by

‘Nyanyian’ Jumras dan Penjelasan Yusril Soal Hak Angket

Ket. Foto: Yusril Ihza Hamendra/Ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Perbincangan tentang hak angket DPRD Sulsel yang bergulir terhadap pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, masih menjadi isu yang mengemuka dan menyita perhatian publik di Sulawesi Selatan (Sulsel), bahkan nasional.

Baca Juga:  Pimpinan Dewan Sebut Rekomendasi Hak Angket Sulsel ke APH dan Kemendagri, Fraksi PDIP: Hanya ke Kemendagri Soal SK 193

Setelah sebelumnya mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie berkomentar, kini giliran Yusril Ihza Mahendra ikut menanggapinya.

‘FooterBanner’


Menurut Yusril, secara prinsip Hak Angket atau hak penyelidikan sebenarnya dipergunakan oleh DPRD ketika kepala daerah melakukan pelanggaran hukum.

“Pada prinsipnya, Hak Angket itu senjata bagi DPRD untuk menyelidiki kepala daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum, sementara polisi dan jaksa tidak berani mengusutnya. Mereka takut karena kepala daerah otoriter. Di situlah DPRD turun tangan atas nama rakyat untuk mengambil alih tugas aparat penegak hukum,” kata Yusril Ihza Mahendra, Jumat (5/7/2019).

Olehnya, Yusril menjelaskan, jika penyelidikan panitia Hak Angket DPRD ternyata membuktikan bahwa kepala daerah melanggar hukum, maka keluarlah rekomendasi DPRD kepada polisi atau jaksa agar melakukan langkah hukum terhadap kepala daerah tersebut.

“Contoh kasus pelanggaran yang bisa diangket, misalnya kepala daerah korupsi atau kepala daerah menyelewengkan anggaran,” sambungnya.

Oleh sebab itulah, Yusril mengaku heran dengan lima indikasi pelanggaran hukum yang dijadikan pijakan DPRD Sulsel untuk mengeluarkan Hak Angket terhadap Gubernur Nurdin Abdullah.

Seperti diketahui, lima indikasi pelanggaran yang bakal diselidiki DPRD Sulsel adalah: Pertama, terbitnya SK Wakil Gubernur melantik 193 pejabat di Pemprov Sulsel yang mengindikasikan dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel.  Kedua, indikasi KKN dalam mutasi ASN karena gubernur atau wagub membawa ASN dari Kabupaten Bantaeng dan Bone. Ketiga, indikasi KKN penempatan pejabat eselon IV hingga eselon II. Keempat, pencopotan Jumras (Kepala Biro Pembangunan) dan Lutfi Natsir (Kepala Inspektorat). Kelima, penyerapan anggaran rendah.

“Kalau indikasinya lima hal itu, seharusnya yang paling tepat menggunakan Hak Interpelasi atau Hak Bertanya. Artinya DPRD mempertanyakan kebijakan kepala daerah,” kata Yusril.

Dari kebingungan Yusril tersebut, oleh sebab itu, ia menyarankan Gubernur Nurdin Abdullah agar tak gentar dengan Hak Angket yang ditujukan kepadanya. Menurutnya Gubernur memang wajib datang ketika dipanggil Pansus Hak Angket.

“Tapi nanti di persidangan, Gubernur boleh bilang, mohon maaf DPRD tidak relevan mengajukan hak angket kepada saya. Boleh dong Gubernur menyampaikan haknya untuk keberatan. Kalau saya jadi Gubernur Nurdin Abdullah, saya bakal ladeni DPRD,” kata Yusril.

Sebelumnya, ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Prof Jimly Asshiddiqie SH MH bahwa kesimpulan hak angket bisa pemakzulan gubernur.

Bagaimana Perkembangan Hak Angket Sulsel Kini?

Pada rapat tertutup Panitia Hak Angket, Rabu (10/7/2019) dengan mantan Kepala Bina Marga dan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras, mengungkapkan selama 7 bulan dirinya menjabat, telah memberi 17 paket proyek kekerabat Nurdin Abdullah. Beberapa Anggota Panitia Hak Angket yang enggan disebutkan namanya, menyatakan Jumras blak-blakan alias membuka semua apa yg dialaminya sebagai pejabat dibawa kepemimpinan Nurdin Abdullah.

“Salah satunya, tentang diri Jumras yang menjabat Kadis Binar Marga selama 7 bulan, dia sudah diberikan 17 paket proyek penunjukan langsung ke keluarga Nurdin Abdullah,” kata Anggota Panitia Hak Angket DPRD Sulsel yang meminta namanya tidak disebutkan.

Anggota DPRD Sulsel ini pun merincikan 17 paket proyek untuk keluarga Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, berdasarkan penjelasan Jumras di sesi rapat tertutup Hak Angket DPRD Sulsel itu.

17 Paket Proyek Penunjukan Langsung (PL) itu, 5 Paket PL untuk anak mantu Nurdin Abdullah yang bernama Mirza, 5 Paket Pl untuk Taufik Fachruddin adik ipar Nurdin Abdullah, dan 7 Paket Pl untuk 2 adik Nurdin Abdullah yg bernama Mega dan Rilman.

Bagaimana Ujung dari Hak Angket DPRD Sulsel

Sesuai pernyataan Yusril diatas, jika penyelidikan panitia Hak Angket DPRD ternyata membuktikan bahwa kepala daerah melanggar hukum, maka keluarlah rekomendasi DPRD kepada polisi atau jaksa agar melakukan langkah hukum terhadap kepala daerah tersebut.

Apakah ‘nyanyian’ Jumras sudah bisa menjadi acuan? (Aan/IP)

‘PostBanner’

Comment