang tidak mau mencampuri urusan teknis,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sulsel sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe saat diminta tanggapan hasil dari perbincangan tadi mengemukakan, Jusuf Kalla seperti orang tua tidak hanya bagi masyarakat tapi juga tokoh politik.

Baca Juga:  Sorotan Media Asing: Jokowi Kini Hanya Kejar Kekuasaan, Demokrasi Indonesia Genting

“Saya kira tugasnya kalau anak-anaknya, adik-adiknya ribut jadi ditengahi dan mencari jalan keluar yang baiklah. Soal Angket dia tidak mau masuk didetail, beliau cuma mau mengingatkan bahwa tantangan kita ke depan masih banyak, sehingga diminta diselesaikan dengan baik-baik,” kata Ni’matullah.

Kendati demikian, Gubernur Sulsel, kata Ni’matullah, juga harus mengetahui bahwa dewan memiliki fungsi. Sebab DPRD diciptakan untuk cek and balance dan sebagai keseimbangan kekuasaan. Jadi jangan alergi dengan pengawasan dan koreksi.

“Sebagai orangtua, JK berharap agar diselesaikan secara baik. Jangan melanggar aturan, jaga etika dan jaga kebersamaan itu intinya diucapkan tadi,” ungkap Ni’matullah.

Adapun Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah kepada wartawan usai pertemuan mengungkapkan, keberadaan JK dengan menghadirkan pihak terkait adalah langkah yang sangat bagus. Sebagai orangtua, ia memberikan spirit kepada kita bahwa masih ada tantangan besar ke depan.

“Apa yang harus kita lakukan? Rapatkan barisan bangun solidaritas, kolaborasi bersama supaya tantangan ini kita hadapi dengan mudah. Pak JK tidak mau campur itu (Hak Angket), tetapi menyarankan apapun keputusannya supaya kita saling menghargai,” kata Gubernur Sulsel.

Tanggapan NH soal Hak Angket

Olehnya, NH berharap, hak angket  DPRD Sulsel silakan jalan sesuai aturan yang ada dan Partai Golkar punya sikap dalam hal mengkritisi pemerintah yang konstruktif, produktif, dan konstitusional.

“Tidak boleh rekayasa, kalau bukti cukup, Golkar tidak bergeming sedikitpun untuk menyatakan yang benar adalah benar,” ujar NH di Kantor Golkar Sulsel, Jl Bontolempangan, Makassar, Sulsel, Senin (12/8/2019)

“Jadi berdasarkan laporan dari fraksi bahwa harus berdasarkan bukti fakta. Saya minta jangan bicara tanpa bukti dan fakta dan tidak boleh mengada-adakan bukti, tidak boleh. Kesimpulan harus berdasarkan aturan, mekanisme, dan fakta-fakta terungkap dalam proses pemeriksaan daripada terperiksa,” tegas NH. (IB/IP)

‘PostBanner’

Comment