by

Korupsi DID yang Diduga Libatkan Bupati Luwu Utara Telah Dilapor ke KPK

Ket. Foto: Ilustrasi korupsi/Ist

Smartcitymakassar.com – Luwu Utara. Legislator DPR RI, Muchtar Luthfi Mutty menilai Polda Sulsel tudak tuntas dalam menangani kasus korupsi Dana Insentif Daerah (DID) di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang terindikasi adanya keterlibatan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriyani.

Lutfi menyatakan telah menerima laporan detail terkait perkara tersebut, dengan potensi kerugian negara hingga Rp3,6 miliar. Dari laporan yang diterimanya, disebutkan adanya indikasi keterlibatan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriyani. Karenanya legislator fraksi NasDem itu akan melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Hasilnya Polda Sulsel tidak menuntaskan perkara ini. Jadi, laporan yang kami terima akan diteruskan ke KPK,” ujar Luthfi Mutty, Senin (18/2/2019).

Dari laporan aduan itu pula disebutkan Bupati Indah Putri Indriyani terlibat dalam pengaturan proyek dengan nilai total Rp24 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Terdapat lima item kegiatan dalam proyek itu di antaranya, kegiatan program barang dan sumber belajar virtual (PSBV), pengadaan barang program life science untuk tingkat SMP, pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SD. Selanjutnya, kegiatan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SMP dan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SMU. Dari seluruh item itu, ditemukan adanya kesalahan spesifikasi sehingga terjadi selisih harga dan menyebabkan kerugian negara. 

Olehnya, selanjutnya Luthfi Andi Mutty mengaku telah melaporkan hal tersebut ke KPK.

“Saya sudah laporkan kasus dugaan korupsi DID Luwu Utara ke KPK beberapa hari lalu. Saya menyerahkan laporan itu karena saya juga terima dari masyarakat,” kata Luthfi, di Jalan Andi Djemma, Kota Palopo, Kamis (21/2/2019).

Baca Juga:  Wanita Pelaku Pencurian di Wisma Kalla Makassar Diringkus Polisi

Menurut Lutfi, hal itu dilakukan sebab masyarakat frustasi karena pihak Polda Sulsel tidak menindaklanjuti laporan yang berisikan tiga fakta persidangan kasus dugaan korupsi itu, yang telah ditangani Polda beberapa tahun lalu.

“Ada tiga fakta persidangan kasus itu. Yang pertama, tidak terungkapnya aktor intelektual dari kasus tersebut. Kedua, orang yang telah dijatuhi hukuman, Hakim mengatakan tidak menikmati hasil korupsi dan yang ketiga, tidak adanya uang pengembalian, pertanyaannya siapa yang menikmati hasil korupsi itu,” ungkap Luthfi.

Luthfi menegaskan pelaporan kasus ini adalah inisiatif pribadi sebagai anggota DPR RI setelah menerima laporan dari warga. Ia menyatakan, tidak ada sama sekali unsur politik dalam kasus ini.

Sebagai informasi, Saat ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel telah ditetapkan dua orang tersangka, kemudian diajukan sebagai terdakwa ke persidangan dan dinyatakan bersalah. Kedua tersangka itu yakni Agung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sariming, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lutra yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA).

Pada proses persidangan, mantan Bupati Lutra Arifin Junaedi dan Wakil Bupati Luwu Utara (kini Bupati Luwu Utara) Indah Putri Indriyani sudah diperiksa dan memberikan keterangan berbeda. Agung salah satu terdakwa sempat menyesalkan sikap penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel dinilai tidak adil, sebab terkesan menutupi keterlibatan Bupati Indah Putri Indriyani. Padahal, menurut Agung, penyusunan harga, proses lelang hingga pengaturan rekanan pemenang tender semuanya diatur oleh Bupati Indah. (Aan/IP)

‘PostBanner’/

Comment