by

(Opini) Pertarungan Figur dalam Pilwali Makassar

Ket. Foto: Ilustrasi Pilwali/Ist

Oleh: Muh. Saiful*

PEMILIHAN Walikota Makassar atau sering disebut Pilwali memang masih menyisahkan waktu setahun. Masih jauh dan masih banyak kemungkinan yang bakal terjadi.

Namun yang menarik atmosfir Pilwali Makassar 2020 sudah mulai terasa hangat. Ruang-ruang diskusi di media sosial maupun di ruang publik seperti Warung Kopi (Warkop) menjadi medium komunikasi paling ‘bersinar’ dalam mempercakapkan siapa-siapa saja yang layak maju di hajatan pemilihan pemimpin kota 5 tahunan ini.

Dalam catatan penulis, ada beberapa figur yang saat ini gencar diperkenalkan, semisal Danny Pomanto, Syamsu Rijal, Sukriansyah Latief, Munafri Arifuddin dan lain-lain. Bisa dikatakan semua figur ini merupakan putra-putra terbaik yang dimiliki kota Makassar.

Dalam konteks pemilihan pemimpin dengan basis demokrasi langsung seperti yang kita anut, rakyat atau warga adalah pemegang kedaulatan penuh. Pada telunjuk wargalah seorang pemimpin diberi mandat untuk memberi arah masa depan sebuah kota. Artinya, nuansa pertarungan ini lebih banyak menukik pada popularitas, akseptabilitas maupun elektabilitas para kandidat di mata publik. Faktor ‘kerekatan’ emosional dengan identifikasi personalitas figur jadi penentu besar kemenangan.

Lalu bagaimana dengan visi dan misi para bakal calon Walikota? Ini memang penting dan juga menjadi salah satu syarat untuk menakar kompetensi maupun kapabilitas para bakal calon. Namun dalam konstalasi perubahan dahsyat era komunikasi politik seperti saat ini, visi-misi seorang kandidat bisa dikatakan hanyalah salah satu ornamen pelengkap semata. Visi-misi hadir dalam ruang pergulatan isu-isu publik yang menjadi komsumsi para kalangan terpelajar. Itupun sangat sarat dibaluri dengan emosional sense terkait simbol-simbol figur. Dengan bahasa sederhana, Anda telah menyukai figur itu dan visi-misi yang diembannya adalah penyempurna rasa suka Anda.

Baca Juga:  Sambangi Rappokalling, UQ Sukriansyah Terima Keluhan Warga

Dalam buku “Komunikasi Politik Pencitraan dalam Perspektif Posmodern” karya Prof. Burhan Bungin menjelaskan bahwa saat ini dunia tengah mengalami transformasi global yang bersifat demokrasi deliberatif. Politik komunikasi pencitraan menjadi sangat dibutuhkan. Kebijakan-kebijakan publik semakin terpersonalisasi melalui kekuatan figur yang terbangun. Kebijakan akan gampang diterima publik selama ‘trust’ (kepercayaan) masih melekat pada pemimpin tersebut. Namun sayangnya, era ini oleh banyak pakar menilai justru ditandai dengan semakin menguatnya ‘distrust’ (ketidak percayaan). Inilah paradoks yang mewarnai era posmodern saat ini.

Menjadi sangat menarik ketika, pertarungan Pilwali Makassar 2020 mendatang semarak dalam ruang-ruang diskursus antara figur dan gagasan yang tidak berhenti pada rangkaian visi-misi yang ruwet, njelimet (sok ilmiah) namun lebih pada proses membangun komunikasi yang karib, tanpa batas dan sekat serta idiom-idiom kekariban, kebersamaan dalam nuansa persaudaraan.

Kota Makassar, dalam takaran tertentu berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, sebuah percampuran unik di mana para warganya mampu memasukan antara sebuah pribadi yang liberal, independen dan tak terikat pada patron-klien, namun di sisi lain memiliki jiwa komunal, keguyuban serta rasa persaudaraan yang sangat kuat.

Barangkali, pada area inilah para kandidat Pilwali Makassar harus merujuk. (penulis adalan peneliti pada Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik)

‘PostBanner’/

Comment