by

Jokowi Kembalikan 2.800 Hektare Lahan, Warga Adat Sinamanenek Riau Sujud Syukur

Ket. Foto: Jokowi di hadapan wartawan/Ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kasus-kasus sengketa tanah, baik yang melibatkan rakyat dengan swasta, rakyat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun rakyat dengan pemerintah harus segera diselesaikan secepat-cepatnya. Ia menunjuk contoh sengketa antara rakyat dengan PTP di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

“Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja, hampir di semua Kabupaten kejadian-kejadian ini ada semuanya, dan saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar apa? Rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019) pagi.

Terkait tanah-tanah konsesi yang diberikan kepada swasta maupun BUMN, Presiden Jokowi mengatakan, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ. Kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu harus berikan kepada masyarakat, kampung, desa kepastian hukum.

“Kalau yang diberikan konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya tegas-tegas,” kata Presiden Jokowi seraya menambahkan, bahwa ini rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomor satukan.

“Sudah jelas di situ sudah, ini hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan,” terang Presiden.

Terkait dengan sengketa tanah antara sengketa masyarakat desa atau masyarakat adat Sinama Nenek, nama sebuah desa di Kabupaten Kampar, Riau, dengan PT Perkebunan Negara (PTPN) V yang sudah berlangsung selama 22 tahun, pemerintah memutuskan untuk melepaskan 2.800 hektar tanah yang diklaim oleh masyarakat ulayat Sinama Nenek.

“PTPN melepaskan, ya, kemudian nanti akan diberikan haknya kepada masyarakat tersebut,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019) siang.

Yang kedua, tentang kampung-kampung tua di Pulau Batam. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil menyampaikan, bahwa seluruh tanah di Batam, karena dulu Peraturan Presiden menyatakan seluruh Pulau Batam adalah wilayah otorita Batam, maka seluruh tanah di Pulau Batam diklaim sebagai HPL (Hak Penguasaan Lahan) Otorita Batam.

Padahal, lanjut Sofyan, di situ banyak kampung-kampung tua, kampung yang sudah ada sebelum Otorita Batam dibentuk.

Baca Juga:  Survei LPP UI: Ini Figur Terbaik yang Layak Jadi Menteri di Kabinet Jokowi-Ma’ruf

“Ini kita lepaskan, diberikan kepada yang berhak, diberikan kepada masyarakat,”jelas Sofyan.

Selain itu, tentang tanah masyarakat di dalam HPL Otorita Batam, menurut Menteri ATR/Kepala BPN itu, sampai dengan 200 meter itu nanti akan diberikan hak kepada masyarakat.

“Nah ini dua hal yang konkret pada hari ini. Yang lain prioritasnya yaitu bagaimana kita menyelesaikan sengketa-sengketa kampung-kampung tua yang masuk dalam konsesi, kampung-kampung tua yang masuk dalam hutan, ya, itu semua diselesaikan,” ujar Sofyan seraya menambahkan, diharapkan suatu saat nanti seluruh sengketa lahan dapat diselesaikan secara tuntas. 

Kepala Desa Sinamanenek, Abdoel Rakhman Chan yang ikut dalam Ratas bersama Presiden Jokowi, menjelaskan warga Desa Sinamanenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, sujud syukur bersama-sama usai Salat Jumat, (3/5/2019), setelah mengetahui Presiden Jokowi memerintahkan PTPN V untuk mengembalikan lahan seluas 2.800 hektare ke mereka. Selama 22 tahun masyarakat berhadapan dengan PTPN V untuk menuntut hak atas tanah ulayat (adat) yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

“Saya sekarang masih di Jakarta, tapi tadi sudah saya sampaikan, mereka langsung sujud syukur tadi setelah Salat Jumat,” kata Kepala Desa Sinamanenek, Abdoel Rakhman Chan, Jumat (3/5/2019).

Dalam keputusan tersebut, Rakhman mengatakan Presiden Jokowi memberikan sejumlah catatan terkait peralihan lahan tersebut.

Bagi petani yang mendapatkan lahan tersebut, kata Rakhman, harus bisa mengurus surat administrasinya paling lambat selama 15 hari terhitung hari ini.

“(Selama) 30 hari, kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar harus menyelesaikan sertifikasi lahan untuk calon pemilik lahan sejumlah 1.400 KK ini,” jelasnya.

Setelah semua sudah tersertifikasi, dua pekan setelahnya Jokowi akan menyerahkan langsung sertifikat tanah tersebut kepada anak kemenakan asli Sinamanenek, bukan pendatang.

Diakui Rakhman, seluruh catatan tersebut bukanlah perkara yang sulit, sebab pihaknya sendiri sudah mempersiapkan segalanya sejak awal perjuangan dahulu.

“Peta pembagian lahan ini sudah selesai dengan tim yang telah terbentuk, karena kami kan sudah 30 tahunan berjuang untuk ini,” tutupnya.

Sebagai informasi, adapun Rakhman ikut dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Kampar Catur Sugeng, serta tokoh masyarakat Kabupaten Kampar. (Aan/IP)

‘PostBanner’/

Comment