by

Soal Pembatalan 40 SK Mutasi, Mantan Sekda Makassar: Peristiwa Langka di Republik Ini

Ket. Foto: Ibrahim Saleh/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Diketahui, sebanyak 40 Surat Keputusan (SK) mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar yang diteken mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, dibatalkan. Adapun pembatalan tersebut melalui perintah surat Plt Ditjen OTDA Kemendagri RI Nomor 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019, dan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019.

Dalam surat itu, juga menginstruksikan Penjabat Wali Kota Makassar agar segera mengembalikan sekitar 1.228 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Makassar ke kedudukannya semula.

‘FooterBanner’


Kemendagri memberi waktu paling lambat 22 Juli 2019 untuk menyampaikan usul penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar kepada Kemendagri melalui Gubernur Sulawesi Selatan.

Saat dimintai tanggapannya, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, pada era kepemimpinan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin dan Wali Kota Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, Ibrahim Saleh menilai, pembatakan SK pelantikan di lingkup Pemkot Makasssar adalah baru terjadi. Sehingga dikatakan sangat merugikan jalannya pemerintahan dalam bekerja. Bahkan Ibrahim menyebutkan tugas DPRD sebagai pengawasan tak maksimal.

“Kebijakan ini merugikan Pemkot Makassar. Perlu ditanya karena eksekutif dalam hal ini BKD tidak Profesional lakukan proses mutasi. Begitu juga tugas Dewan sebagai pengawasan. Apa mengetahui tugas dan fungsinya. Bagaimana pengawasanya?,” tutur Ibrahim, Jumat (19/7/2019).

Lebih lanjut Ibrahim menyebutkan, pembatalan 40 SK Mutasi 1.228 Pejabat Pemkot Makassar yang diteken kememimpinan Danny adalah suatu peristiwa yang langka di Republik ini (khusus kota Madya). Menurutnya, bahwa ada koreksi kebijakan publik ini bukan merugikan perorangan tapi, justru akan merugikan organisasi pemerintah kota Makassar yang terdiri dari eksekutif dan legislatif.

“Pertanyaannya, kenapa bisa muncul surat perintah dari Otoda no 19 dan 238. Karena ternyata terjadi pelanggaran aturan undang-undang yang dilanggar saat proses mutasi atau penggeseran. Tidak mungkin pembatalan jika tak ada pelanggaran,” tegas Ibrahim.

BACA JUGA:  Soal Pelecehan Pramugari, Erick Thohir: Nanti Saya Pelajari, Bisa Diberhentikan

Tiga Penyebab

Oleh sebab itu, lanjut Ibrahim, ada tiga hal penyebabnya. Pertama ASN (pihak yang dipercayakan lelang jabatan) tidak profesional karena di dalam undang-undang nomor 5 tahun 2015 tentang ASN itu adalah proses mutasi itu lakukan oleh Sekda ke bawah. Setelah dilakukan proses administrasi.

“Tapi ini dibatalkan SK, secara otomatis Wali kota mengambil keputusan berarti proses itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, proses tidak profesional,” tuturnya.

Yang kedua lanjutnya, sudah jelas adalah suatu kelalaian pengawasan daripada legislatif tidak ada sama sekali memberikan koreksi saat proses berlangsung.

“Kenapa bisa terjadi, tidak ada pengawasan dari teman-teman legislatif tentang kondisi itu,” ungkapnya.

Sedangkan yang ketiga, menurut Ibrahim tentu hal terkait SK pengangkatan dan pemberhentian SKPD kebijakan dari Wali kota Makassar (Danny). Dirinya tidak melihat dari personality akan tetapi hanya melihat total ribuan orang yang dimutasi.

“Ini sudah mengambil kebijakan selalu menduduki jabatan mengeluarkan risiko anggaran. Pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Tentu terjadi gejolak yang luar biasa, bayangkan saja kalau sudah mendatangi beberapa tender tender atau pengeluaran keuangan tiba-tiba dia dianggap tidak sah kembali ke posisinya selama dia menduduki itu,” tuturnya.

“Nah, ini dianggap tidak sah tanda tangannya. Tidak sah dan ini bisa jadi temuan dari BPK, pertanyaannya siapa yang mau mengganti itu. Harapan kita semua kegiatan mudah-mudahan ada nanti kebijakan yang dilakukan oleh Pj. Wali kota yang berkaitan dengan persoalan itu,” pungkasnya. (IB/IP)

‘PostBanner’

Comment