by

Hak Angket SK 193 Pejabat yang Batal, Ketua DPRD Sulsel: Saya Harap Kejadian Ini Tak Terulang

Ket. Foto: Ilustrasi hak angket/Ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pengajuan hak angket terhadap pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman semakin menguat di DPRD Sulawesi Selatan. Bahkan saat ini, telah tertuang dalam dalam surat berkop DPRD Sulsel yang diteken 18 anggota DPRD Sulsel dari delapan fraksi (minus PKS dan PDIP) tertanggal 8 Mei 2019, telah diserahkan ke pimpinan DPRD Sulsel hari ini, Senin, (13/5/2019).

Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem mengaku sudah menindaklanjuti hal tersebut bersama legislator lainnya dengan melakukan pembahasan khusus.

“Berawal dari banyaknya interupsi pada rapat paripurna yang lalu (Rabu, 8 Mei 2019) dimana waktu itu kita sepakati akan dibahas dan dibicarakan lain waktu. Dan itulah yang kita lakukan tadi (pembahasan khusus). Pimpinan fraksi dan komisi itu menyoroti dua hal untuk melakukan hak angket. Pertama, realisasi anggaran tahun 2019 yang masih sangat rendah. Kedua, terkait SK mutasi dan pengangkatan 193 pejabat eselon III dan IV Pemprov Sulsel yang dibatalkan,” kata Moh Roem, di kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Senin (13/5/2019).

Menurut M. Roem, hak angket merupakan hak pengawasan yang dimiliki oleh dewan, sehingga sah-sah saja jika diajukan selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Pertama, saya serahkan kepada mereka mau memilih yang mana yang penting masalahnya harus jelas. Kedua, pengajuan hak angket ini tidak menjadi bola liar sebab ini semata-mata untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ketiga, kita berharap kejadian ini tidak berulang lagi di kemudian hari,” jelas politisi senior Golkar ini.

Baca Juga:  Ratusan Warga Mariso Kebagian Paket Sembako

Roem menegaskan, masalah pembatalan SK mutasi tersebut menjadi tamparan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut juga menjadi cerminan bahwa ada sesuatu hal yang tidak bisa dikomunikasikan antara gubernur dan wakil gubernur Sulsel.

“Ini kurang bagus, orang luar mempertanyakan ada apa di Sulsel ini pimpinannya. Menurut teman-teman (legislator DPRD Sulsel), sejak dulu waktu pembahasan APBD seolah-olah memang ada sesuatu hal yang tidak bisa dikomunikasikan antara gubernur dan wakil gubernur. Ini lagi soal SK mutasi, seperti ada kesan berebut kewenangan,” beber mantan bupati Sinjai dua periode ini.

Kejadian-kejadian tersebut, kata Roem, memiliki dampak yang sangat luas. Bukan hanya terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akan tetapi sangat berdampak langsung terhadap masyarakat Sulsel.

“Ini kan berdampak luas. Tidak hanya kepada pegawai itu sendiri tetapi juga kepada masyarakat karena bisa membuat pelayanan itu menjadi mandek karena tidak adanya kepastian di OPD bersangkutan,” pungkasnya. (AR/IP)

‘PostBanner’/

Comment