by

Hak Angket DPRD Sulsel: Antara Jumras dan Irfan Jaya Serta Fee 7,5% dari Proyek Jalan Rp34 Miliar

Ket. Foto: Ilustrasi hak angket Sulsel/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Dalam perkembangan sidang angket Gubernur Sulsel, eks Kepala Biro Pembangunan Sulsel Jumras membantah keterangan telah memberikan proyek pembangunan Jalan Sinjai-Bulukumba senilai Rp 34 miliar kepada PT Putra Utama Global milik pengusaha Hartawan. Jumras mengakui hanya memanggil Hartawan untuk bertemu dengan dua pengusaha Ferry Tandiari dan Agung Sucipto alias Angguh. 

“Saya kasih ketemu sama Ferry maksudnya supaya dia bersepakat seumpama dia mau bekerja silakan ketemu ajak bicara karena saya tidak mau campuri,” ujar Jumras di dalam persidangan, pada Senin (15/7/2019) malam. 

Dalam pertemuan yang terjadi di sebuah barber shop di Jalan Bau Mangga milik pengusaha Irfan Jaya, Jumras membantah telah memperkenalkan Hartawan sebagai pemenang dan telah menebus fee sebesar 7,5 persen terhadap proyek tersebut. 

“Tidak pernah saya berbicara begitu, saya hanya bilang (Hartawan-red) ini membantu memfasilitasi saya,” ungkap Jumras.

Selain itu dalam persidangan ini, menurut Jumras diketahui terdapat campur tangan dari pihak yang disebut orang pusat dari Jakarta, untuk meloloskan pemenang proyek peningkatan ruas jalan di Palampang-Munte-Bontololempangan di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba senilai Rp 34 miliar. Proyek itu disebut melibatkan seorang fasilitator.

“Kalau ada tamu dari Jakarta temannya itu Nasri, Nasri kalau dia fasilitasi duduk-duduk di mana. Saya anggap ini Hartawan ada minatnya untuk bekerja juga, setelah ketiganya selesai turun dia minat besar mau kerja tapi dia tahu Nasri akan ada permintaan itu,” sambungnya.

Diketahui, dalam proyek tersebut, data tender yang didapatkan oleh tim Pansus Angket Gubernur Sulsel, pemenang proyek ruas jalan itu memang PT Putra Utama Global milik Hartawan, sebelum akhirnya disanggah oleh PT Agung Perdana Bulukumba.

Jumras pun mengaku sudah tidak mengetahui terkait pemenang tender ini, karena terlebih dahulu dipecat oleh Gubernur dari jabatannya. 

“Saya tidak tahu siapa, saya tidak ikut perkembangan,” jelas Jumras.

Sebagai informasi, dihari yang sama sebelumnya, pansus Hak Angket kembali mengungkap dugaan bagi-bagi proyek senilai miliaran rupiah di tubuh Pemprov Sulsel. Salah satu saksi yang dihadirkan mengungkap ada fee 7,5 persen yang dibayarkan untuk mendapatkan sebuah proyek senilai Rp 34 miliar. Hal ini terungkap saat pengusaha Irfan Jaya dihadirkan oleh Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel di Makassar, Selasa (15/7/2019).

Adapun Irfan Jaya dihadirkan sebagai saksi, lantaran hadir pada pertemuan antara eks Kepala Biro Pembangunan Sulsel Jumras, Kepala Bapenda Sulsel Andi Sumardi Sulaiman, dan dua pengusaha, yaitu Agung Sucipto dan Ferry Tandiary.

Irfan dalam kesaksiannya menyebut menghubungi Sumardi untuk mengkonfirmasi adanya omongan bahwa ada fee yang harus dibayarkan untuk mendapatkan proyek di Sulsel. Selanjutnya mereka janjian bertemu di Kafe Mama di Makassar pada sekitar bulan April.

“Saya ke Mama Cafe, saya ajak dua pengusaha, Pak Ferry dan Angguh, dan ketemu di depan Mama Cafe. Karena tutup, dan kebetulan saya ada barbershop, kami berempat ke barber. Lalu Pak Jumras datang,” kata Irfan di depan Pansus Hak Angket.

Baca Juga:  Terima Dokumen Caleg Terpilih DPRD Sulsel, NA Harap Sinergi Pemprov dan Legislator Terjalin Baik

Irfan mengatakan Sumardi, yang melihat dua pengusaha itu, tampak tidak nyaman dan tidak lama berselang pamit dan meminta Pak Jumras yang bertemu dengan dua pengusaha itu.

“Lalu dia pergi, lalu Pak Ferry, Angguh, dan Jumras. Pak Angguh lebih banyak di luar, akhirnya Pak Ferry cerita dua proyek ini, kurang-lebih minta petunjuk. Lalu Pak Jumras mengatakan proyek ini nilai ada fee 7,5 persen,” sebut Irfan Jaya.

Menurut Irfan Jaya, Jumras mengatakan kepada Ferry bahwa dirinya tidak menjamin pengusaha itu akan mendapatkan proyek peningkatan ruas jalan di Palampang-Munte-Bontololempangan di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba senilai Rp 34 miliar.

“Itu proyeknya yang di Palampang-Munte-Bontololempangan nilai Rp 34 miliar yang ada di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba,” kata Irfan.

“Lalu Pak Jumras bilang, kalau ada orang sudah bayar 7,5 persen, saya siap pasang badan,” sambungnya.

Jumras kemudian menelepon Hartawan dan mempertemukan dengan dua pengusaha sebelumnya. Jumras, kata Irfan, langsung pergi setelah para pengusaha itu bertemu.

Namun, menurut Irfan, karena tidak ada kesepakatan di pertemuan ini, maka proses tender proyek ini bakal berjalan normal dan terbuka. Perusahaan Anggu pun ikut didaftarkan di proses tender dengan mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan panitia tender. Dalam proses itu, perusahaan milik Anggu, berada di peringkat pertama.

“Artinya, jika mengacu pada aturan, maka perusahaan tersebut paling berhak memenangkan proyek lelang itu,” kata Irfan.

Namun menurut Irfan, hanya saja kenyataannya, yang dimenangkan dalam lelang proyek itu adalah perusahaan yang didaftarkan Hartawan yang di proses lelang justru menempati urutan ketiga. Itupun perusahaan PT.Putra Utama Global yang direkturnya adalah Hartawan diduga sedang bermasalah, karena terindikasi memalsukan pengalaman kerjanya.

Irfan berharap, masalah ini bisa ditindaklanjuti oleh panitia Hak Angket. Sebab pasca-pengakuan Jumras di persidangan, seolah-olah yang disudutkan adalah Ferry, Anggu dan Sumardi, serta dirinya. Padahal kenyataannya, sama sekali tak ada penyerahan atau pembahasan soal fee 200 juta ke Jumras.

“Kenapa saya berharap sidang ini dibuka, biar bisa terang benderang. Kenapa? Karena saya mendengar dan mengikuti waktu pertemuan Jumras, Anggu, Ferry, dan Hartawan. Dan saya juga saksikan, kalau di pertemuan tersebut tak ada penyerahan uang 200 juta, seperti isu yang muncul. Termasuk tak ada saya dengar pembahasan di pertemuan itu kalau Ferry maupun Anggu yang katanya meminta balas jasa karena ikut membantu Pak Nurdin Abdullah di Pilgub. Jadi mohon ini diluruskan semua,” pungkas Irfan Jaya. (IB/IP)

‘PostBanner’/

Comment