by

Gubernur Sulsel dan Menteri PPN Teken Kesepakatan Pembangunan Rendah Karbon

Ket. Foto: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Menteri PPN, Bambang Brodjonegoro, usai menandatangani MoU mengenai pembangunan rendah karbon, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (12/2).

Smartcitymakassar.com -Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) HM Nurdin Abdullah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pembangunan rendah karbon, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (12/2). Keduanya sepakat, pembangunan harus disertai wawasan lingkungan.

Nurdin Abdullah berharap, ke depannya Kementerian PPN RI bisa membangun kerjasama yang baik dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Ia mengaku, selain menginginkan pembangunan rendah karbon, juga berharap ke depannya, pembangunan harus berpacu pada wawasan lingkungan untuk melindungi masyarakat Sulsel.

“Bagaimana pun juga, pembangunan kita harus berwawasan lingkungan. Saya kira kita sudah punya pengalaman sekian puluh tahun,” ujarnya.

Masyarakat Sulsel, lanjutnya, harus bangga karena Sulsel memiliki hutan tropis yang sangat banyak. Sayangnya, kerusakan lingkungan sudah sangat besar sehingga dana pemerintah yang ada tidak cukup untuk memperbaiki sekaligus.

“Tentu kita berharap secara konsisten, dengan komitmen yang tinggi kita laksanakan bersama. Insyaallah akan diikuti oleh kabupaten kota yang lain,” tuturnya.

Baca Juga:  Beberapa Jurnalis Terima Penghargaan dari Dandim 1424 Sinjai

Terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, mengaku, Sulsel adalah daerah yang sangat luar biasa, karena menjadi daerah pertama yang menyepakati pembangunan rendah karbon tersebut.

“Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi pertama yang menandatangani dan berarti komitmen yang luar biasa untuk melakukan pembangunan rendah karbon. Mungkin tanda tanya besar kenapa kita harus mendorong pembangunan rendah karbon,” ungkapnya.

Menurutnya, program pembangunan rendah karbon tersebut adalah salah satu program Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Jusuf Kalla selama lima tahun.

“Kami sedang menfinalisasi pembangunan jangka panjang nasional sampai tahun 2024. Indonesia untuk lima tahun ke depan harus sudah menggunakan pembangunan rendah karbon,” pungkasnya. (MTH)

‘PostBanner’/

Comment