by

Sikapi Kebijakan Pemprov Sulsel, Berkas Hak Angket Telah Diserahkan ke Ketua DPRD Sulsel

Ket. Foto: berkas hak angket/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Menyikapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel belakangan ini, sejumlah anggota dewan Sulsel menyerahkan kelengkapan berkas hak angket ke pimpinan DPRD Sulsel, Moh Roem, Selasa (11/06/2019). Turut hadir dalam penyerahan tersebut, Syaharuddin Alrif selaku fraksi NasDem, Kadir Halid dan Fachruddin Rangga dari Golkar, Anas Hasan dari Gerindra, Selle Ks Dalle dari Demokrat, Imbar Ismail dari Hanura. 

Kadir Halid menerangkan, berkas kelengkapan itu berisi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pemerintahan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Seperti terkait dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan.

“Termasuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Yang pasti salah satu poinnya itu yaitu serapan anggaran yang minim dan kebijakan-kebijakan yang melanggar aturan,” sebut Kadir Halid di DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (11/06/2019). 

Kadir Halid kemudian menegaskan, tujuan pengusulan hak angket ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Akan tetapi untuk menyetop hal-hal yang menurutnya dianggap membuat gaduh pemerintahan.

“Tujuannya untuk memperbaiki pemerintahan supaya jangan gaduh seperti sekarang ini, itu tujuan kita demi kesejahteraan masyarakat dan demi kepentingan warga Sulawesi Selatan. Kalau pun ada rekomendasi keluar, kita belum tahu,” pungkasnya.

Sementara itu, politikus Hanura, Imbar Ismail pun meminta berbagai pihak tak perlu risau atas usulan hak angket ini. Lagi-lagi disebutnya sebagai pembelajaran bagi pemerintahan saat ini.

“Bagaimana bisa melihat nanti ke depan agar pemerintahan ini jauh lebih bagus, karena kalau kita tidak mulai dari sini jadi kita harus mulai dari mana kalau bukan hak angket ini. Ini sebenarnya yang perlu kita canangkan, karena memang banyak ketidak beresan di pemerintahan sekarang, inilah tugas kita sebagai anggota dewan,” kata Imbar.

Baca Juga:  Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi: Kami Siap Menerima Putusan MK

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Sulsel lainnya, Jafar Sodding yang turut menandatangani hak angket itu menyatakan jika langkah ini dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap sikap gubernur Sulsel. Seperti pencopotan pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulsel.

“Itu harus diumumkan terlebih dahulu di media. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar, padahal mencopot sebuah OPD itu suatu hal yang sangat biasa sekali. Toh kalau ada kesalahan kan ada mekanismenya, demikian juga sebaliknya. Betul bahwa gubernur itu punya hak progratif tapi harus mengedepankan hal yang ada di mekanisme pengangkatan,” ujar Jafar Sodding.

Lanjut Jafar, menurutnya, jika hal tersebut tidak dibenahi dan terus terjadi makan pemerintahan akan berjalan tidak sehat.

Lebih lanjut, politisi Golkar Fahcruddin Rangga menambahkan, usai kelengkapan berkas ini diserahkan, pimpinan DPRD Sulsel akan melakukan rapat tingkat pimpinan. Kemudian diperluas bersama pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), lalu paripurna, dan selanjutnya diserahkan kepada fraksi-fraksi. 

“Yang pasti adalah jawaban kita ya kita tunggu paripurna, semua kelengkapan berkas sudah kita serahkan, akhirnya nanti paripurna yang memutuskan. Saya berkeyakinan bahwa teman-teman punya kesepakatan dan saya kira tidak ada yang lain dari kesepakatan itu,” terang dia. (AR/IP)

‘PostBanner’/

Comment