by

Disebut Paling Demokratis, Inilah Pemilu Pertama Indonesia

Ket. Foto: Soekarno lakukan pencoblosan/arsip nasional

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Pemilihan umum pertama tahun 1955 sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, dimana beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosoewirjo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.

Dasar hukum pelaksanaan Pemilu 1955 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan azas yang dianut dalam Pemilu 1955 adalah jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas dan langsung.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Sulawesi Tenggara-Selatan, Maluku, Sunda Kecil Timur, Sunda Kecil Barat, dan Irian Barat.

Sedangkan sistem yang dipakai dalam Pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional. Artinya setiap daerah pemilihan akan mendapat sejumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya, dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum 6 kursi untuk Konstituante dan 3 kursi untuk DPR. Jumlah anggota Konstituante adalah hasil bagi antara total jumlah penduduk Indonesia dengan 150.000 dibulatkan ke atas. Sedangkan jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adalah total jumlah penduduk Indonesia dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas. Dengan demikian ada 260 kursi DPR yang diperebutkan dan 520 kursi Konstituante yang diperebutkan. Khusus untuk anggota Konstituante ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan Pemilu 1955, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman berupaya menyusun perangkat hukum dan struktur kepanitiaan pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, juga bekerja sama dengan Kantor Pemilihan Pusat (KPP) yang dibentuk melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1948.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman No.JB.2/9/4 Und. tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953 susunan kepanitiaan dalam Pemilu 1955 seperti berikut:

a. PPI bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.

b. PP dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.

c. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk di setiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu PP mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.

d. PPS dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mengesahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR, serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan camat karena jabatannya menjadi Ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri.

Masyarakat Menyambut Gembira

Masyarakat menganggap pemilu merupakan cara yang terbaik untuk mengakhiri krisis politik pada saat itu. Bahkan muncul desakan masyarakat di berbagai daerah melalui organisasi massa dan partai politik agar mempercepat pelaksanaan pemilu atau tepat waktu.

Selain menggunakan hak pilihnya, masyarakat juga turut aktif menjadi panitia dan menyediakan lokasi TPS di daerahnya masing-masing. Sedangkan anggota masyarakat yang menjadi kader partai politik atau organisasi massa peserta pemilu turut aktif memasang alat peraga kampanye di sekitar tempat tinggalnya.

Media Massa

Dalam proses sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia, bukan hanya dilakukan oleh media massa Indonesia, namun juga media massa luar negeri baik cetak maupun elektronik. Guna memberi pemahaman kepada seluruh

warga masyarakat mengenai kegiatan PPI dalam penyelenggaraan Pemilu 1955, PPI secara berkala mengadakan konferensi pers.

Kontestan Pemilu 1955

Pada Pemilu 1955 kontestan tidak hanya berasal dari partai politik, namun juga organisasi massa dan calon perorangan (orang tidak berpartai). Pemilihan anggota DPR diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi massa, dan 48 calon perorangan. Mereka memperebutkan 260 kursi di DPR. Sedangkan pemilihan anggota Konstituante diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi massa, dan 29 calon perorangan. Mereka memperebutkan 520 kursi Konstituante.

Ket. Foto: Partai peserta pemilu 1955/arsip nasional

Biaya Penyelenggaraan Pemilu 1955

Meski dalam kondisi perekonomian yang sulit, namun pemerintah berupaya menyelenggarakan Pemilu 1955 dengan baik. Penyelenggaraan Pemilu 1955 menelan biaya sebesar Rp 479.891.729. Dana sebesar itu digunakan untuk membiayai honor para panitia penyelenggara, sosialisasi pemilu, pencetakan surat suara, pembuatan bilik-bilik pencoblosan, serta distribusi surat suara ke seluruh Indonesia.

Semua pengeluaran untuk membiayai Pemilu 1955 dianggarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan penyalurannya melalui Bank Indonesia. PPI bertanggung jawab mengelola dana tersebut, termasuk di dalamnya memberi panduan kepada PP di daerah tentang penggunaan dana tersebut. Selain itu, Ketua PPI secara berkala harus membuat laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh para kontestan pemilu tidak ada data yang pasti. Namun secara umum dana yang digunakan oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan peserta pemilu berasal dari iuran anggotanya dan sumbangan sumbangan dari simpatisan atau perusahaan.

Pendataan dan Pendaftaran Pemilih

Proses pendataan dan pendaftaran pemilih dimulai pada bulan Mei dan selesai pada bulan November 1954. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih minimal telah berusia 18 tahun atau sudah menikah.

Pada saat itu tercatat 43.104.464 pemilih dari total 77.987.879 penduduk Indonesia. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut maka ditetapkan kursi yang diperebutkan untuk anggota Konstituante sebanyak 520 kursi dan DPR 260 kursi.

Bagi WNI yang berada di luar negeri tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955. Hal tersebut diputuskan dalam rapat Dewan Menteri ke-95 tanggal 8 Februari 1955 dan termuat dalam Surat Pengumuman PPI Nomor 55/C/p/219 bw tanggal 19 Februari 1955.

Pencetakan Surat Suara dan Distribusi Logistik Pemilu 1955

Mengenai pencetakan surat suara , PPI menargetkan akan selesai pada tanggal 31Juli 1955. Proses pencetakan surat suara dilaksanakan oleh Percetakan Negara dengan dibantu oleh 21 percetakan swasta di Jakarta dan Bandung. Percetakan Negara dan rekanannya mencetak 1.948.000 daftar calon tetap, serta 96.000.000 surat suara dan dokumen lainnya. Dalam proses pencetakan tersebut dibutuhkan 2.250 ton kertas HVS. PPI juga telah mengucurkan dana sebesar Rp 5 juta untuk biaya pembuatan peti-peti surat suara, pengepakan, serta distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah.

Baca Juga:  Putra Ketua MA Meninggal Saat Touring di Namibia, Presiden Jokowi Takziah ke Rumah Duka

Situasi Keamanan Menjelang Pemilu 1955.

Pelaksanaan Pemilu 1955 dibayang-bayangi adanya gangguan keamanan di beberapa daerah yang disebabkan oleh pemberontakan DI/TII dan kegiatan kelompok kriminal. Oleh karena itu, beberapa organisasi masyarakat dan partai politik meminta jaminan keamanan kepada pemerintah selama masa persiapan hingga pemilu dilaksanakan.

Badan Permusyawaratan Nasional Makassar mengeluarkan pernyataan yang meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk memulihkan keamanan di wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka pemilu. Pernyataan tersebut dikeluarkan dalam sebuah rapat tanggal 20 Juli 1954 yang dihadiri dan didukung oleh 7 partai politik/organisasi massa, selain itu ada 14 partai politik/organisasi massa yang tidak hadir namun mendukung pernyataan tersebut.

Pencoblosan

Puncak dari rangkaian pesta demokrasi tahun 1955 adalah hari pencoblosan yang jatuh pada tanggal 29 September dan 15 Desember. Pada hari itu jutaan rakyat Indonesia berbondong-bondong menyalurkan hak pilihnya di bilik-bilik pencoblosan. Mereka berharap melalui hak suara yang diberikan akan dapat mengubah kondisi politik negara menjadi lebih baik.

Dalam kaitan itu, Perdana Menteri Burhanudin Harahap mengeluarkan surat edaran kepada semua menteri agar memberi kesempatan kepada pegawai negeri di bawah jajarannya untuk menyalurkan hak pilihnya. Meskipun demikian, kantor-kantor pemerintah pada hari pemilihan tetap masuk seperti biasa. Pada kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan karena banyak pegawai negeri yang menjadi Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS). Hal itu menyebabkan mereka meninggalkan kantor selama hari pemungutan suara.

Sedangkan, Menteri Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan seluruh sekolah negeri dan swasta, perguruan tinggi, dan kursus-kursus yang berada di lingkungan atau di bawah pengawasan Kementerian PP dan K pada hari pemungutan suara diliburkan.

Pemilu DPR

Pemungutan suara anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Pada hari itu sebagian besar dari 39 juta rakyat Indonesia menyalurkan hak suaranya. Sedangkan sebagian kecil yang lainnya tidak dapat memberikan hak suaranya pada hari itu. Hal seperti itu terjadi di Pulau Bali yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu, tanggal 29 September 1955 bertepatan dengan hari raya Galungan. Oleh karena itu, pemungutan suara untuk anggota DPR di Bali baru dapat dilaksanakan dua hari kemudian.

Total suara yang sah dalam pemilihan anggota DPR sebanyak 37.875.299 atau 87,65% dari jumlah total pemilih 43.104.464.

Pemilu Konstituante

Pemilihan anggota Konstituante secara umum dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Namun di beberapa daerah ada yang diundur, hal itu berkaitan dengan kondisi di daerah setempat. Jika hal itu terjadi maka PP di kabupaten wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri beberapa hari sebelumnya. Kedua menteri tersebut kemudian mengeluarkan surat keputusan bersama Nomor J.B. 2/44/19 dan BPU I/5/31 tanggal 13 Desember 1955 mengenai penundaan pemilihan anggota Konstituante di beberapa daerah.

Hak Suara APRI

Anggota APRI memberikan hak suaranya di TPS yang terdapat di asrama militer atau tempat-tempat yang telah ditentukan. Sebagian dari anggota APRI dapat melaksanakan pemilihan anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955, namun sebagian lagi dilaksanakan setelahnya.

Masalah yang Muncul Selama Pelaksanaan Pemilu 1955

Selama pelaksanaan Pemilu 1955, ada dua macam masalah yang muncul, yaitu masalah keamanan dan pelanggaran aturan pemilu.

Kondisi keamanan di Indonesia selama pelaksanaan Pemilu 1955 secara umum kondusif. Namun demikian di beberapa daerah mengalami gangguan dari kelompok-kelompok kriminal dan pemberontak DI/TII. Partisipasi masyarakat di Jawa Barat pada saat pemilihan anggota DPR sebesar 70%. Tingginya jumlah penduduk yang tidak menyalurkan hak pilihnya disebabkan karena adanya gangguan keamanan yang dilancarkan oleh pemberontak DI/

TII Kartosuwiryo di beberapa tempat, terutama di wilayah Karesidenan Priangan. Pada malam sebelum pencoblosan salah satu TPS di Kecamatan Paseh, Bandung dibakar oleh gerombolan DI/TII. Gerombolan pemberontak juga melakukan pembakaran 18 rumah di kampung Cimuncang, Kabupaten Garut. Kejadian pembakaran kampung dan kontak tembak juga terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dilaporkan juga di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis pemilihan anggota DPR tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 29 September karena adanya gangguan dari gerombolan DI/TII.

Sedangkan gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Karesidenan Jakarta terdapat di Kabupaten Bekasi. Gangguan keamanan itu dilakukan oleh gerombolan Bambu Runcing.

Sedangkan pelanggaran pemilu juga terjadi diberbagai daerah. Salah satunya pemilu yang terjadi di kota Makassar. Setelah prose penghitungan suara untuk kota Makassar selesai, bungkusan surat suara tidak langsung diserahkan ke Panitia Pemungutan Daerah (PPD) XII. Namun bungkusan surat suara tersebut diinapkan di rumah Ketua PPS kota besar Makassar selama dua hari. Selama berada di tempat tersebut bungkusan surat suara dibuka dan disortir oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Sebagai respon atas kejadian tersebut, 12 partai dan organisasi massa di kota Makassar menyatakan menolak hasil pemungutan suara di kota Makassar. Partai dan organisasi massa yang menyatakan penolakan sebagai berikut: IPKI, PIR Hazairin, PRN, PNI, PKI, Gerwani, Gerakan Buruh dan Tani, Persatuan Kemakmuran Indonesia Sulawesi, Gerakan Pembela Pancasila, Persatuan Tani Nasional Indonesia, Badan Perjuangan Buruh, dan Biro Pejuang Pembangun Republik Indonesia.

Hasil Perolehan Suara

Memasuki minggu kedua bulan Oktober 1955, hasil perolehan suara pemilihan anggota DPR di beberapa daerah telah diketahui oleh masyarakat. Adapun hasilnya diumumkan secara sederhana dengan menggunakan papan tulis. Pada papan tulis tersebut terdapat 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi di DPR. Nampak pada papan tulis lima partai politik yang memperoleh suara terbanyak, yaitu (1) PNI, (2) Masyumi, (3) NU, (4) PKI, dan (5) PSII. Pada papan tulis tertulis hasil pemilihan umum DPR tahun 1954, hal itu bukan salah tulis. Memang pemilihan anggota DPR baru dilaksanakan pada tahun 1955.

Sedangkan hasil perolehan Suara untuk Konstituante PPI mengumumkan hasil penghitungan suara untuk Konstituante pada tanggal 14 Juli 1956. Seperti halnya pada hasil penghitungan suara DPR, perolehan suara untuk empat besar tetap diisi oleh PNI, Masyumi, NU, dan PKI. (IP dari berbagai sumber)

‘PostBanner’/

Comment