by

Pemprov DKI Terbitkan IMB 900 Bangunan di Pulau Reklamasi, Ini Tanggapan Anies

Ket. Foto: Anies Baswedan/Ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Setahun yang lalu, Pemprov DKI menyegel bangunan-bangunan itu karena dinilai tak berizin. Saat itu, sebanyak 300 petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta dikerahkan untuk menyegel bagunan tersebut.

Setelah melakukan penyegelan bangunan, menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Benni Agus Chandra, saat itu menjelaskan, Pemprov DKI akan melakukan kajian terkait keberadaan bangunan di Pulau D.

“Makanya semuanya kami segel dulu, setelah ini kami lakukan pengkajian kalau memang memungkinkan secara aturan tidak masalah untuk dilanjutkan, kalau tidak sesuai aturan ya kami bongkar,” kata Beni pada 7 Juni 2018.

Olehnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan berupa rumah dan rumah kantor (rukan)  yang didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Adapun IMB itu diberikan untuk bangunan-bangunan yang sudah terbangun.

“IMB diterbitkan untuk bangunan-bangunan yang sudah berdiri atau terbangun,” kata Benni Agus Chandra.

Tanggapan Gubernur Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi soal terbitnya IMB di pulau reklamasi teluk Jakarta. Dalam siaran pers yang diterbitkan Kamis (13/6/2019), Anies menjelaskan bahwa penerbitan IMB di pulau reklamasi berbeda dengan reklamasi itu sendiri.

Baca Juga:  Mulawarman: Laporkan Jumras dkk Kalau Mau Tahu Kotornya Nurdin Abdullah

“Ada dua hal yang berbeda, pertama reklamasi dan kedua pemanfataan lahan hasil reklamasi,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Kamis, (13/6/2019) malam.

Menurut Anies, reklamasi adalah kegiatan membangun daratan baru di atas perairan. Rencana membangun 17 pulau di teluk Jakarta, kata Anies, telah dibatalkannya. 

Namun, untuk empat pulau yang sudah terbangun, kini DKI mengatur pemanfaatannya.

“Ada 13 pulau tidak bisa diteruskan dan dibangun. Ada 4 kawasan pantai yang sudah terbentuk sebagai hasil reklamasi di masa lalu. Faktanya itu sudah jadi daratan,” ujarnya. 

Lanjut Anies, pemanfaatan empat pulau yang sudah terlanjur berdiri akan difokuskan untuk kepentingan publik. Penerbitan IMB, kata dia, adalah upaya pemanfaatan, bukan melanjutkan reklamasi.

“IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tetapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda,” kata Anies. (Aan/IP)

‘PostBanner’/

Comment