by

Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Diminta Jangan Masuk Angin Setelah dari Jakarta

Ket. Foto: ilustrasi hak angket/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Tahapan sidang atau pemeriksaan pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui kisruh yang terjadi di Pemprov Sulsel telah dilakukan. Masa tugas Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel akan berakhir 25 Agustus ini. Diketahui saat ini tim pansus sedang berkonsultasi di Jakarta.

Masyarakat khususnya Sulsel, kini menanti kesimpulan dari sidang tersebut.

Menurut ketua Pansus, Kadir Halid, timnya menemui tiga lembaga yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kementerian Dalam Negeri. Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan KPK. Dalam konsultasi itu, pihaknya melaporkan semua hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihaknya.

“Kami laporkan semua. Termasuk soal dugaan perjalanan dinas fiktif gubernur dengan menggunakan travel milik istrinya. Termasuk SK Pokja, ya semuanyalah,” kata Kadir Halid.

Bahkan Kadir juga mengaku siap membantu KPK jika ada unsur dugaan korupsi pada perjalanan dinas itu.

“Kami akan memberikan data jika ada dugaan kerugian negara dalam perjalanan dinas gubenur keluar negeri bersama tim TGUPP. Saya sampaikan bahwa jika ada unsur kerugian negara maka panitia angket akan memberikan data ke KPK,” tegasnya.

Selain itu, dalam kunjungannya di KPK, pihaknya mengklarifikasi kesaksian Gubernur Nurdin Abdullah yang mengaku mencopot sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama berdasarkan pertimbangan, salah satunya berupa rekomendasi dari KPK.

“Memang ada saran Korsubgah KPK terkait dengan mutasi pimpinan OPD, tetapi tetap dalam koridor aturan perundang-undangan ASN. Tidak boleh melangggar Undang-undang dan peraturan pemerintah khususnya UU ASN, dan PP 53 Tahun 2014,” jelas Kadir.

Kadir Halid juga mengaku telah melakukan konsultasi dengan Dirjen Otda. Dalam kesempatan itu, lanjut Kadir, pihak Kementerian Dalam Negeri mengaku telah memerintahkan untuk melakukan evaluasi terkait SK 193 pejabat itu dan melaporkannya kembali. Akan tetapi kata Kadir, Dirjen Otda belum menerima laporan evaluasi SK 193 tersebut.

Baca Juga:  Unjuk Rasa di DPRD Sulsel Serukan Usut Ruko Perusda yang Dikuasai Kadir Halid

“Pada surat Mendagri tanggal 10 Mei soal evaluasi SK 193, memang ada evaluasi soal proses, tapi belum ada evaluasi soal data, sehingga Dirjen Otda tidak mengetahui sama sekali soal 46 orang yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengangkatan. Bahkan saat ini belum ada laporan pemerintah provinsi Sulsel ke Mendagri hasil tindak lanjut evaluasi SK 193 itu,” jelas Kadir.

Menunggu hasil rekomendasi Pansus, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengingatkan tim hak angket untuk bekerja secara profesional dan tidak masuk angin.

“Pansus harus bekerja profesional dan tidak masuk angin dari safarinya di Jakarta. Rekomendasi hasil Pansus bisa melahirkan beberapa opsi dari pendalamannya atas persidangan,” kata Syamsuddin.

Syamsuddin menegaskan, yang terpenting, akhir semua kerja Pansus adalah kemampuan mengelola fakta persidangan dalam sebuah bentuk laporan rekomendasi.

“Bila terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kejadian luar biasa. Maka bisa saja Pansus merekomendasikan HMP (Hak menyatakan Pendapat) yakni pemakzulan,” tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Pansus Hak Angket DPRD Sulsel juga telah menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Istana Wapres, Rabu 7 Agustus 2019 lalu. Pansus menemui JK untuk menyampaikan beberapa poin dari hasil temuan sidang hak angket terkait adanya dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel, termasuk poin adanya dugaan unsur KKN yang terjadi pada pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. (IB/IP)

‘PostBanner’/

Comment