by

Paripurna Hak Angket Ditunda Senin Depan, Ketua DPRD Sulsel Sayangkan Sikap Fraksi PKS

Ket. Foto: Ilustrasi hak angket DPRD Sulsel/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, HM Roem Muin, menyatakan, ditundanya paripurna pengajuan hak angket bukan karena tidak Kuorum.

“Ada dua paripurna hari ini ditunda, paripurna LKPJ dan paripurna hak angket. Paripurna LKPJ ditunda karena katanya Gubernur ada kegiatan lain. Kedua, (terkait hak angket) karena fraksi minta waktu,” kata Roem di ruang kerjanya, Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (20/6/2019).

‘FooterBanner’


Mengenai hak angket, Roem menjelaskan, fraksi-fraksi meminta waktu karena hasil rapat pimpinan belum lama ini itu sudah disempurnakan, materi hak angket yang disempurnakan kemudian diminta oleh semua fraksi. Kecuali PKS dan PDI Perjuangan.

“Fraksi-fraksi minta agar ada waktu untuk mendapat persentase dari hasil perbaikan lalu. Fraksi-fraksi sore ini (kemarin) sudah rapat untuk mendalami dulu materi yang telah disempurnakan kebetulan besok tidak bisa, jadi hari Senin depan,” ujar Roem usai rapat pimpinan dengan fraksi-fraksi.

Roem juga memastikan bahwa pengusul sudah melengkapi semua berkas yang ada. 

Selanjutnya, Roem memastikan bahwa tidak ada alasan lain kecuali dua hal diatas. Gubernur Sulsel tidak hadir dan para fraksi-fraksi meminta waktu.

“Tidak ada isu yang lain. Intinya penyebabnya karena ada dualisme sehingga penyerapan anggaran menjadi lambat, lalu mutasi juga,” kata Roem.

Baca Juga:  KPK Tak Dilibatkan dalam Pemilihan Menteri, Istana: Gak Usah Baper

“Sesungguhnya pencopotan itu bisa saja, tapi yang tidak bisa itu kalau disampaikan ke publik, mencopot pejabat kan juga ada mekanismenya,” jelas Reom.

Sumber https://makassar.tribunnews.com/2019/06/20/pimpinan-dewan-bahas-hak-angket-hingga-mutasi-pejabat-oleh-gubernur-sulsel

Sikap Fraksi PKS dan PDIP

Menanggapi sikap pimpinan fraksi PKS dan PDIP, kata Roem, seharusnya fraksi menjelaskan alasannya mengapa setuju atau menolak.

“Kalau PKS memang menolak, PDIP bijaklah masih mau buka komunikasi. Saya inikan 15 tahunmi di DPRD, harusnya bilang kalau tidak mau,” kata Reom.

Roem menegaskan bahwa tidak ada kepentingan lain selain kepentingan rakyat.

“Jelaskan kenapa, jangan asal tidak hadir. Kalau tidak hadir, tidak ditahu mau mu apa. Kalau memang ada masalah dibahas, tidak semua setuju. Tapi, hadirlah di situ, kenapa setuju kenapa menolak,” tegas Roem.

“Masyarakat bertanya kenapa dewan tidak gunakan haknya, sekarang ini kita gunakan itu, tapi masih ada tidak mau. Kalau dewan melakukan, ya memang itu fungsinya,” sambung Roem.

Sebelumnya, Sekretaris DPW PKS Sulsel Sri Rahmi mengaku tak tahu soal qourum atau tidaknya paripurna pengajuan usul hak angket anggota DPRD Sulawesi Selatan. Ia tak ambil pusing soal itu.

“Fraksi PKS bukan bagian dari hak angket,” singkat Sri Rahmi, Rabu (19/6/2019). (Aan/IP)

‘PostBanner’

Comment