by

Berawal dari Jumpandang Plan (JPL), Ini Impian Patompo Wujudkan Masyarakat Sosialis Makassar

Ket. Foto: Ilustrasi Patompo/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Tahun 1930-an, Kota Makassar telah menjelma sebagai kota modern dan kosmopolitan, dengan segala fasilitas yang menjadikan kota ini sebagai bagian dari sebuah jaringan komunikasi dan transportasi yang menghubungkannya dengan segala penjuru dunia. Pasca-Kemerdekaan dan Impian Modernitas

Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pengaturan kota Makassar kembali lagi dalam campur tangan Belanda (setelah dijajah Jepang). Ini semakin diperkuat sejak terbentuknya negara federal bentukan Belanda yakni Negara Indonesia Timur (NIT). Terbentuknya NIT memperkuat kedudukan kota Makassar karena menjadi ibukota negara federal itu. Berbagai fasilitas sebagai ibukota negara dibangun termasuk fasilitas pendukungnya, seperti gedung parlemen dan kementerian, termasuk pula kembali tumbuhnya kebutuhan akan hotel dan penginapan. Beberapa kebijakan penting pada periode NIT yang menandai penataan dan pengaturan kota adalah; pertama, penetapan Presiden NIT tentang pembentukan kota yang memuat ketentuan tentang pembangunan dan penatan sebuah kota.

Semangat kebijakan ini yakni sebuah kota berotonomi penuh, dengan fasilitas pemukiman yang memungkinkannya menjadi modern di masa-masa mendatang. Di tahun 1947 pula Stadsgemeente Makassar membicarakan rencana tata kota Makassar (Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, Reg. No. 37, 2004). Kementerian Lalu Lintas dan Pekerjaan Umum Kota Makassar (Verkeer en Waterstaat Plaatselijke Opbouwdienst Makassar) menyusun dan membicarakan tentang perluasan pembangunan kota Makassar (Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, Reg. No. 35, 2004). Selanjutnya di akhir tahun 1948, Kementerian Lalu Lintas dan Perairan NIT menyusun tata pembentukan kota dan juga rencana penataan jalan dan lalu lintas sepanjang perairan Kota Makassar (Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, Reg. No. 41, 2004).

Tahun 1949 merupakan tahun kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Tapi untuk Sulawesi Selatan dan juga Kota Makassar justru memasuki babakan masa-masa ketidaktenangan akibat berbagai perlawanan kepada pemerintah pusat. Tidak banyak kemajuan fisik sepanjang tahun 1950-an hingga pertengahan 1960-an, namun bukan berarti geliat modernitas perkotaan tidak berjalan. Selalu saja ada cara modernitas mencari bentuknya, dan bertransformasi dalam kondisi apapun. Ekspresi gaya hidup modern merupakan tanda penting masa-masa kekacauan ini.

Untuk situasi tertentu, kota-kota Indonesia dan juga kota Makassar bisa dikatakan berada dalam suasana “menolak kolonialisme tetapi membayangkan barat‟. Misalnya pada kemeriahan menonton film di bioskop, yang merupakan hiburan paling diminati warga kota, namun jika memperhatikan film-film yang ditayangkan hampir semuanya adalah film Barat (Makkelo, 2011).

Ekspresi gaya hidup warga kota juga memperlihatkan kecenderungan baru, seperti kebiasaan berkumpul dan berkendara keliling kota, memotong rambut di barbershop, perayaan ulang tahun, pesta dansa, dan lainnya. Seperti yang ditulis Nasaruddin Koro berikut ini “Bioskop tersebar dimana-mana. Film James Dean, Elvis Presley seperti Rebel without a cause, Giant, dan GI Blues dipadati penonton. Jaket merah menirukan James Dean laris manis. Wabah cross boys tidak ketinggalan. Di beberapa ruas jalan tertulis di atas aspal a.l. Parumbu Boys…. ulang tahun para remaja dari kalangan tertentu biasanya berpesta dansa dalam irama calypso, cha-cha, rock and roll dan boogie woogie, dalam suatu atraksi diiringi lagu, Rock around the clock (Bill Haley), kiss me quick dan Diana. Langu berganti, langkah steps berubah jive… dalam gerakan seru serta aplaus… sheba…heba… (Koro, 2009: 44-45)”.

Di sisi yang lain berkembang pula kesenian rakyat atau orkes-orkes termasuk rombongan orkes tiup di kampung-kampung yang menamakan dirinya “tukang musik beroep”, juga seni suara “sinrili” dengan iringan kesok-kesok (rebab) adalah merupakan seni kegemaran segenap lapisan masyarakat. Kebiasaan ini memberi dorongan tumbuhnya orkes-orkes keroncong dan langgam Melayu di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu orkes langgam Hawai sangat digemari golongan elit, baik untuk opluistering pada pesta-pesta, maupun untuk pengiring dansa.

Ket. Foto: Makassar tempo dulu/Its

Menurut daftar Djawatan Radio di kota Makassar tercatat sekitar 25 buah orkes keroncong, buah orkes daerah, 6 orkes langgam Melayu, 5 orkes seruling bambu, dan 8 orkes langgam Hawai. Aktif pula berbagai organisasi seni dan budaya, sebutlah misalnya Gelanggang Kesusasteraan, TIFA, SEHATI, Pertip, Toneel Vereniging, Lesfira “Raja” Lekra, Mekar, Tjenderawasih, dan lain-lain. Dan sejak tahun 1955, diadakan “Festival Seni Drama Indonesia‟ di Kota Makassar (Nai, dkk, 1956: 88-91).

Ruang kota tetap menjadi bagian penting dimana modernitas dipertontonkan dan dirayakan. Perairan pantai Losari dan sekitarnya adalah ruang penting modernitas perkotaan tahun 1950-an. Pantai Losari mulai berfungsi sebagai ruang terbuka utama yang paling banyak dikunjungi warga kota untuk bersantai dan rekreasi. Di sana juga ada markas Persatuan Olahraga Ski Air (POPSA), yang di tempat tersebut sering dilaksanakan berbagai kegiatan maritim seperti perlombaan perahu tradisional dan sebagainya. Sekitarnya menjadi pusat pertokoan modern, dimana impian barat dihadirkan; studio foto, pabrik es, serta toko-toko penjual es krim yang menyediakan produk negeri kincir angin jenis candies, hopjes, cokelat van houten, dan volle melk yang akrab dengan lidah orang kota (Koro, 2009: 28-31, 34, 56).

Modernitas terbangun dari pertemuan antara yang baru dan yang lama, atau dari yang lokal dan dari luar. Ini pula yang tergambar dalam ruang Kota Makassar tahun 1950-an. Muncul rumah makan ikan bakar “Empang” sebagai perintis “restaurant” ikan bakar di Makassar.

Makanan khas seperti coto, tampil di ruang-ruang modern perkotaan, misalnya coto Mulo yang terkenal di dekat gedung MULO di tahun 1952. Tahun 1960-an muncul coto Daeng Sangkala di Bioskop Plaza.

Modernitas lokal di sektor yang lain yakni berkembangnya istilah-istilah baru seperti bajingan tattara atau bandit tulen di tempat-tempat ramai dan pasar. Transformasi modernitas ditemui toko-toko Tionghoa, disamping menjual barang kelontong juga merupakan kedai kopi dan teh disertai kue khas setempat; buroncong, jalangkote, apang paranggi, atau pisang epe. Istilah khas kebiasaan baru anak muda karena kebiasaan berboncengan bergerombol keliling kota sambil piknik di antaranya allei atau arrakada. Adapun istilah seperti; ana ugi, mareja reja, anging mammiri mengemuka sejak diadakan kontes baju bodo. Dari sisi kebijakan penataan kota, terlihat usaha-usaha pemerintah kota untuk melakukan pengaturan sarana kota.

ERA PATOMPO

H.M. Dg Patompo dianggap sebagai walikota fenomenal dalam sejarah Kota Makassar. Menjabat walikota sejak 1965 hingga 1978, dan berhasil membangun banyak proyek-proyek penting yang dikenang dalam jangka lama. Cara kerjanya mirip seperti yang dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin di Jakarta, makanya dia sering digelari sebagai Ali Sadikin ke-2, tapi dia sendiri justru menggelari Ali Sadirin sebagai Patompo ke-2.

Patompo Walikota cukup flamboyan layaknya Presiden Soekarno. Dialah Walikota yang di kantornya dipenuhi dengan alat-alat peraga dan termasuk maket pengembangan kota, dan selalu dipertontongkan ketika ada tamu pemerintah. Tabiatnya masih kental dengan semangat revolusi dengan impian terwujudnya masyarakat sosialis Makassar. Dia menyatakan dirinya “SOSIALIS DEMOKRAT‟.

Begitu terpilih sebagai walikota menjelang Orde Baru di tahun 1965, Patompo menetapkan rencana “Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya

Makassar 1965-1970” yang lebih terkenal sebagai Program Pemberantasan 3-K (kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan). Tujuan utama program ini adalah capaian kebutuhan hidup dalam 6 hal yakni: cukup lapangan kerja, cukup perumahan, cukup air minum/listrik, cukup pendidikan/kesehatan, cukup perhubungan, cukup hiburan/olahraga. Program 3 K dianggap sebagai peletakan fundamental untuk tahap pembangunan selanjutnya. Sasaran jangka panjang yaitu menjadikan kota Makassar sebagai kota lima dimensi yaitu: kota dagang, kota budaya, kota industri, kota akademi, kota pariwisata (Makassar Bulletin, 1971; Patompo, 1976: 27).

Proyek modern pertama yakni perumahan “Ujung Pandang Baru” atau dikenal juga dengan Jumpandang Plan (JPL), yang direncanakan sebagai kota satelit “in miniatuur” yang mulai dibangun medio 1965, di pinggiran kota bagian timur. JPL dirancang dengan fasilitas yang lengkap; sarana kesehatan, rumah ibadah, sekolah, sarana olahraga, bioskop, dan areal untuk pasar-pasar, termasuk kantor layanan pemerintahan. Jika sebelumnya, kawasan ini merupakan desa yang berawa-rawa dan sangat jarang penduduknya maka kini benar-benar sudah merupakan suatu kota baru (Patompo, 1976: 32-33). Selain itu, jalan-jalan dan taman-taman dibangun menyatu. Dan juga terhubung dengan kantor PTT, polisi, pemadam api, gedung kesenian, pompa bensin, dan lain-lain. Proyek awal ini sesungguhnya sebagai contoh pemukiman yang modern, yang akan menjadi pilihan warga kota miskin yang sebelumnya tinggal di perkampungan yang tidak terurus. Namun hingga waktu yang lama, tempat itu tidak pernah benar-benar menjadi tempat tinggal warga kurang mampu di perkotaan.

“Proyek JPL menyerupai proyek perumahan satelit awal di Jakarta, yakni Kebayoran Baru. Kata “Baru‟ ditambahkan dalam nama Ujung Pandang yang mengindikasikan suatu identifikasi atas kebaruan sebuah cara hidup dalam bermukim. Jalan lingkar (ring road) meliputi: outer ring road bagian barat menghubungkan jalan R.E. Martadinata-Ujungpandang-Pasar Ikan-Rajawali Cenderawasih. Inner ring road meliputi jalan Slamet Riyadi- Sultan Hasanuddin-Arif Rate-

Cenderawasih. Middle ring road meliputi jalan H.O.S. Cokroaminoto-Jenderal Sudirman-Dr. Sam Ratulangi. Inner ring road lainnya adalah jalan Bandang -S.Jeneberang-Kumala. Outer ring road bagian timur adalah jalan Andi Pangerang Petta Rani dan jalan Syeckh Yusuf tembus ke PLTU Tello Baru. Jalan penghubung lainnya yang dibangun adalah jalan Hertasning dan jalan Emmy Saelan”.

Bersamaan dengan proyek JPL, dikerjakan pula suatu proyek jalan yang cukup monumental yakni “Makassar by pass”. Jalan yang langsung menghubungkan daerah pelabuhan dengan jalan keluar kota, membelah lingkungan yang dicadangkan untuk industri di utara dan timur. Lebar jalan dibuat 40 meter, dengan jalan lalu lintas cepat dan lalu lintas lambat diadakan pemisah, termasuk adanya jalur pejalan kaki, sedangkan bangunan yang akan berdiri di sepanjang jalan ini paling kurang jaraknya dari bahu jalan 20 meter (Husain dkk, 1966: 61).

Konsep jalan yang terkoneksi antara berbagai bagian kota juga dikerjakan yakni jalan lingkar (ring road). Kondisi perkampungan yang tidak terurus, dengan lorong-lorong yang sempit yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan, dan keamanan berusaha diperbaiki dengan “Gerakan Masuk Kampung (GMK)”. Gerakan ini adalah usaha peningkatan dan perbaikan hidup penduduk yang ada di kampung-kampung, di lorong-lorong serta tempat-tempat yang terpencil dari fasilitas hidup yang ada di kota. Kegiatan ini merupakan impian Patompo atas kampung-kampung setelah kunjungannya ke kota London, seperti yang dilihatnya pada penataan perkampungan kumuh (slum area) kota-kota di Inggris. Rehabilitasi kampung berhasil menyulap lingkungan Maricaya Selatang, Mamajang Luar dan Dalam, Gaddong, Parang dan Wajo Baru, Pisang Selatan, Lariang Bangngi, Pattingalloang, Malimongan Baru, Pannambungang, dan Sambungjawa. Puncaknya adalah penataan besar-besaran di wilayah kampung kumuh di wilayah Lette, yang wilayah ini kemudian hari bernama “Kompleks Patompo” hingga sekarang (Mattaliu & Andhy Pallawa, 1997: 61-62). Untuk menanggulangi banjir pada perkampungan di selatan kota, maka di tahun 1965 dibangun tanggul besar di Kecamatan Mariso, untuk membendung air sungai Jeneberang yang meluap setiap tahun dan mengakibatkan banjir pada perkampungan. Tanggul penting ini kemudian dikenal dengan “Tanggul Patompo” (Patompo, 1976: 31). Perbaikan, peremajaan, pemasangan, pendirian, dan pembangunan merupakan istilah yang kerap muncul pada berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah kota.

Baca Juga:  Jokowi Akan Hadiri Muktamar PKB di Bali

Di bidang kesehatan, didirikan rumah sakit umum pembantu di pinggiran kota, termasuk balai pengobatan dan BKIA di setiap kecamatan. Untuk mempercantik kota, dipasang lampu-lampu hias, memperbanyak lampu jalan atau neonisasi, dengan harapan disamping menambah keindahan kota, merupakan pula rekreasi gratis bagi masyarakat yang selama ini telah mengurung diri dalam kegelapan malam. Di beberapa bagian kota yang strategis, telah didirikan beberapa jam kota. Fasilitas lain yang mendapat sentuhan modernisasi adalah pelelangan ikan yang diimpikan termodern di Asia Tenggara, menata pasar-pasar kampung, dan pemodernan stasiun bis antar kota (Makassar Bulletin, 1971: 6-7).

Pembangunan lainnya adalah memodernkan gedung-gedung sekolah secara bertingkat, penyediaan sarana hiburan dan jasa lainnya, termasuk proyek-proyek INPRES. Berbagai usaha penataan dan produksi ruang kota, sesungguhnya demi impian akan kota

modern dan teratur, seperti yang tercermin dalam kutipan berikut:

“Kota Makassar tahun 1970an. Pembatja berdjalan sepandjang hari sepandjang malam dalam kota dari arah daerah pelabuhan ke Matjini, sebelah timur djalan Sunu dan dari Paotere langsung ke Udjung Mariso, lalu berputar ke timur dan seterusnya. Pembatja akan tertjengang melihat pemandangan2 tamasja kota jang indah. Pembatja akan melihat rumah2 rakjat jang teratur, sehat, bersih, berlantai semen, atap genting, punja kamar2 mandi dan WC jang bersih, punja pekarangan2 jang sehat ditumbuhi rumput hidjau dengan pagar2 tumbuhan2 jang dipotong rapi. Nampak pula di pekarangan rumah2 rakjat itu anak2 bermain2 jang berpakaian bersih-bersih, berbadan sehat2, gembira ria. Pembatja berdjalan terus. Pembatja menikmati djalan2 raja jang litjin dan bersih, tidak berdebu, tidak berlobang sedikitpun. Pembatja menengadah menjaksikan gedung2 jang bertingkat, jang letaknya teratur rapi dan bersih, gedung guest house Makassar jang dikonstruksikan menurut arsitektur modern, gedung2 kantor dagang dan perusahaan2 daerah, gedung bank kota, komplex pasar sentral jang ramai dan bersih. … Selanjutnya pada hari raja, pembatja mengadjak anak-isteri pwmbatja berdjalan2 keliling kota. Mungkin pembatja asjik memperhatikan gedung2 indah jang teratur rapi tetapi anak-isteri pembatja memaksa pembatja mampir di sebuah taman jang indah, suatu park jang ditumbuhi rumput hidjau jang senantiasa dipotong rapi ditengah2nja kebun2 kembang, air mantjur dan bangku2 tempat duduk, kolam ikan serta djalan2 berbentuk lingkaran jang diaspal dengan rapi dan litjin. Alangkah sedjuk perasaan pembatja ketika itu karena disana-sini tumbuh pohon2 jang rindang tempat berteduh (Husain dkk., 1966: 68-70).

“Gedung-gedung sekolah dimodernkan dengan dibangun secara bertingkat. Karena keterbatasan keuangan pemerintah kota, maka diselenggarakan sumber keuangan yang mendatangkan pro-kontra yakni penyelenggaraan undian berhadiah jenis lotere, atau dikenal dengan Lotto Makassar sejak tahun 1969 hingga 1972. Sarana hiburan di antaranya; THR (Taman Hiburan Rakyat), pemandian Pulau Kayangan, pacuan kuda Jongaya, golf court di Gombara dan Panakkukang, serta beroperasi sedikitnya 22 bioskop. Obyek-obyek turisme; museum Benteng Ujung Pandang, taman anggrek, pelabuhan perahu Paotere, makam pahlawan Diponegoro, serta handy craf & shooping centre. Jasa penerbangan; Garuda Indonesian Airways, Merpati Nusantara Airlines, Pelita Air Service, Bouraq. Jasa travel di antaranya; Nitour, Pacto, Irama Suka, Tunas, Maktour, Usaha Express, dan lain-lain. Hotel berstandar internasional antara lain; Hotel Raodah, Hotel Zed, Hotel Grand, Hotel Victoria, Tanjung House, Passangrahan Makassar, Sulawesi Beach Internasional.

Tahun 1970-an menjadi titik tolak tersendiri produksi ruang kota untuk mewujudkan impian kota modern, yang dimulai dengan perluasan kota pada tahun 1971 menjadi 215 km2 atau 7 kali lipat dari kota yang lama. Perluasan kota ini memungkinkan pembangunan kota yang lebih leluasa pada masa-masa selanjutnya. Dicanangkan sebuah proyek besar yang disebut “Proyek Panakkukang/ Panakkukang Plan” atau “Panakkukang Garden City”. Proyek yang diproyeksikan untuk menggeser pusat kota dari lokasi kota lama ke wilayah Panakkukang. Pekerjaannya oleh sebuah perusahaan swasta, PT Timurama (Forbes, 1996: 374).

Pusat perkantoran pemerintah yang baru dibangun, dan terutama suatu pemukiman yang luas direncanakan, yang dari peta bagan maupun rencana perumahan, mirip dengan Kebayoran Baru di Jakarta. Memiliki jalan-jalan lingkar, taman-taman, dan kesan ruang yang lapang. Proyek Panakkukang mencerminkan konsepsi kota yang mempunyai ruang terbuka dengan kepadatan yang rendah. Dua nilai yang maknanya hampir menghilang seiring bertambahnya waktu. Pada tahap selanjutnya, dalam Panakkukang Plan sebagai master plan kota telah ditetapkan kawasan (site plan) yaitu: kawasan industri, kawasan pemerintahan, kawasan rekreasi, kawasan perdagangan, kawasan pariwisata, dan kawasan perwismaan. Semua itu akan merupakan sebuah garden city seluas 4.000 ha. Wilayah Panakkuang direncanakan akan dibangun dengan 2 fungsi yaitu: pertama sebagai pusat pelayanan aktivitas perkotaan; perkantoran, perdagangan, perbelanjaan, kebudayaan, dan rekreasi. Kedua, sebagai tempat kediaman utama baik bagi golongan yang berpenghasilan rendah, menengah maupun tinggi. istilah boulevard sebagai jalan untuk fungsi land mark kota juga bermula dari proyek ini (Patompo, 1976: 36-37).

Terkait peranan kota sebagai pusat industri, rasanya Makassar tidak pernah benar-benar menjadi kota industri, dimana perkembangan dan kemajuan kota ditopang oleh industri-industri besar.

Konsep perumahan rakyat lainnya yang perlu disinggung adalah program yang dicanangkan pemerintah pusat dengan proyek Perumnas (Perumahan Nasional). Pembangunan perkotaan memperlihatkan hasilnya menjelang tahun 1980-an, yang ditandai sarana dan fasilitas perkotaan sudah semakin baik. Konsentrasi pusat-pusat perekonomian telah berkembang, salah satunya adalah “Pusat Pertokoan Sombaopu” yang diresmikan tahun 1970. Kebutuhan yang meningkat di dekat laut, menyebabkan sepanjang pantai berdiri pertokoan, bar, restoran, dan klub malam. Namun derap modernisasi yang digenjot sejak awal Orde Baru, sangat berhubungan dengan tingkat kemampuan Kota Makassar memenuhi tuntutan yang ada. Modernitas tidak saja soal fisik kota ataupun gaya hidup yang dianggap modern, namun terkait pula dengan permasalahan-permasalahan sosial.

Menjelang era tahun 1980-an, “pembangunan” adalah kata sakti modernisasi pemerintahan Orde Baru, yang salah satu artinya adalah “gedung”. Pembangunan menyebar dengan cepat dari

akhir tahun 1970-an hingga 1980-an, ketika gedung pemerintah yang besar-besar dibangun di setiap ibukota provinsi.

Memanfaatkan beton secara bebas, berkat monopoli semen nasional yang dimiliki oleh kroni penguasa orde baru. Sejumlah besar uang dari bantuan internasional ditambah dengan penerimaan negara digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ini (Vickers, 2011: 283).

Jika modernisme rasa sosialis masih mengemuka pada masa Walikota H.M. Dg Patompo (1965-1978), maka pada periode selanjutnya beralih ke modernisme pasar ala Soeharto.

“Abidin Kusno menyatakan bahwa dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno pada 1966, modernisme sosialis karakter Indonesia dinyatakan gagal dan tidak berlaku lagi. Namun di masa pemerintahan Patompo masih kental dengan impian masyarakat sosialis. Tergambar dalam pidato-pidatonya atau judul dan muatan buku yang diterbitkannya. Seperti tergambar dalam buku Peringatan 60 Tahun Kotamadya Makassar yang diberinya judul “Makassar Menudju Sosialisme Pantjasila”.

Sejak tahun 1980-an, kekuatan pasar ada di balik pembangunan, yang digarap bersama-sama oleh negara dan pemilik modal. Kombinasi dana investasi luar negeri dan dana kapitalis domestik membuahkan ruang-ruang baru di dalam dan luar kota. Di Makassar, lahir Panakkukang Plan, dan disusul dengan berdirinya pemukiman-pemukiman modern lainnya, dengan tawaran gaya hidup yang baru mengikuti tren nasional bahkan global.

Derap pembangunan terus menggeliat begitu dekade 1980-an dimulai. Suatu rencana yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan penduduk kota soal sarana rekreasi, tamasya, olahraga, dan lain-lain. Sebuah impian baru dicanangkan dengan rencana pembangunan “Taman Impian Tanjung Bunga” Ujung Pandang, dengan meniru beberapa aspek Taman Impian Jaya Ancol, akhirnya diambil alih oleh korporasi besar seperti Lippo Group untuk membangun kota satelit baru yang kemudian terkenal dengan kawasan GMTDC (Gowa Makassar Tourism Development Corporation). Dengan mengelola tanah sekitar 1.000 ha beragam fasilitas modern dibangun dari tempat wisata, mall, perumahan kelas atas, dan lain-lain. Di tempat lain hotel berbintang semakin banyak, dan privatisasi ruang-ruang publik sudah menjadi kecenderungan tersendiri. Semuanya segera dibungkus dalam cengkeraman kata sakti “Globalisasi‟ yang serasa begitu dekat dalam ruang dan percakapan warga kota. Rumah-rumah bertampang Disney yang makin berkembang sejak tahun 1998, menawarkan fantasi bagi masyarakat kelas menengah keatas.

Jika impian pemodernan kota yang dilakukan Patomo di awal Orde Baru adalah modernisasi kota secara menyeluruh dan menjadi bagian tak terpisahkan dari aspek keterbelakangan perkotaan, terwujudkah cita citanya kini yang telah diteruskan oleh sepuluh Walikota setelahnya? (IP dari berbagai sumber)

‘PostBanner’/

Comment