by

KNPI Kota Makassar Gelar Dialog Soal Tantangan BPJS

PHOTO-2019-01-19-17-47-31.jpg
(Keterangan: Dialog publik yang digelar KNPI Kota Makassar bekerjasama dengan GMNI Kota Makassar di pelataran Sekretariat KNPI Kota Makassar / foto: Ist)

Smartcitymakassar.com, Makassar. Dialog publik yang digelar KNPI Kota Makassar bekerjasama dengan GMNI Kota Makassar di pelataran Sekretariat KNPI Kota Makassar menghadirkan tiga pemateri yaitu dr. I Made Puja Yasa, General Manager BPJS Wilayah Sulselbartramal, Prof. DR. dr. Abdul Razak Thaha sebagai pakar kesehatan dan pengagas Sulsel Sehat, serta dr. Antariksa Putra, sebagai aktivis pemuda sekaligus Sekretaris KNPI Kota Makassar.

Acara yang berlangsung sekitar 2 jam lebih, pada Sabtu (19/1/19), dipandu oleh Ketua GMNI Kota Makassar sebagai moderator dan dihadiri oleh sekitaran 200 orang pemuda yang berasal dari berbagai OKP serta beberapa aktivis kesehatan se-Makassar.

Dalam dialog tersebut, dr. I Made Puja Yasa mengatakan, defisit yang terjadi akibat premi peserta masih di bawah target dari yang ditetapkan dan meningkatnya penyakit katastropik seiring dengan meningkatnya peserta BPJS kesehatan di Indonesia sekitar kurang lebih 200 juta masyarakat.

Adapun, dr. Antariksa menyampaikan, kesehatan adalah hak dasar manusia serta hak warga negara sehingga negara wajib melindungi dan menjamin kesehatan rakyat Indonesia.

“Standar pelayanan kesehatan sekarang itu tergantung dana, bukan lagi tergantung kompetensi, diakibatkan oleh defisit di lembaga BPJS selama 4 tahun, mengindikasikan bahwa BPJS niscaya harus melakukan penghematan agar defisit tidak semakin membesar yang tentu berefek pada kualitas pelayanan kesehatan,” ungkap dr Echa sapaan Antariksa.

Baca Juga:  Maraunder Peringati Hari Kanker Sedunia

Antariksa juga mempertegas, BPJS sementara lagi sakit, bagaimana mau maksimal menangani orang yang sakit. Untuk itu, sambungnya, BPJS butuh pelukan erat dari negara dan juga sentuhan dari seluruh stakeholder terkait.

Sementara, Prof. Abdul Razak Thaha menyampaikan, BPJS adalah aset bangsa yang harus selalu diperhatikan dan dijaga. “Persoalan yang ada pada tubuh BPJS ini penyelesaiannya sangatlah sederhana, yaitu mengembalikan fungsi puskesmas, distribusi peserta BPJS merata dan tidak menumpuk pada puskesmas dan klinik-klinik tertentu, pemberikan kredit murah pada dokter dan tenaga kesehatan untuk mendirikan klinik, peningkatan alokasi anggaran kesehatan pada APBN diatas 5% dan terakhir masyarakat harus memahami cara dan pentingnya hidup sehat,” jelasnya.

Kegiatan dialog diakhiri dengan penandatanganan kerjasama antara KNPI Kota Makassar dan Lembaga BPJS yang disaksikan oleh Prof Dr dr Abdul Razak Thaha.** (IB)

‘PostBanner’/

Comment