Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Inilah Penjelasan Bappenas

Ket. Foto: rapat terkait pemindahan ibu kota negara/setkab

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, banyak faktor yang menjadi pertimbangan perlunya memindahkan Ibu kota negara dari DKI Jakarta. Ia menyebutkan, Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei. Peringkat 9 terburuk untuk kepuasan pengemudi, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif.

“Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar 56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” kata Bambang saat menyampaikan paparannya pada Rapat Terbatas tentang tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019) siang, sambil mengutarakan masalah selain masalah kemacetan.

Atas kondisi di Jakarta itu, Bambang mengusulkan pemikiran mengenai ibu kota baru yang merepresentasikan identitas bangsa. Ia menyebutkan, kota Jakarta sekarang ini dalam sejarah berasal dari Batavia yang dibangun oleh VOC sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan perkebunan dan kemudian dikembangkan menjadi pusat pemerintahan dari pemerintahan kolonial Belanda.

“Karenanya kita ingin nantinya ingin punya ibu kota baru. Selain mencerminkan identitas Indonesia juga menjadi kota yang modern, berkelas internasional atau dengan istilah simpelnya smart, green, and beautiful city,” kata Bambang.

Bambang juga mengusulkan untuk ibu kota baru ini, yang diposisikan nantinya adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian/lembaga, legislatif parlemen (MPR/DPR/DPD), kemudian yudikatif; kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan seterusnya, kemudian pertahanan keamanan; Polri-TNI, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

BACA JUGA  Bersama Ustaz Das'ad Latif, Jusuf Kalla Sambangi Masjid Kubah 99 Asmaul Husnah

Adapun fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industry, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, tetap akan di Jakarta, misalkan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

“Ini konsep yang kita coba tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan di negara lain,” terang Bambang seraya menegaskan, yang dituju dengan ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan.

Lebih lanjut, Bambang mengemukakan, ada 3 (tiga) alternatif yang dibahas dalam kajian rencana pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta itu. Alternatif pertama adalah ibu kota tetap di Jakarta tetapi dibuat governmen district atau distrik khusus untuk pemerintahan, yaitu daerah diseputaran istana dan Monas dan sekitarnya itu akan dibuat khusus hanya untuk kantor pemerintahan, khususnya kementerian lembaga.

“Itu adalah alternatif pertama yang berarti harus tentunya mengubah peruntukan di wilayah seputaran Istana dan Monas,” jelas Bambang.

Alternatif kedua, seperti Putra Jaya di Malaysia, adalah memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta, misalnya di seputaran Jabodetabek, tentunya dengan ketersediaan lahan. Tetapi kelemahannya, menurut Bambang adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah Metropolitan Jakarta.

Dan alternatif ketiga yaitu memindahkan ibu kota langsung ke luar Jawa. “Nah kemudian ketiga, memindahan ibu kota ke luar Jawa. Intinya kita ingin lebih menyebarkan perekonomian Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa yang saat ini menyumbang 58% dari PDB tapi juga mulai bergerak untuk membuat kegiatan tambahan di luar Jawa,” terang Bambang.

BACA JUGA  Bersama Ustaz Das'ad Latif, Jusuf Kalla Sambangi Masjid Kubah 99 Asmaul Husnah

Bambang Brodjonegoro mengusulkan penetapan lokasi pada alternatif ketiga, yaitu memindahkan keluar Pulau Jawa, tepatnya kami lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia.

“Tengah ini adalah memperhitungkan Barat ke Timur maupun Utara ke Selatan untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya wilayah kawasan Timur Indonesia. Jadi kita dorong ibu  kota yang Indonesiasentris,” ujar Bambang.

Kemudian, lanjut Bambang, ada lahan yang luas milik pemerintah maupun BUMN yang sudah tersedia yang bisa dibangun, yang tidak lagi memerlukan biaya pembebasan.

Kemudian wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Jadi ini kita harus mencari lokasi yang benar-benar minimal dari segi resiko bencana. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.

Sementara untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengusulkan lokasi ibu kota baru tersebut dengan kota yang sudah existing, kota kelas menengah yang sudah existing.

“Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Misalkan kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut, bisa menggunakan bandara yang sudah ada demikian juga pelabuhan dan sebagian jalan connecting,” terang Bambang. (Aan/IP)

Lihat Semua

Share

Berita lainnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Comment

Lihat Semua