by

Kadis Pertanian Lutra Sebut Rekomendasi PPL Tidak Tepat Sasaran, Lutfi: Jangan Cari Pembenaran untuk Tutupi Kebohongan

Ket. Foto: Luthfi Mutty/facebook

Smartcitymakassar.com – Palopo. Sebagai anggota DPR RI Komisi IV yang membidangi Pertanian, Muchtar Luthfi Mutty menyoroti kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Sulsel, Agussalim yang diduga sebagai penyebab batalnya bantuan pertanian turun ke Luwu Utara.

Politisi Nasdem asal Luwu ini mengaku mendapat laporan kalau Agussalim belum menandatangani proposal usulan bantuan dari kelompok tani yang sudah beberapa bulan di mejanya. Hal itu pula yang membuat bantuan dari pusat dialihkan ke daerah lain.

“Padahal proposal yang sama di daerah lain semua sudah ditandatangani oleh kadis pertaniannya. Saya tidak tahu alasannya apa. Yang pasti sikap itu adalah suatu bentuk arogansi yang sudah tidak pas di era kini,” ujar Luthfi yang juga mantan Bupati Lutra dua periode, Selasa (12/3/2019)

Lutfi menilai Agussalim tidak memahami fungsinya sebagai pejabat yang secara fungsional paling bertanggung jawab atas peningkatan kesejahteraan petani.

“Kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya dia sangat tidak layak duduk pada jabatan itu. Karena itu jelas manajemen gaya kodok. Ke atas menyembah, ke samping menyikut, ke bawah menendang. QSeharusnya si kadis bersyukur, ada orang lain yang bisa membantu menghadirkan berbagai bantuan kepada petani. Khususnya di Luwu Utara,” jelas Lutfi.

Menanggapinya, Kepala Dinas Pertanian Lutra, Agussalim Lambong membantah peryataan Luthfi Mutty. Ia secara tegas mengaku tidak pernah menolak menandatangani proposal kelompok tani.

Baca Juga:  Aksi Donor Darah PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII (MOR VII) Bantu PMI Memenuhi Kebutuhan Darah di Sulawesi Selatan

“Tidak benar saya menolak menandatangani proposal dari kelompok tani,” kata Agussalim, Kamis (14/3/2019).

Sedangkan terkait dengan program dari Kementerian Pertanian yang diusulkan Luthfi harus diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Agussalim menganggap usulan dari PPL itu tidak tepat sasaran.

“Hasilnya kelompok tani yang diusulkan itu dianggap tidak tepat karena selain sudah pernah mendapat traktor dari pemerintah juga ada kelembagaannya tidak jelas,” kata Agussalim.

Menanggapi pernyataan Agussalim, Lutfi menyinggungnya melalui pernyataan.

“Substansi yg diverifikasi adalah ketersediaan lahan dan calon penerima manfaat. Khusus utk pertanian namanya CPCL. Calon petani Calon lahan. Siapa yg paling tahu itu? Tentu PPL. Sebab mereka yg langsung berada di lapangan. Jadi, jika ada proposal yg sdh ditanda tangani PPL, artinya PPL sdh memastikan bhw CPCLnya clear. Maka, bila proposal sdh tiba di meja kadis dan dia meragukan kebenaran proposal itu, PPL nya harus diberi sanksi. Krn dia berpotensi menimbulkan kerugian negara. Artinya, dia tidak kualified dan tdk kompeten sebagai PPL,” tulis Lutfi melalui akun Facebooknya, Kamis (14/3/2019) malam. https://www.facebook.com/1484752836/posts/10213803820798110

Sumber: Facebook

“Namun bila apa yg dilakukan PPL sdh benar, maka kadisnya yg tdk kualifid dan kompeten. Jika yg terakhir ini yg benar, maka sanggahan kadis bukan sebuah kebenaran. Tetapi pembenaran utk menutupi kebohongan,” pungkas Lutfi. (Aan/IP)

‘PostBanner’/

Comment