by

Ini Kata Sekda Makassar Soal Pembatalan 40 SK Mutasi

Ket. Foto: Muhammad Ansar/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Diketahui, sebanyak 40 Surat Keputusan (SK) mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar yang diteken mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, dibatalkan. Adapun pembatalan tersebut melalui perintah surat Plt Ditjen OTDA Kemendagri RI Nomor 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019, dan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019.

Dalam surat itu, juga menginstruksikan Penjabat Wali Kota Makassar agar segera mengembalikan sekitar 1.228 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Makassar ke kedudukannya semula.

Kemendagri memberi waktu paling lambat 22 Juli 2019 untuk menyampaikan usul penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar kepada Kemendagri melalui Gubernur Sulawesi Selatan.

Menanggapinya, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Muhammad Ansar mengatakan, apa yang disampaikan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah jelas sekali.

“Jelas sekali yang dikatakan, Pak Gubernur bahkan Pak Gubernur menyebut nomor surat berarti itu surat rekomendasi resmi,” kata Ansar, Jumat (19/7/2019).

Pengembalian jabatan itu, kata Ansar, pada prinsipnya memiliki penataan administrasi yang sesuai dengan regulasi.

Baca Juga:  Kegaduhan Baru Imbas Anulir SK Danny, Kemendagri Putus Jaringan Dukcapil Makassar

“SK ada 40, eselonnya itu semua mulai eselon II, III, dan IV dan khusus Eselon II tadinya kan sebanyak 5, tapi ibu Najma sudah menerima jabatan di Perusda jadi tinggal IV, yang bermasalah” kata Ansar.

Setelah pengembalian posisi semula, lanjut Ansar, pelantikan ulang akan dilakukan. Namun terlebih dahulu akan dilakukan penyelidikan.

“Dalam penataan itu banyak hal yang terjadi termasuk temuan-temuan, inspektorat yang bisa menjadi pertimbangan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, yang menyampaikan arahan dari Kemendagri tersebut menekankan agar Pemkot Makassar melakukan evaluasi kembali terhadap jabatan-jabatan lingkup Pemkot Makassar.

‘Saya tekankan BKD dan BPKD Pemerintah Kota bersama Pak Pj Wali Kota wajib untuk dalam perkara ini bekerja secara professional dan tanpa pilih kasih dalam melakukan evaluasi dan penataan kembali jabatan-jabatan di lingkup pemerintah Kota Makassar. Kita akan tempatkan orang-orang yang memang kompeten, berpengalaman dan pantas untuk memimpin,” kata Nurdin Abdullah beberapa hari lalu. (Aan/IP)

‘PostBanner’/

Comment