by

(Video) Serahkan Sebilah Badik, Koalisi Rakyat Sulsel Dorong Pansus Hak Angket Tegakkan Kebenaran

Ket. Foto: unjuk rasa koalisi rakyat sulsel di gedung dprd sulsel/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Koalisi Geraka Rakyat Sulsel kembali menyambangi gedung DPRD Sulsel dalam rangka memberikan support kepada panitia khusus (Pansus) angket.

Mereka menyerahkan sebilah badik kepada pansus angket sebagai simbol dukungan penyelesaian sidang angket. Apalagi, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah tak menghadiri sidang yang dijadwalkan berlangsung Jumat (26/7/2019).

‘FooterBanner’


“Ini simbol untuk penegakan keadilan dan keberanian RAKYAT Sulsel untuk menegakkan kebenaran,” pungkas jenderal lapangan Koalisi Gerakan RAKYAT Sulsel, Asruddin usai menyerahkan sebilah badik ke Pansus Angket DPRD Sulsel, siang tadi.

Dia menegaskan, Koalisi Gerakan RAKYAT Sulsel akan terus mengawal sidang angket hingga pada proses dikeluarkannya rekomendasi ke aparat penegak hukum.

“Pantia angket agar bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya tanpa harus takut atas intervensi pihak mana pun,” pungkasnya.

Ada pun sebilah badik itu diterima langsung anggota fraksi PPP, Amran Aminullah dan Fraksi NasDem, Arum Spink.

Pada aksi kali ini, mereka kembali meminta agar pansus mengambil sikap tegas terkait adanya praktek nepotisme di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah.

BACA JUGA:  Temui Bupati Soppeng di Masa Reses, Legislator PPP Sulsel Andi Etti Bicarakan Ini

“Ada kejanggalan mengenai kinerja pemerintah provinsi Sulsel yang tak lagi pro terhadap rakyat dengan indikasi melakukan praktek Kolusi dan Nepotisme,” tegas Asruddin.

Sebelumnya, saat berunjuk rasa di bawah jembatan Fly Over, Makassar, Rabu (24/7/19), dia juga menduga terjadi pelanggaran-pelanggaran besar selama Nurdin Abdullah menjabat gubernur Sulsel, seperti penyalahgunaan kekuasaan.

“Sebagaimana yang termaktub dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang penyalahgunaan wewenang, jabatan, kekuasaan. Maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang berujung pidana,” pungkasnya.

“Kami minta DPRD Sulsel menjalankan hak angket. Meminta DPRD Sulsel untuk serius dalam menjalankan hak angket sampai pada pencopotan terhadap Gubernur Sulsel dari jabatannya,” tambah Asruddin.

Menurutnya, DPRD Sulsel dapat melaksanakan usulan mengenai hak angket sesuai dengan UU nomor 6 tahun 1954 tentang hak angket kepada pimpinan DPR RI. (IB/IP)

Berikut videonya:

‘PostBanner’

Comment