by

Agenda Sidang Hak Angket DPRD Sulsel, Rencananya Bakal Hadirkan Anggu dan Fery Besok

Ket. Foto: Ilustrasi hak angket/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Kelanjutan sidang hak angket DPRD Sulsel besok, Senin (15/7/2019), Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket bakal memanggil Mantan Kepala Biro Umum, Muhammad Hatta. Selain itu, Pansus juga memanggil dua pengusaha Agung Sucipto (Anggu), Ferry T dan Irfan Jaya.

“Kita sudah undang perwakilan BKN, Pj Dirjen Otda Kemendagri, KASN,” kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Selle KS Dalle, Minggu (14/7/2019).

Selle KS Dalle mengatakan, pansus akan melihat sejauh mana mekanisme dan prosedur pemecatan terhadapnya pejabat tinggi pratama.

Selain itu pemanggilan Anggu, Ferry dan Irfan untuk mencari benang merah dari ketiga pejabat tinggi pratama yang sudah dipecat yakni Jumras, Luthfi Natsir dan Muhammad Hatta.

Anggu dan Fery menyeruap kala pemeriksaan Jumras dalam sidang hak angket.Menurut Jumras, mereka berdua adalah pengusaha yang meminta proyek senilai Rp 10 miliar.

Terkait pemanggilan dua pengusaha Agung Sucipto (Anggu) dan Ferry T. untuk mendalami kesaksian Jumras yang menyebutkan ditekan oleh kedua pengusaha tersebut untuk meminta proyek, sambil mengatakan sudah memberikan bantuan kampanye kepada Nurdin Abdullah sebesar 10 milyar rupiah.

Baca Juga:  Bupati Kepulauan Selayar Buka Acara Orientasi Pengenalan Kehidupan Kampus Politeknik Negeri Bali

Hak Angket Dapat Berujung Rekomendasi Buat Aparat Penegak Hukum

Anggota pansus DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga menyebutkan, adanya hak angket terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah wujud pertanggungjawaban tugas konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 23/2014

“Pertanggungjawaban moril ke masyarakat ini berat, oleh karena nya kerja keras yang kami lakukan mohon dukung dengan do’a bukan rasa curiga yang tak beralasan, tutupnya.

Tujuan kita untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, walaupun disadari hak angket DPRD dapat berujung pada rekomendasi yang bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan kepimpinan seorang kepala daerah, karena  rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti oleh institusi hukum (APH), seperti yang tercantum pada Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014. (IB/IP)

‘PostBanner’/

Comment