Wali Kota Danny Sebut ‘Smartcity’ Sebagai Upaya Revitalisasi Birokrasi

(Keterangan: Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, menghadiri Pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WPK) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, Rabu (20/3/19) / foto: Ist.)

Smartcitymakassar.com, Makassar. Pemerintah Kota Makassar terus berbenah untuk menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, pihaknya telah melakukan ragam upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Salah satu caranya, yakni dengan merevitalisasi birokrasi dan mendesain sistem yang meminimalisir ruang penyelewengan, melalui Smartcity.

Hal tersebut diungkapkan Danny, nama akrab wali kota Makassar ini, saat menghadiri Pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WPK) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, Rabu (20/3/19).

BACA JUGA  Danny Pomanto Ajak KBA SMPN 5 Makassar Ambil Bagian dalam Menunjang Keberadaan IKN

“Sudah menjadi komitmen kita untuk menjaga pemerintahan ini dari berbagai sisi dari perilaku korupsi. Usaha pertama dengan pembenahan sistem melalui Smartcity yang transparan dan terbuka, dan revitalisasi birokrat dengan berbagai macam sub-sub usaha lainnya,” ungkap Danny.

Pemerintah Kota Makassar tidak bekerja sendiri. Danny Pomanto mengatakan pihaknya terus menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan,  BPK dan KPK.

BACA JUGA  Danny Pomanto Arahkan OPD Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Branding Makassar Kota Makan Enak

“Dengan pencanangan wilayah bebas korupsi ini, Pemkot Makassarlah yang sangat berbahagia. Karena komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kami sudah menjalin kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, asistensi BPK dan KPK,” katanya.

Danny memaparkan bentuk kerja sama dengan kepolisian yakni dengan link langsung untuk memonitor pelanggaran hukum secara realtime.

“Dengan Kejaksaan, melalui program Smart TP4D, kita bekerja sama mencegah penyelewengan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Bisa dimonitor progresnya. Jadi tidak ada penumpukan masalah di akhir tahun,” pungkasnya.** (IB)

Lihat Semua

Share

Berita lainnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Comment

Lihat Semua