by

Tekan Angka Kemiskinan, Mensos Agus: Dunia Akui Keberhasilan Indonesia

Keterangan Foto: Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita (agusgumiwang.com)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Hasil kerja pemerintah dalam menangani kemiskinan mendapat perhatian dunia. Tercatat, ada 15 negara yang berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari keberhasilan mengurangi angka kemiskinan tahun 2018 lalu.

Tujuan mereka berkunjung ke Indonesia adalah mempelajari bagaimana Implementasi contional cash transfer atau CCT dapat di implementasikan dengan baik sehingga bisa mengurani angka kemiskinan.

Sesuai data Kemensos, negara tersebut adalah Nigeria, Malaysia, Philipina, Timor Leste, Myan­mar, Fiji, Papua Nugini, Viet­nam, Mongolia, Korea, Laos, Pakistan, Uzbekistan, dan Azerbaijan.

BPS mencatat angka kemiskinan terus menurun hingga kini menyentuh di bawah level satu digit yaitu sebesar 9,82% per Maret 2018 dan 9,66% per September 2018.

“Ini merupakan prestasi yang ditorehkan Presiden Jokowi dalam 4 tahun pemerintahannya,” urai Mensos, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pada kesempatan itu pula, Agus jelaskan dampak pembangunan infrastruktur yang konsisten berimpak pada pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke pelosok tanah air.

“Perekonomian yang merata inilah menyebabkan pemerintah juga berhasil menekan angka ketimpangan (gini rasio) dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). BPS mencatat gini rasio yang konsisten mengalami penurunan sejak tahun 2014 hingga mencapai level 0,384 per September 2018.

Sedangkan, kualitas hidup manusia yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik ke level 71,39 atau meningkat 0,58 poin dibandingkan tahun 2017,” tambah Mensos.

Baca Juga:  Danny Diundang Hadiri “54 Tahun Singapur Day” di Jakarta

Lanjut Agus, Presiden Jokowi fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal itu direalisasika dengan pembangun yang dimulai dari pinggir dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Meski pelambatan ekonomi global serta postur APBN yang ketat, pemerintah Jokowi terus meningkatkan anggaran perlindungan sosial dari 249,7 triliun rupiah di tahun 2015 naik menjadi 274,7 triliun rupiah pada tahun 2017 dan 387,3 triliun rupiah pada tahun 2019.

Anggaran perlindungan sosial tersebut difokuskan khususnya bagi 40% masyarakat lapisan terbawah melalui berbagai skema program antara lain PKH, Bantuan Pangan, JKN/PBI, Dana Desa, PIP, Bidik Misi, dan subsidi di luar subsidi pajak.

Khusus PKH, anggarannya naik secara drastis dari 19,8 triliun rupiah memjadi 34,4 triliun rupiah pada tahun 2019.

Penguatan program-program perlindungan sosial di masa pemerintahan Jokowi semakin memperkuat model Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Semangat dan kehendak kuat untuk menghidupkan kembali semangat “Negara Kesejahteraan” dapat kita lihat dalam berbagai program-program dan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pemerintahan Jokowi menyadari bahwa konsepsi negara kesejahteraan melandasi seluruh bangunan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesejahteraan menjiwai konstitusi yang dibangun oleh para Founding Fathers di mana negara berkewajiban memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia**(Joko H/Kemsos RI)

‘PostBanner’/

Comment