by

DPRD Sulsel Loloskan Hak Angket ke Gubernur NA, Inilah Dasarnya

Ket. Foto: ilustrasi hak angket/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Hak angket terhadap pemerintahan Gubernur dan wakil gubernur Sulsel akhirnya disetujui setelah mayoritas legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menyetujui  hak angket tersebut, dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (24/6/2019).

Baca Juga:  Pemprov Sulsel Kembali Usulkan Pengadaan Helikopter buat Gubernur Nurdin Abdullah

Mengenai hal ini, berikut beberapa poin legislatif yang menjadi dasar sehingga mengeluarkan hak angket tersebut: 

‘FooterBanner’


1. Kontroversi SK Wagub tentang Pelantikan 193 Pejabat

Terjadinya kontroversi penerbitan SK Wakil Gubernur dalam pelantikan 193 pejabat di lingkup Pemprov Sulsel. Adanya pelantikan ini berbuntut panjang dengan diperiksanya Wagub oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Dirjen Otda dan Kemenpan RB, yang merekomendasikan agar keputusan tersebut dibatalkan. PihaK DPRD mempertanyakan dasar penerbitan keputusan dam pelaksanaan pelantikan oleh Wagub. 

2. Manajemen PNS dan Dugaan KKN 

Pihak DPRD juga menemukan banyak mutasi PNS dari kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone ke Pemerintah Provinsi. kabupaten Bantaeng diketahui adalah daerah yang sempat dipimpin oleh Nurdin Abdullah selama dua periode. 

DPRD menduga terjadi KKN dalam pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai prosedur. Apabila itu terjadi, maka diduga terjadi pelanggaran Perundang-undangan dibidang kepegawaian.

DPRD juga menduga KKN terjadi pada penempatan pejabat tertentu dari eselon IV hingga tingkat Eselon II, termasuk yang menjadi sorotan adalah pencopotan Kepala Biro Setda Provinsi Sulsel, Jumras dan Inspektur Prov Sulsel, Luthfi Natsir oleh Gubernur tanpa mekanisme atau prosedur sebagaimana yang diatur alam Peraturan Perundang-undangan.

3. Pelaksanaan APBD Sulsel Tahun 2019

Hingga bulan Mei atau bulan kedua Triwulan II tahun 2019, serapan anggaran masih sangat rendah. Keterlambatan realisasi anggaaan pendapatan dan Belanja Daerah tajun 2019, berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang melambat di kisaran 6 persen dan dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, lapangan kerja yang tidak terbuka, pendapatan dan daya beli menurun serta kemiskinan yang tidak tertangani dengan baik.

Sebagai informasi, DPRD Sulsel meloloskan penggunaan hak angket kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, setelah didukung oleh 60 anggota DPRD Sulsel. (Aan/IP)

‘PostBanner’

Comment