by

Gubernur Sulsel Diduga Bagi-bagi Proyek buat Keluarganya, Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme?

Ket. Nurdin Abdullah/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pada rapat tertutup Panitia Hak Angket dengan mantan Kepala Bina Marga dan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras, mengungkapkan selama 7 bulan dirinya menjabat, telah memberi 17 paket proyek kekerabat Nurdin Abdullah. Beberapa Anggota Panitia Hak Angket yang enggan disebutkan namanya, menyatakan Jumras blak-blakan alias membuka semua apa yg dialaminya sebagai pejabat dibawa kepemimpinan Nurdin Abdullah.

“Salah satunya, tentang diri Jumras yang menjabat Kadis Binar Marga selama 7 bulan, dia sudah diberikan 17 paket proyek penunjukan langsung ke keluarga Nurdin Abdullah,” kata Anggota Panitia Hak Angket DPRD Sulsel yang meminta namanya tidak disebutkan.

Anggota DPRD Sulsel ini pun merincikan 17 paket proyek untuk keluarga Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, berdasarkan penjelasan Jumras di sesi rapat tertutup Hak Angket DPRD Sulsel itu.

17 Paket Proyek Penunjukan Langsung (PL) itu, 5 Paket PL untuk anak mantu Nurdin Abdullah yang bernama Mirza, 5 Paket Pl untuk Taufik Fachruddin adik ipar Nurdin Abdullah, dan 7 Paket Pl untuk 2 adik Nurdin Abdullah yg bernama Mega dan Rilman.

Aksi Unjuk Rasa

Jaringan Aktivis Sulawesi di jakarta, melakukan aksi unjuk rasa terkait dugaan Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang terindikasi kuat dilakukan oleh kerabat dekat Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Hal ini berdasarkan keterangan mantan kepala dinas bina marga sulsel, Jumras, dalam sidang pansus Hak angket DPRD Sulsel.

Aksi unjuk rasa pada Jumat (12/7/2019) yang dipimpin oleh korlap Akbar Bustami, bertempat di kantor kpk dan Kantor Mendagri.

Adapun orasi aksi unjuk rasa ini, salah satunya menuntut KPK untuk memeriksa beberapa nama yang telah menerima 17 paket tender berdasarkan pengakuan Jumras, dalam sidang pansus hak angket DPRD Sulsel. Adapun nama nama tersebut diantaranya, Mirza (menantu Gubernur), Taufik fahruddin (adik ipar Gubernur), Andi Mega (adik Gubernur), Rilman (adik Gubernur).

Baca Juga:  Nurdin Abdullah vs Jumras, Kini Berimbas ke Akbar Hendra vs Mulawarman

Bagaimana tindak pidana Nepotisme?

Menurut Undang – undang RI nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Pasal 5 setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk, ayat (4) tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Olehnya, menurut pasal 20 ayat (2) menegaskan, setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau (7) dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagaimana sanksinya?

Adapun nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Kolusi dan nepotisme khusus ditujukan terhadap penyelenggara negara. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun ancaman sanksi tindak pidana nepotisme tersebut yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (IB/IP)

‘PostBanner’/

Comment