by

Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Bagaimana Progresnya?

Ket. Foto: Ilustrasi hak angket/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel memulai pemeriksaan terhadap dugaan KKN, dan dualisme kepemimpinan di internal pemprov. Sidang Pansus ini digelar di Gedung Tower lantai 8, Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Senin (8/7/2019).

Pada pemeriksaan eks Plt Kepala BKD Sulsel, Lubis terkait kontroversi SK Wagub tentang Pelantikan 193 Pejabat, Lubis menyebut Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman melanggar aturan soal mutasi ASN.

“Jawab saya singkat selama jadi (Kepala Plt BKD Sulsel) tidak pernah dilibatkan untuk mutasi itu,” kata Lubis, di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Senin (8/7/2019).

“Saya menjabat sekretaris BKD sejak 2016, dan sempat menjabat sebagai kepala plt BKD Sulsel selama 1 bulan. Setelahnya saya dipindahkan sebagai sekertaris Arsip,” sambung Lubis.

Lubis pun tegas menyebutkan bahwa Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman melanggar aturan ASN dalam pengangkatan ratusan pegawai di lingkup Pemprov Sulsel.

“Ini tidak sesuai mekanisme. Ini jelas melanggar, melanggar aturan ASN,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lubis juga menyebut jika memang ada peningkatan mutasi dari kabupaten ke Pemprov sejak periode pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

“Persentasenya mungkin 40 persen dibandingkan sebelumnya,” kata Lubis membandingkannya dengan masa pemerintahan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pada pemeriksaan selanjutnya, eks Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras, berbicara tentang dugaan bagi-bagi proyek di lingkup internal dan mahar miliaran rupiah pada Pilgub 2018. Jumras yang diketahui dipecat dari posisinya setelah dituduh oleh Gubernur Nurdin Abdullah menerima fee dari pengusaha terkait proyek di Sulsel.

“Ada yang tertulis kamu, bahwa kamu meminta fee, lalu saya bilang dari siapa? Lalu diambillah surat, lalu diperlihatkan ke saya, saya lihat di situ dua perusahaan, dua pengusaha, yang satunya Agung Sucipto, dan satunya bernama Ferry Tandiari,” kata Jumras saat menjelaskan pemecatannya oleh Gubernur Nurdin Abdullah di hadapan sidang hak angket, Makassar, Selasa (9/7/2019).

Pada pertemuannya dengan Nurdin Abdullah itu, Jumras dituduh meminta fee proyek kepada dua pengusaha. Hal itu kemudian dibantah oleh Jumras meski klarifikasinya kepada Nurdin tidak didengarkan.

“Sebelum saya tinggalkan tempat itu, saya sampaikan angguh (Agung) itu menunjuk bapak bahwa pada saat Pilkada Bapak dibantu Rp 10 M, dan itu dihadiri oleh kakak Wagub yang mengantar,” ujarnya.

Baca Juga:  Ketua BP ACC Sulawesi: Polisi Harus Lakukan Tindakan Cepat

Sementara itu, anggota Pansus Hak Angket dari Fraksi PKS, Asriadi Arsal, mengatakan keterangan Jumras masih sepotong. Pada pemeriksaan selanjutnya yang diputuskan tertutup, terungkap bahwa proyek tersebut adalah titipan dari orang Kemendagri yang akan diberikan kepada seorang pengusaha dari Gowa bernama Haji Nasri.

“Jadi ternyata proyek yang dia sampaikan itu senilai Rp 73 M, itu adalah paket yang sebenarnya milik orang yang dia sampaikan,” kata Asriadi Arsal.

Lalu, terkait kedua pengusaha yang melaporkan Jumras ke Nurdin Abdullah, ternyata hasil lelang menunjukkan perusahaan keduanya tidak menang tender. 

“Jadi pemenangnya bukan orang yang ditunjuk. Bisa saja siapa pun bisa datang mengaku dekat dengan Gubernur,” ujarnya

Sedangkan pada pemeriksaan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Abdul Hayat Gani menjelaskan, posisi Staf khusus Wagub Andi Sudirman Sulaiman kadangkala melebihi wewenangnya. Gaya kerja Stafsus Wagub dianggap Gani tak sesuai tupoksinya.

“Yang terjadi memang Pak Wagub kadangkala memposisikan agak berlebih sedikit dari pada itu (posisinya),” kata Gani, di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (9/7/2019).

“Perlu memang pendampingan tentang regulasi karena Pak Wagub kurang paham di situ,” sambung Gani.

Bahkan Gani menyebutkan, keberadaan Stafsus Wakil Gubernur yang dianggap terlalu mencampuri urusan pemerintahan. Dia pun menegaskan hal itu melanggar aturan.

“Ini ada staf khususnya Wagub intervensi lebih kencang. Jangan sampai beda visi,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota pansus hak angket, Fahruddin Rangga meminta pengerjaan proyek yang tidak sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa harus dihentikan.

“Hasil Penyelidikan pansus hak angket yang terindikasi KKN dan merugikan negara akan direkomendasikan ke APH (Aparat Penegak Hukum) untuk langkah hukum selanjutnya,” jelasnya.

Fahruddin Rangga juga menyebutkan, pansus hak angket akan mendalami lebih lanjut terkait pernyataan mantan kepala Biro pembangunan Jumras yang mengungkapkan adanya bagi-bagi proyek di pemrov Sulsel. (Aan/IP)

‘PostBanner’/

Comment