by

Ditunggu Usai Skors Sidang, Hakim MK Tanyakan Bukti Fisik Tuduhan 17,5 Juta DPT Bermasalah

Ket. Foto: Sidang MK Pilpres 2019/Ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Pada kelanjutan sidang di Mahkamah Konsitusi hari ini yang menghadirkan saksi dari tim IT BPN 02, salah satu Hakim Konstitusi yaitu Enny Nurbaningsih, mempertanyakan barang bukti P.155 berupa dokumen terkait tuduhan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah.

Hal tersebut ditanyakan Enny sebelum masa istirahat sidang, dengan tujuan untuk memperjelas soal data 17,5 juta yang selalu disebut oleh saksi. Namun ternyata bukti tersebut belum bisa dihadirkan oleh tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Ini kan kemarin sudah diverifikasi barang bukti, muncul P.155 yang disebut mengenai data 17,5 juta yang tidak wajar,” ujar Hakim Enny.

Menurut Enny, bukti tersebut diperlukan untuk dikonfrontir dengan bukti yang dimiliki termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Sedangkan menurut hakim Aswanto, dalam daftar bukti pemohon yang sudah diverifikasi, tercantum bukti P.155 tersebut. Namun, setelah dicari, fisik bukti berupa dokumen itu tidak ada.

Baca Juga:  Anggota IWO Tanjungpinang Juara Lomba Karya Jurnalistik Penulisan 'Feature'

Menjelaskan hal tersebut, Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan, anggota tim yang bertugas menangani barang bukti sedang mengurus verifikasi dokumen.

Hakim kemudian memberikan waktu hingga skors istirahat selesai atau pukul 14.00 WIB, bagi tim pemohon untuk mempersiapkan barang bukti yang diminta hakim.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menantang Tim Kuasa Hukum pasangan calon (paslon) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan seluruh tudingan yang dialamatkan ke lembaga tersebut terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menegaskan selama ini, pihaknya bekerja berdasarkan data sehingga apapun yang direkomendasikan harus berbasis data yang terverifikasi.

“Pada dasarnya, barangsiapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Kalau ada tuduhan 17,5 juta pemilih siluman, yang ngomong begitu harus membuktikan,” ucapnya di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019). (Aan/IP)

‘PostBanner’/

Comment