by

Sebut Potensi Anggaran Negara Bocor 1.113 T, Ini Data yang Ditemukan BPN Prabowo-Sandi

Ket. Foto: Prabowo-Sandiaga Uno/Ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Tim Ekonomi, Penelitian, dan Pengembangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Harryadin Mahardika menyebut ada potensi kebocoran keuangan negara yang dikalkulasi sejak 2015 hingga 2018. Ia memaparkan sejumlah data terkait kebocoran tersebut untuk menjawab tantangan Presiden Jokowi atas pernyataan Prabowo Subianto ada kebocoran keuangan negara sebesar 25% atau dengan potensi Rp 500 triliun.

“Jokowi menantang hal yang disampaikan Prabowo tersebut dibuktikan dengan data agar tidak dianggap hoax,” kata Harry dalam keterangan tertulis, Senin (11/2/2019).

Berdasarkan riset kecil-kecilan yang dilakukannya, ada 26 item potensi kebocoran yang menurut Harry dapat dikaitkan dengan kebocoran potensi penerimaan negara maupun kebocoran akibat potensi pemborosan APBN serta korupsi.

Harry merinci, ke-26 item yang dimaksud terdiri dari 5 item terkait korupsi, 10 item terkait potensi kehilangan penerimaan negara, 6 item terkait potensi denda yang tak tertagih atau diturunkan nilainya, 4 item terkait potensi pemborosan anggaran, dan 1 item terkait potensi piutang pemerintah yang tak tertagih.

Baca Juga:  Survei Terbaru Pilpres di Jawa Barat: Jokowi-Ma’ruf 41,7% dan Prabowo-Sandiaga 37,9%

“Pada akhirnya jumlah yang berhasil saya identifikasi adalah potensi kebocoran sebesar Rp 1.113 triliun selama 2015-2018, atau sebesar Rp 278 triliun per tahun,” jelas Harry.

Lanjut Harry, item-item dengan nominal kebocoran besar di antaranya dihapusnya denda kerusakan lingkungan oleh Freeport sebesar Rp 185 triliun, potensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor batu bara yang tidak dilaporkan Rp 133 triliun.

Berikutnya, menurut Harry, potensi pemborosan di kementerian/lembaga berdasarkan evaluasi Kemenpan-RB Rp 392 triliun, potensi piutang tak tertagih pemerintah pusat yang disisihkan Rp 127,3 triliun.

“Juga ada potensi pemborosan yang terkait pencabutan aturan larangan rapat di hotel, dan potensi kehilangan pendapatan akibat pembatalan kenaikan cukai rokok,” lanjutnya.

Harry pu mengaku mengumpulkan informasi tersebut menggunakan sumber-sumber referensi yang ada di publik, di antaranya hasil kajian, laporan audit, vonis pengadilan, wawancara, materi seminar dan rilis media. (Aan/IP)

‘PostBanner’/

Comment