by

Kisah NIT dan Diutusnya Westerling ke Makassar

Ket. Foto: Westerling/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Sejak Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, Belanda terus-menurus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kekuasaannya atas tanah jajahannya. Salah satu bentuk upaya Belanda adalah dengan membentuk negara negara boneka, seperti halnya Negara Indonesia Timur.

Berbicara tentang perkembangan Kota Makassar pada masa-masa awal kemerdekaan, maka terlebih dahulu dibahas secara singkat tentang pembentukan Propinsi Sulawesi. Sebelum dikenal sebagai daerah Sulawesi Selatan, wilayah yang dihuni oleh etnik Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja ini dahulunya merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi. Gubernur yang pertama-tama ditunjuk oleh pemerintah pusat adalah Dr. G.S.S.J. Ratulangi.

Adapun pusatpemerintahan Propinsi Sulawesi yaitu di Kota Makassar Masa kepemimpinan Ratulangi selaku Gubernur terbilang singkat, yakni sejak 17 Agustus 1945 – 5 April 1946. Pada 5 April 1946 Ratulangi dan beberapa Anggota KNIP ditangkap Belanda dan diasaingkan ke daerah-daerah luar. Ratulangi sendiri diasingkan ke Papua (Anonim., 1953). Secara teknis terjadi kekosongan pemerintahan di Sulawesi. Praktis kekosongan pemerintahan ini diambil alih oleh NICA.

Dalammengembangkan wilayah ini, tampil seorang intelektual Belanda bernama Van Mook, yang berhasil menghimpun kaum Feodal dan beberapa lawan politik Ratulangi untuk membentuk suatu Negara Federasi yang diwujudkan dalam Konfrensi Malino dan Konfrensi Denpasar. (Najamuddin, 2000). Pada masa Negara Indonesia Timur, posisi Makassar ditempatkan sebagai Ibukota dari negara federal bentukan Belanda tersebut.

Pada 24 Desember 1946 terbentuk negara federal pertama, Negara Indonesia Timur, yang mencakup seluruh Indonesia timur kecuali Papua. Sukawati terpilih sebagai wali negara, sementara Nadjamoedin sebagai perdana menteri merangkap menteri perekonomian.

Menurut Putra Agung, guru besar sejarah Universitas Udayana, Kabinet Nadjamoedin jatuh karena dianggap korupsi tekstil. Penggantinya, Kabinet Warrow, namun hanya berumur tiga bulan. Tak banyak beda, Perdana Menteri Warrow dan Menteri Kehakiman R.S. Soumokil dianggap tak tegas dalam mengutuk agresi militer dan skandal tekstil.

“Tentu saja hal ini menimbulkan banyak kritik. Warrow pun jatuh,” tulis Putra Agung dalam “Negara Indonesia Timur 1946-1950,” dimuat Jurnal Sejarah tahun 2007.

Dibentuklah Kabinet Anak Agung Gde Agung, kabinet koalisi yang bertahan dua periode karena mewakili semua fraksi di kabinet.

Westerling Datang Sebelum Perjanjian Malino

NICA Belanda kewalahan juga di Sulawesi Selatan. Gerilya-gerilya pemuda membuat Kolonel H.J. de Vries menilai situasi sudah sedemikian buruk di Sulawesi Selatan. Satuan militer Belanda di Sulawesi Selatan tentu tidak sebanyak di Jawa. Untuk tugas berat demi tercapainya keamanan setelah konferensi Malino dan terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT), maka pasukan khusus didatangkan.

“Pada tanggal 5 Desember, 123 Depot Special Troops (DST), sebuah unit komando untuk misi khusus, tiba di Makassar,” tulis William Ijzereef dalam De Zuid-Celebes affaire (1984: 79).

Komandannya adalah Letnan Satu Raymond Paul Pierre Westerling. Dalam autobiografinya versi Inggris, Challenge to Terror (1953), Westerling menyebut, “Aku dikejutkan pada kedatanganku di Makassar. Aku diserahi pangkat sebagai Kapten. Aku 27 tahun, Kapten muda dalam Tentara Hindia Belanda.”

Di bawah Westerling, dalam DST terdapat Pembantu Letnan Vermeulen. Pasukan itu tidak langsung beraksi. Beberapa hari setelah tiba, tampaknya setelah mengumpulkan data intelijen, pada 10 Desember 1946 bergeraklah pasukan itu menyusuri jalan ke arah Maros. Menuju sebuah kampung bernama Batua.

“Menurut Westerling persinggahan Wolter Mongisidi dan Ali Malaka, pemimpin penting dalam perlawanan, berada di kampung itu,” tulis William Ijzereef (hlm. 99). 

Pasukan DST dibagi dua untuk mengepung desa. Di desa itu, 35 orang dieksekusi. Di antaranya, 11 orang dituduh sebagai extrimist dan 23 lain dianggap perampok. Tentu saja Batua bukan satu-satunya desa di mana pembantaian berlangsung.

Pembantaian dilakukan dalam beberapa tahap di desa-desa sekitar kota Makassar seperti Batua, Bolomboddong, Tanjung Bunga, dan Kalukuang. Menurut catatan Anhar Gonggong dalam Prolog dan Epilog Timbulnya Peristiwa Pengorbanan 40.000 (1998), rumah Andi Pangeran Pettarani dan Andi Mapanyukki berada di Jongaya. Mereka berdua adalah keturunan Raja Bone yang bersimpati kepada Republik Indonesia. Desa tempat mereka tinggal itu adalah sasaran pembersihan gerilyawan tahap pertama (hlm. 13).

Gelombang pertama, menurut pelaku dan saksi sejarah pembantaian Westerling yang asli Makassar, Maulwi Saelan, seperti ditulisnya dalam Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa (2008: 77), dilakukan dari 11 hingga 16 Desember 1946 di Makassar dan sekitarnya.

Kedua, 17 hingga 31 Desember 1946 di Gowa, Takalar, Jeneponto, Polombangkeng, dan Binamu. Ketiga, 2 hingga 16 Januari 1947 di Bantaeng, Gantaran, Bulukumba, dan Sinjai. Keempat, 17 Januari hingga 5 Maret 1947 di Maros, Pangkajene, Sigeri, Tanete, Barru, Pare-pare, Polewali, Mandar, Sidenreng, dan Rappang.

Pembantaian juga terjadi di Suppa. Menurut Andi Monji, salah satu anak korban kekejaman Westerling, terdapat 208 orang terbunuh di situ. Di Suppa, rajanya juga terbunuh selama operasi pembersihan oleh Westerling.

Baca Juga:  Sinergi Humas Sosialisasi Program Kementerian

Dalam banyak catatan, Westerling mengadakan pertunjukan yang sering dianggap “pengadilan militer” di mana kebenaran berada di tanganWesterling. Biasanya, ketika Westerling datang semua warga dikumpulkan di tanah lapang di sebuah desa. Laki-laki dewasa dipisahkan dari anak-anak dan perempuan. Rakyat jelata atau orang yang dicurigai atau salah satu warga disuruh untuk memberi tahu di mana gerilyawan Republik yang dicap extrimist. Tak lupa tembakan mematikan dipertontonkan kepada warga masyarakat. Dapat tidaknya gerilyawan yang dicari, jika sudah menakuti penduduk, maka ada harapan dari Westerling agar gerilyawan tidak dibantu lagi oleh rakyat sipil.

“Belum sampai dua minggu setelah kedatangan Pasukan Khusus, keadaan di Sulawesi berubah total,” tulis Dominique Venner dalam Westerling de Eenling (1982: 9). Tentu saja dengan meninggalkan korban yang diperkirakan jumlahnya ribuan. Di mana angka 40.000 jiwa sudah puluhan tahun terngiang sebagai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Sudah ada nama Jalan 40.000 Jiwa, Monumen 40.000 Jiwa, Batalyon 40.000 Jiwa.

Perdana Menteri NIT, Najamuddin Daeng Malewa

Menurut Siti Junaeda, sejarawan Universitas Negeri Makassar, melalui Perserikatan itulah Najamuddin Daeng Malewa merintis Perhimpunan Perguruan Rakyat Selebes (PPRS) pada 1930 yang bertujuan memajukan pendidikan. Di sekolah itu, dia mengajar Ringkasan Pergerakan Barat atas Pengaruhnya Fransche Revolutie serta Bahasa Belanda. Beragamnya latar belakang politik dan sosial-budaya daerah dalam organisasi akhirnya memunculkan konflik antara “Utara” dan “Selatan”.

“Nadjamoeddin yang menjadi pemimpin cabang Makassar mengambil-alih dan mengganti namanya menjadi Partai Selebes,” kata Siti Junaeda.

Perubahaan cabang Makassar ini akhirnya diikuti pula oleh cabang Baranglompo, dan pada masa awal ini jumlah anggota Partai Selebes sekitar 400 orang. Kemudian untuk pengembangannya dibentuk pula cabang Surabaya pada 17 Januari 1932, lalu menyusul cabang Palembang, cabang Bonthain, dan cabang Buton. Ketika mesin partai sudah berjalan baik, Daeng Malewa memutuskan bergabung dengan koalisi yang lebih besar. Maka, Partai Selebes menjadi anggota Parindra (Partai Indonesia Raya). Adapun pendiri Parindra adalah Dr. Soetomo. Dan Tokoh-tokoh lain yang ikut bergabung dengan Parindra antara lain Woeryaningrat, Soekardjo Wirjopranoto, Margono Djojohadikusumo (kakek Prabowo Subianto), R. Panji Soeroso dan Mr. Soesanto Tirtoprodjo.

Najamuddin Daeng Malewa Akhirnya memisahkan diri karena tak didukung Parindra menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) tahun 1935-1939. Keluar dari Parindra, dia mendirikan Persatuan Selebes Selatan, dengan sikap loyal pada pemerintah dan bersedia bekerjasama dengan pihak Belanda untuk kemajuan rakyat Selebes Selatan.

Dalam beberapa pidatonya, Najamuddin Daeng Malewa mengungkapan kebangsaan dan pembangunan negeri secara federasi. Baginya, kedaulatan rakyat Indonesia haruslah sama rata. Gayung bersambut, pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal van Mook menggandengnya dan mengadakan konferensi Malino pada 25 Juli 1946. Dihadiri oleh 70 orang perwakilan dari berbagai daerah, termasuk Kalimantan dan beberapa daerah di Indonesia bagian timur.

Menurut Siti Junaeda, ide federasi ini akan membuat daerah Timor Besar (Indonesia Timur) mampu bersaing dengan daerah lain. “Inilah ide dan pemahaman Najamuddin Daeng Malewa, sehingga menggabungkan diri dengan NIT,” kata Siti Junaeda.

Pada Agustus 1947 dalam internal NIT berembus kabar skandal penggelapan anggaran pengadaan tekstil untuk rakyat. Dalam disertasinya di Universitas Hasanuddin berjudul “Dari Makassar ke Ujung Padang: Beberapa Catatan Perobahan Ketatanegaraan, Tata Pemerintahan dan Kehidupan Sosial sebuah Kota Besar”, Hanoch Luhukay mengatakan bahwa Najamuddin Daeng Malewa tak menyadari adanya desas-desus itu hingga upaya melengserkannya. Belanda akhirnya melakukan penyelidikan.

Hanoch Luhukay menyatakan, upaya menjatuhkannya sejalan dengan keinginan Belanda untuk mengontrol dan menguasai negara federal. Sementara Najamuddin Daeng Malewa dianggap sebagai teman Belanda yang sangat berbahaya. Sikap sosialnya membuat kehidupan politiknya seperti buku yang terbuka lebar.

Akhirnya Najamuddin Daeng Malewa diberhentikan sebagai perdana menteri pada 20 September 1947. Dia diadili dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Selain itu, melalui Surat Keputusan Resident Zuid-Celebes pada 24 September 1947, dia tidak dapat bermukim di daerah kekuasaan NIT, khususnya daerah yang diberlakukan darurat perang seperti Sulawesi Selatan.

“Saya kira tuduhan skandal tekstil itu hanyalah untuk menjatuhkan Daeng Malewa dari lawan-lawan politiknya. Karena dianggap sangat lihai,” kata Siti Junaeda.

Sebelum vonis dijatuhkan, Najamuddin Daeng Malewa terserang sakit. Dia menderita penyakit kanker dan dirawat di sebuah rumah sakit di Makassar.

“Saya tidak dapat data, kanker apa dan di rumah sakit mana. Namun, dalam beberapa arsip Daeng Malewa sakit dan pemerintah tidak mempedulikan hingga tak memberikan layanan kesehatan yang cukup baik,” kata Siti Junaeda.

Najamuddin Daeng Malewa meninggal dunia di Makassar dan tak ada yang mengetahui letak nisannya. (IP dari berbagai sumber)

‘PostBanner’/

Comment