by

DPRD Sulsel Gunakan Salah Satu Haknya, Apakah Itu Hak Angket?

Ket. Foto: Ilustrasi hak angket/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Saat rapat pimpinan di Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (14/06/2019), hak angket yang diajukan oleh sejumlah fraksi di DPRD Sulsel terhadap pemerintahan Sulsel yang dipimpin Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman diusulkan untuk di rapat paripurnakan pada 20 Juni pekan depan.

“Semua yang mengusulkan mau tanggal 20 Juni sudah diparipurnakan. Sekarang Bamus itu tinggal rapat untuk putuskan waktu bahwa digelar 20 Juni itu,” ujar salah satu anggota pengusul hak angket dari Fraksi Golkar, Fachruddin Rangga usai mengikuti rapat.

‘FooterBanner’


Namun, berbeda dengan Golkar, Ketua Fraksi PKS, Ariady Arsal berkomentar keras terhadap berkas kelengkapan hak angket yang digulirkan sejumlah anggota dewan DPRD Sulsel. Bahkan kata Ariady Arsal, berkas kelengkapannya seperti sampah. “Jadi, bahan yang harus masuk diangketkan ini harus jelas agendanya. Sesuai dengan tatib, begitu saya terima ini, coba lihat, ini kok kayak sampah bagi saya. Bahannya sangat sederhana sekali, tidak detil. Bagi kami ini tidak layak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Fraksi PKS DPRD Sulsel mengaku tak setuju dengan usulan hak angket. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS, Ariady Arsal. Menurut dia, tidak ada alasan yang mendasar yang bisa membuat hak angket digulirkan oleh dewan. “Fraksi PKS menolak hak angket, tidak ada alasan mendasar untuk menggunakan hak angket,” kata Ariady lewat pesannya kepada wartawan,Rabu, (12/6/2019).

Menanggapi pernyataan PKS,Fachruddin Rangga mengatakan tidak pantasnya seorang politikus menyebutkan hak anggota DPRD itu sebagai sampah. “Saya minta pernyataan Pak Aryadi Arsal itu ditarik,” kata Fachruddin.

Fachrudin mengatakan jika anggota lain tidak sepakat silahkan berpendapat pada saat paripurna. Yang jelas, kata dia, hak angket tersebut dipastikan akan bergulir.

Bagaimana sebenarnya Hal angket DPRD?

Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2015 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, berikut pengertian hak angket:

Adapun Hak Angket selanjutnya diatur pada Pasal 331 UU tersebut, dimana pasal (1) menyatakan

Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) huruf b diusulkan oleh:

a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang; b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh

lima) orang.

“Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri sekurang kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir,” bunyi ayat (3) pasal 331.

Baca Juga:  KPK Tak Dilibatkan dalam Pemilihan Menteri, Istana: Gak Usah Baper

Selanjutnya diterima tidaknya hak angket diatur pada pasal 332.

“Dalam hal DPRD provinsi menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD provinsi dengan keputusan DPRD provinsi,” bunyi ayat (2) pasal 332.

“Dalam hal DPRD provinsi menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali,” bunyi ayat (3) pasal 332.

Jika hak angket diterima dalam sidang paripurna dan telah membentuk panitia, langkah selanjutnya diatur pada pasal 333.

“Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (3), dapat memanggil

pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki,” bunyi ayat (1) pasal 333.

“Pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD provinsi, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan,” bunyi ayat (2) pasal 333.

“Dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD provinsi dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi ayat (3) pasal 333.

“Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD provinsi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket,” bunyi pasal 334.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib,” bunyi pasal 335.

Jika ada indikasi Pidana

Jika dalam penyelidikan hak angket terindikasi ada tindak pdana, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, masalah tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses

tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 76

Hasil Hak Angket

Setelah bergulirnya hak angket, maka DPR merekomendasikan hasilnya. Jika melihat dari kejadian di Sulsel ini, biasanya pansus hak angket DPR provinsi akan memberi rekomendasi untuk pemprov Sulsel berbagai aspek sesuai temuan diproses hak angket tersebut. (Aan/IP)

‘PostBanner’

Comment