by

Kisruh Pemprov Sulsel: dari Jumras, Lutfie Natsir Hingga Hak Angket DPRD

Ket. Foto: Nurdin Abdullah/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Sembilan bulan sudah Pemerintahan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman menjabat di Sulsel. Ada beberapa kekisruhan yang menjadi konsumsi media-media, hingga menjadi viral di media sosial dan buah bibir dimasyarakat Sulsel. Diantaranya, terdapat 2 kisruh yang populer, yaitu soal Jumras dan Lutfie Natsir.

Soal Jumras

Sebagai mana diketahui, berdasarkan Perda Sulsel nomor 6 tahun 2018, tentang

APBD tahun anggaran 2019:

Dari bunyi pasal 3 perda tersebut, belanja Langsung sejumlah Rp. 3 triliun

“Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 15.926.175.569,00; b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 1.670.008.737.886,20; c.Belanja Modal sejumlah Rp1.363.424.287.093,03,” bunyi ayat (3) pasal 3 perda tersebut.

Pada awal tahun 2019 ini, Kepala Biro Pembangunan Sulsel Jumras menyebutkan bahwa di Pemprov Sulsel sebanyak 9000 paket proyek yang ada di tahun anggaran 2019. Proyek ini sebagian besar adalah proyek penunjukan langsung barang dan jasa sebanyak 8000 paket dan hanya 1000 untuk lelang terbuka. Pemprov saat ini telah melakukan persiapan untuk mengadakan barang dan jasa tahun 2019 pada pekan depan.

Menanggapinya, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah tak sepakat dengan keputusan para pejabatnya yang menginginkan proyek pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung (PL). Saat dikonfirmasi, Nurdin Abdullah bahkan geleng-geleng kepala menanggapi hal tersebut.

“Itulah yang saya tidak setuju, sebenarnya jangan dibuat kecil ini barang, karena sudah pasti ini tidak dirasakan manfaatnya. Makanya saya bilang hati-hati, jangan sampai 1 kontraktor mengerjakan semuanya proyek. Tentu kalau proyek di lelang porsinya lebih terbatas, berarti kesejahteraan bisa didapat secara merata,” kata Nurdin, Selasa (12/2/2019).

Dua bulan selanjutnya, secara mengejutkan, Nurdin Abdullah non-aktifkan Jumras dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Sulawesi Selatan. Pemecatan ini dilakukan karena dinilai tidak punya integritas dan menghambat kinerja pemerintahan. Penonaktifan ini dilakukan pada Minggu (21/4/2019) saat Jumras dipanggil ke rumah jabatan gubernur yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. 

“Dia sekarang non-job, tanpa jabatan. Puncaknya kan beberapa waktu lalu, soal tender yang terlambat itu. Tapi tidak cuma itu, saya dapat surat yang menyebut ada oknum yang minta uang sebagai syarat kelanjutan proses lelang,” kata Nurdin Abdullah dalam keterangan rilisnya, Senin (22/4/2019).

Namun, alasan Nurdin Abdullah mencopot Jumras sepertinya dibantah oleh salah satu wartawan senior, Mulawarman. Menurut Mulawarman akhir pekan pertengahan April 2019 Nurdin Abdullah memarahi bahkan menfitnah Jumras tanpa bukti yang jelas hingga mencopotnya. Penyebabnya, kata Mulawarman, karena Jumras menolak memberikan tiga proyek jalan dari DAK tahun anggaran 2018/2019 pada tiga Kabupaten kepada Anggu dan Feri. Anggu dan Feri adalah pengusaha Cina, kontraktor kenalan Nurdin Abdulah.

“Anggu dan Feri atas perintah Nurdin Abdullah, Kamis dua pekan lalu mendatangi Biro Pembangunan Pemprop Sulsel. Kepada Jumras, kedua kontraktor Cina itu, meminta tiga proyek pembangunan jalan. Proyek itu masing-masing di Soppeng, Bone dan Luwu. Nurdin telah berjanji memberikan proyek-proyek itu kepada mereka berdua. Anggu dan Feri merupakan pengusaha kontraktor langganan banyak bupati di Sulsel. Kepada Jumras, keduanya mengaku telah mengeluarkan uang sebesar Rp10 miliar untuk biaya kampanye Nurdin Abdullah di Pilkada Gubernur tahun 2018. Karenanya, tiga proyek jalan itu menjadi jatah Anggu dan Feri. Jumras menolak memberikan tiga proyek itu. Pasalnya, proyek sudah dalam tahap akhir lelang. Menurut Jumras, pihaknya harus segera mengumumkan nama perusahaan yg memenangkan lelang tersebut,” tulis Mulawarman.

Baca Juga:  Tumbuhkan Minat Baca Masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Selayar Gelar Pustaka Keliling

Akhirnya, Jumras mengadukan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah yang mencopot jabatannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Melalui kuasa hukumnya jiuka surat aduannya ke Kemenpan RB sudah dikirim pada Senin 13 Mei 2019 lalu.

“Sudah kami layangkan surat ke Kemenpan RB, surat keberatan di Gubernur Sulsel melalui Bagian Umum Setda Provinsi Sulsel. Dan kami ajukan juga ke DPRD Provinsi Sulsel,” ujar kuasa Hukum Sulthani, Jumat (17/5/2019).

Soal Lutfie Natsir

Selanjutnya, Nurdin Abdullah mencopot Kepala Inspektorat Sulawesi Selatan, Lutfie Natsir. Surat Keputusan (SK) pencopotan Lutfie ini sudah diteken langsung Nurdin Abdullah, pada Senin (10/6/2019).

Bermula saat memimpin upacara di lapangan kantor Gubernur Sulsel, Senin (10/6/2019), Nurdin Abdullah mengungkapkan ada orang dalam di jajaran Pemprov Sulsel yang sengaja menyebar informasi penting internal pemerintahan. Hal ini disebutnya ada “duri dalam daging” di Pemprov Sulsel.

“Bayangkan saja kita berperang, ada musuh kita di dalam, habis kita. Karena semua strategi kita bocor semua,” kata Nurdin saat memimpin upacara di lapangan kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Senin (10/6/2019).

Soal pernyataan ada orang dalam pemprov membocorkan informasi, ditanggapi Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan Subhan. Ia mengatakan, Gubernur Nurdin Abdullah tidak perlu gusar dan mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Selatan. Menurut Subhan membocorkan berarti informasinya dirahasiakan. Tapi kalau memberikan informasi tidak berarti membocorkan. Karena memang kewajiban pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat.

“Dan itu merupakan pelayanan publik yang dijamin oleh undang-undang,” tegas Subhan, Senin 10 Juni 2019.

Subhan mengatakan, jika informasi yang sifatnya rahasia atau dikecualikan, kemudian dibocorkan, ada sanksi pidananya.

Hak Angket DPRD Sulsel

Akhirnya, menyikapi berbagai kekisruhan di Pemprov Sulsel belakangan ini, sejumlah anggota dewan Sulsel menyerahkan kelengkapan berkas hak angket ke pimpinan DPRD Sulsel, Moh Roem, Selasa (11/06/2019). Turut hadir dalam penyerahan tersebut, Syaharuddin Alrif selaku fraksi NasDem, Kadir Halid dan Fachruddin Rangga dari Golkar, Anas Hasan dari Gerindra, Selle Ks Dalle dari Demokrat, Imbar Ismail dari Hanura. (AR/IP)

‘PostBanner’/

Comment